IPB dan BPTJ Selenggarakan Webinar Layanan Angkutan Umum Massal Terintegrasi

IPB University dan BPTJ Selenggarakan Webinar Layanan Angkutan Umum Massal Terintegrasi

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) terus berupaya mendorong pemerintah daerah untuk menciptakan ekosistem angkutan umum massal yang memadai. BPTJ bekerja sama dengan IPB University menghadirkan webinar bertema “BPTJ Goes To Campus,” 27/11.

Dalam sambutannya, Sekretaris Institut IPB University, Dr Aceng Hidayat mengapresiasi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University yang membahas di luar lingkup yaitu layanan transportasi terintegrasi.

Dr Aceng menyampaikan bahwa keramaian lalu lintas di Kota Bogor terjadi dalam 15 tahun terakhir. Namun demikian, belum ada grand design sistem transportasi darat untuk mengantisipasi pertumbuhan populasi, ekonomi, maupun bisnis di kota Bogor.

“IPB University sedang melakukan perencanaan pengembangan internal. Kami berharap, angkutan massal terintegrasi menjadi solusi permasalahan kampus dan sekitarnya,” katanya.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Ir Polana Banguningsih Pramesti mengatakan bahwa transportasi merupakan bagian dari ekonomi masyarakat.

“IPB University berpotensi besar untuk berkontribusi positif pada pemerintah daerah,” tegas Polana.

Ia juga menegaskan, tingginya penggunaan kendaraan pribadi disebabkan karena angkutan massal belum sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Ia menargetkan, jumlah masyarakat yang menggunakan angkutan massal sebesar 60 persen pada tahun 2029 mendatang.

Menurut Direktur Angkutan BPTJ Tatan Rustandi, perlu menciptakan kesetaraan layanan dan aksesibilitas di seluruh Jabodetabek. Ia menyarankan, pengembangan angkutan dilakukan dengan Skema “Buy The Service”.

“Buy The Service merupakan metode penyediaan angkutan yang berkualitas dan mampu memberikan layanan yang responsif terhadap permintaan beragam di suatu kota,” terang Tatan.

Lebih lanjut, Tatan menerangkan, penerapan Buy The Service dilakukan dengan sistem pemerintah mengumpulkan ongkos yang dibayar konsumen lalu menggunakan uang itu untuk membeli layanan angkutan yang dilaksnakan oleh operator. Dalam sistem penyelenggaraannya, kata Tatan, terdapat tiga komponen utama yakni standar pelayanan, daftar kuantitas dan biaya penyelenggaraannya.

Dr Budhi Hascaryo Iskandar, dosen IPB University dari Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan mengungkapkan, keramaian lalu lintas di Kota Bogor dipengaruhi oleh sikap supir angkutan maupun keamanan di angkutan tersebut.

“Dengan opsi transportasi yang semakin banyak akhir-akhir ini, maka sejumlah angkutan memiliki sedikit penumpang. Angkutan-angkutan yang menunggu penumpang malah berada di luar terminal,” ujar Dr Budhi. Ia berharap program BPTJ dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. (Ghinaa)