PKSPL IPB, Bappeda Jawa Tengah dan Konsorsium FOCUS Siapkan Pengelolaan Pesisir

PKSPL IPB, Bappeda Jawa Tengah dan Konsorsium FOCUS Siapkan Pengelolaan Pesisir

Baru-baru ini, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menyelenggarakan sesi pembelajaran mengenai Pengelolaan Pesisir Terpadu.

Sesi pembelajaran dilaksanakan bersama para mitra konsorsium Program Fisherfolk Empowerment for Climate Resilience and Sustainability (FOCUS) yang terdiri dari Yayasan Humanis, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), serta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Regional Jateng.

Sesi pembelajaran dilaksanakan selama dua hari dan diikuti oleh 35 peserta. Para peserta terdiri dari perwakilan konsorsium FOCUS, instansi Pemerintah Provinsi Jateng, akademisi dari Integrated Coastal Zone Management (ICZM) Center Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Katolik Soegijapranata, serta narasumber dari PKSPL IPB University dan Bappeda Kabupaten Tangerang.

Prof Yonvitner, Kepala PKSPL IPB University sekaligus Presiden PNLC atau Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) menegaskan bahwa upaya untuk mentransformasi pesisir yang kumuh, tidak tertata, dan tercemar sangat mungkin untuk dilakukan.

“Mengambil contoh dari Kota Xiamen, China, upaya perintisan dilakukan sejak tahun 1996 pada saat pesisir Kota Xiamen adalah wilayah yang carut marut dan tertekan secara lingkungan,” ujarnya saat menyampaikan keterangan di Hotel Louis Kienne Pandanaran, Kota Semarang.

Namun, ia melanjutkan, melalui perencanaan dan implementasi Integrated Coastal Management (ICM) serta komitmen jangka panjang, Xiamen saat ini menjadi kota pesisir modern dengan kualitas lingkungan yang baik dan tempat yang menyejahterakan bagi penduduknya.

Sementara itu, Endro Catur Nugroho dari Yayasan Humanis mengungkapkan bahwa sesi pembelajaran ini adalah upaya konsorsium untuk mendukung pemerintah dalam mengelola wilayah pesisir Jateng yang semakin mengalami tekanan akibat aktivitas antropogenik maupun dampak perubahan iklim.

“Konsorsium FOCUS menyambut baik rencana Bappeda Jateng untuk mendorong semua kabupaten dan kota di pesisir menyiapkan perencanaan pengelolaan pesisir agar lebih diperhatikan dan menjadi prioritas pembangunan daerah,” imbuh Endro.

Lebih lanjut, Ahmad Farhan dari Bappeda Kabupaten Tangerang menjelaskan bagaimana sebuah kabupaten yang memiliki pesisir dapat mengambil peran dalam mengelola pesisirnya tanpa harus berkompetisi secara wewenang dengan provinsi.

“Melalui upaya rehabilitasi lingkungan, Pemerintah Kabupaten Tangerang secara perlahan mencoba menata kembali lingkungannya meskipun harus menghadapi tantangan besar dengan merebaknya privatisasi di wilayah pesisir,” ungkap Farhan.

Ia melanjutkan, “Political will dari pimpinan daerah, adanya kerja sama tim lintas sektor, serta kolaborasi pentahelix dengan beragam aktor adalah kunci bagi transformasi pesisir Tangerang,” jelasnya.

Pembelajaran dari lokasi lain dalam mengimplementasikan ICM ini menjadi masukan berharga bagi Provinsi Jateng untuk melakukan hal serupa. Perlu diketahui bahwa kawasan pesisir Jateng bagian utara merupakan hilir dari beragam masalah yang membutuhkan penanganan segera. Adanya ancaman abrasi, rob, intrusi air laut, hilangnya sumber pendapatan, serta area permukiman harus segera ditangani.

Di sisi lain, pesisir Jateng juga merupakan urat nadi ekonomi, industri, sekaligus transportasi penting di Jawa. Oleh karena itu, keterpaduan antar aktor menjadi kunci, demikian juga keterpaduan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten maupun pusat.

“Kewenangan provinsi menjadi kunci untuk memastikan keterpaduan, namun kerja riil dalam penanganan lingkungan dan manusia terletak di kabupaten. Oleh karena itulah, Bappeda mendorong serta membantu kabupaten dan kota untuk menyiapkan master plan atau rencana aksi pengelolaan pesisir agar isu penting dan urgen di pesisir Jateng menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan,” tegas Nathan Setyawan dari Bappeda Provinsi Jateng.

Keberadaan masterplan di kabupaten dan kota ini akan membantu provinsi untuk menjembatani komunikasi dengan banyak pihak mengenai isu penting dan krusial di tiap daerah serta memonitor perkembangan tiap daerah, lanjut Nathan.

Sebenarnya, konsep ICM sudah dibangun pada tingkat regional Jateng dengan konsep ICZM yang diinisiasi oleh Undip Semarang. Nomastuti Junita Dewi dari Center for ICZM UNDIP menyebut bahwa Provinsi Jateng sudah memiliki tim percepatan ICZM sejak tahun 2021. Namun, belum ada satu bentuk dokumen perencanaan komprehensif dan berkekuatan hukum untuk mengarahkan setiap penanganan isu pesisir.

“Selama ini, setiap isu direspons dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak, baik di daerah maupun pusat. Tidak ada upaya membangun sinkronisasi strategi maupun aksi, sehingga terkesan penanganannya bersifat sektoral dan sendirian. Inilah kelemahan yang harus ditutup di tingkat provinsi. Pembelajaran dan kemitraan dengan lembaga seperti PEMSEA di Asia Timur akan menjadi hal berharga bagi Provinsi Jateng,” tutur Nomastuti.

Pada akhir sesi pembelajaran, partisipan merasa perlu untuk merumuskan format master plan pengelolaan pesisir yang akan dilaksanakan di tingkat kabupaten dan kota. Master plan ini mengadopsi pendekatan dan kerangka ICM yang dikembangkan oleh PEMSEA dan PKSPL IPB University berdasarkan pembelajaran di lokasi lain.

Master plan yang akan disusun oleh kabupaten dan kota pesisir terdiri dari Dokumen Perencanaan Daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Dokumen Perencanaan Daerah tersebut akan dikombinasikan dengan kerangka ICM yang disusun oleh PEMSEA, dengan menekankan isu, strategi, maupun aksi-aksi yang akan dilakukan di wilayah pesisir.

Namun, keberadaan kelembagaan atau tim kerja ICM multipihak di kabupaten dan kota akan disusun terlebih dahulu sebagai backbone dalam perumusan masterplan, pelaksanaan, serta pemantauannya nanti. (yc/rr/Nr)