Guru Besar IPB Beri Masukan terhadap Kajian Kebijakan & Data Dasar Kemenkomarves

Guru Besar IPB Beri Masukan terhadap Kajian Kebijakan & Data Dasar Kemenkomarves

Dalam Workshop Pendalaman Usulan Kebutuhan Kajian Kebijakan dan Survei Data Dasar Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), dua Guru Besar IPB University, Prof Sugeng Heri Suseno dan Prof Hefni Effendi ikut hadir dan memberi masukan terhadap rencana program riset 2023-2024 dari sejumlah kementerian di bawah koordinasi Kemenkomarves.

Pada workshop yang digelar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tersebut, kedua Guru Besar IPB University itu memberikan masukan dan memperkaya muatan riset berdasarkan pengalaman perjalanan ilmiah dan pengalaman empirik di lapangan selama berkolaborasi dengan beberapa kementerian dan dunia industri.

Hal yang dikemukakan oleh Prof Hefni, Ketua Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University adalah program riset yang diusulkan hendaknya tidak bersifat mengulang riset serupa. “Sebisa mungkin jangan saling tumpang tindih (overlapping) antara kementerian. Kalaupun mengulangi penelitian serupa, lebih kepada improvement (perbaikan) dalam rangka pembaruan (updating) kebijakan, regulasi, metode, baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan,” ungkap dia saat workshop di Jakarta.

Selain itu, menurut Prof Hefni, aspek koordinasi dan sinergi antara kementerian dan lembaga (KL) terkait perlu ditingkatkan. Sebagai contoh rehabilitasi ekosistem mangrove digarap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Terkadang juga penanaman mangrove dilakukan oleh sejumlah perusahaan swasta sebagai manifestasi kepedulian perusahaan terhadap pelestarian lingkungan.

Dari KKP terdapat enam shortlisted usulan kegiatan yang dibahas pada workshop ini untuk diberikan masukan agar program yang diusulkan menimbulkan outcome yang signifikan dalam pengembangan perikanan dan kelautan. Salah satu program riset terobosan KKP adalah Kampung Nelayan Maju dan Kampung Budidaya Berkelanjutan, juga Ecofishing Port yang akan dilakukan pada 10 lokasi di tanah air.

“Satu hal yang menarik juga dari usulan KKP adalah program valuasi kerusakan lingkungan sumber daya ikan akibat kapal kandas, penambangan pasir laut, pencemaran pesisir dan illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. Proses bisnis dan kejadian-kejadian di sektor KKP dan KLHK yang belum diatur perlu ditelaah untuk dibuatkan regulasi yang mengaturnya,” ujar Prof Hefni.

Diungkapkannya, demikian pula halnya program riset yang disampaikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), hendaknya berupa terobosan-terobosan (breakthrough) yang menggali potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang belum tergarap hingga saat ini.

“Sebagai contoh adalah potensi wisata alam yang dilengkapi dengan story telling tentang dongeng atau hikayat yang memang terkenal di suatu wilayah, yang diperkaya dengan visualisasi dongeng tersebut,” demikian pungkas Prof Hefni.

Prof Sugeng Heri Suseno selaku Direktur Riset dan Inovasi IPB University juga menambahkan, program riset yang diusulkan tentu diekstraksi dari peta jalan riset (road map) dari kementerian, sehingga tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang mau diraih dapat tergambarkan dengan baik. (*/Rz)