RAPBN 2025: ke Mana Arah Political Will Anggaran Infrastruktur?

Ilustrasi pembangunan di Jakarta Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Presiden Joko Widodo menekankan peran APBN untuk mempercepat kemajuan Indonesia dalam pidato pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI pada Jumat, 16 Agustus 2024. Presiden menegaskan bahwa APBN harus digunakan untuk membebaskan pendapatan menengah. Salah satu pernyataan Presiden adalah:

Pidato RAPBN tahun 2025 menjadi momentum yang ditunggu-tunggu dari berbagai kalangan masyarakat di Indonesia, tahun ini bukan sekadar pembacaan RAPBN namun terjadi transisi kepemimpinan yang akan strategis mempengaruhi kemana anggaran akan negara digelontorkan.

Salah satu yang ramai dibicarakan adalah kenaikan gaji aparatur negara yang sama sekali tidak disebutkan oleh Presiden Joko Widodo pada pidato pengantar RAPBN. Tidak hanya itu, program makan bergizi gratis juga menjadi sorotan yang ramai dibicarakan di media sosial apakah program ini benar-benar diperhitungkan dalam APBN tahun 2025 nantinya.

Yang menjadi perhatian dari Pidato RAPBN tersebut, Presiden Joko Widodo tidak menyebutkan penegasan anggaran proyek Ibu Kota Nusantara yang saat ini sedang berjalan. Padahal, pemerintah telah mengalokasikan anggaran negara senilai Rp 71,8 Triliun selama tahun 2022-2024.

Pidato RAPBN inilah seharusnya menjadi momentum Presiden Joko Widodo menegaskan political will anggaran infrastruktur khususnya pembangunan Ibu Kota Negara, di mana penegasan ini seharusnya menjadi optimisme yang akan ditransfer kepada pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penjelasan yang tertuang dalam Buku II Nota Keuangan RAPBNN Tahun 2025 bahwa anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara hanyalah Rp143,1 Miliar.

Dalam tahapan pembangunan IKN yang dirilis oleh Bappenas, tahap berikutnya setelah pelaksanaan 2020-2024 adalah tahun 2025-2035 di mana pembangunan diarahkan pada pengembangan fase kota berikutnya, penyelesaian pemindahan pusat pemerintahan IKN, pengembangan sektor-sektor ekonomi prioritas, penerapan sistem insentif untuk sektor-sektor ekonomi prioritas, serta mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Validitas angka yang disampaikan oleh Menteri Keuangan masih belum bisa dipastikan apakah akan mengalami kenaikan atau penurunan pasca transisi pemerintahan nantinya.

Berdasarkan pernyataan Bambang Brodjonegoro bahwa memang pada tahun 2025 nanti akan mengalami penurunan, karena skema penganggaran yang dilakukan tidak lagi bertumpu kepada APBN, namun mulai masuknya skema investasi asing dan kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Pembangunan infrastruktur memang bukan sebatas IKN saja, selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, terdapat sejumlah capaian signifikan dalam pembangunan infrastruktur, mulai dari pembangunan jalan tol, infrastruktur transportasi, pelabuhan, bendungan, program listrik dan energi, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan berbagai sektor strategis lainnya. Meski demikian, nilai pembangunan infrastruktur Indonesia berdasarkan Logistics Performance Index (LPI) 2023 mengalami penurunan.

Dari 139 negara, Indonesia menempati peringkat ke-63, turun 17 peringkat dari peringkat ke-45 pada 2018. Berdasarkan data yang dirilis dari Bank Dunia, kinerja logistik Indonesia kalah dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Tercatat skor LPI Indonesia 3,0. Skor ini juga mengalami penurunan bila dibandingkan dengan data 2018, yang saat itu mencapai 3,15.

Di samping pembangunan infrastruktur masif dalam 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, ternyata istilah infrastruktur yang menjadi program unggulan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih adalah ‘infrastruktur sosial’ yaitu program makan bergizi gratis. Program ini adalah salah satu janji kampanye Prabowo Subianto yang bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.

Program ini akan dimulai pada tahun 2025 dengan anggaran yang telah dirancang secara bertahap, mencakup pemberian makanan bergizi dan susu gratis kepada anak-anak di sekolah, pesantren, serta bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil atau menyusui yang berisiko stunting​.

Political Will anggaran infrastruktur dalam RAPBN tahun 2025 memang secara tegas disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terutama terkait infrastruktur pendidikan dan kesehatan, konektivitas, pangan dan energi, serta keberlanjutan dunia usaha. Namun, masih menjadi pertanyaan apakah nantinya akan mengalami dinamika yang serius mengingat janji-janji kampanye Presiden Terpilih yang harus dianggarkan.

Pemerintahan berikutnya harus benar-benar menghitung dan mempertimbangkan ke mana arah strategis RAPBN tahun 2025, apakah memang makan bergizi gratis menjadi infrastruktur sosial atau melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sebelumnya telah dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo seperti pembangunan IKN, pembangunan jalan tol, dan megaproyek lainnya.

Political will memegang peranan kunci dalam penyusunan dan implementasi Rencana Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025, terutama di tengah transisi pemerintahan. Ketika pemerintah baru mulai berkuasa, ada tantangan besar dalam mempertahankan keberlanjutan program-program pembangunan, serta memastikan stabilitas ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini, political will menjadi pendorong utama untuk mengarahkan prioritas nasional, menetapkan target yang realistis, dan menciptakan konsensus di antara berbagai pemangku kepentingan.