Dilema Hutan Mangrove Surabaya: Menyeimbangkan Ekonomi, Politik dan Lingkungan

Ilustrasi hutan mangrove surabaya : foto siti nuril qomariya

Hutan mangrove di Surabaya merupakan salah satu ekosistem yang sangat penting, tidak hanya untuk kelestarian lingkungan, tetapi juga untuk kehidupan masyarakat sekitar. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, hutan ini menghadapi berbagai dilema yang berkaitan dengan ekonomi, politik, dan lingkungan. Perubahan penggunaan lahan, pengembangan infrastruktur, dan kegiatan industri sering kali mengancam keberadaan mangrove. Artikel ini akan membahas kompleksitas dilema tersebut dan mencari solusi untuk menyeimbangkan ketiga aspek tersebut.

Pentingnya Hutan Mangrove ?

Hutan mangrove memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka berfungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi, tempat hidup berbagai spesies laut, serta penyerap karbon yang efektif. Selain itu, hutan mangrove juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam sektor perikanan dan pariwisata. Dengan demikian, keberadaan hutan mangrove sangat penting untuk keberlanjutan lingkungan dan ekonomi lokal.

Dilema Ekonomi : di satu sisi, pengembangan ekonomi sering kali memerlukan penggunaan lahan yang sebelumnya ditutupi hutan mangrove. Proyek-proyek infrastruktur, seperti pelabuhan dan kawasan industri, menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun, dampak jangka panjang dari kerusakan hutan mangrove sering diabaikan. Penebangan pohon mangrove untuk pembangunan dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi sektor perikanan dan pendapatan masyarakat. Misalnya, pembukaan lahan untuk industri di kawasan pesisir Surabaya dapat meningkatkan peluang kerja, tetapi juga mengancam keberadaan spesies ikan yang bergantung pada ekosistem mangrove. Hal ini menciptakan dilema bagi masyarakat: memilih antara pekerjaan yang lebih baik atau melestarikan sumber daya yang ada.

Dilema Politik : dari sudut pandang politik, pengelolaan hutan mangrove sering kali terjebak dalam kepentingan yang saling bertentangan. Pemerintah daerah mungkin lebih fokus pada peningkatan pendapatan daerah melalui pajak dan investasi, sementara organisasi lingkungan dan masyarakat sipil berjuang untuk melindungi ekosistem yang hampir punah. Ketidakcocokan ini sering kali mengakibatkan kebijakan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan. Selain itu, korupsi dan kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan juga memperburuk situasi. Proyek-proyek yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat sering kali dikuasai oleh kepentingan bisnis yang tidak mempertimbangkan dampak lingkungan. Dalam konteks ini, masyarakat sering kali menjadi korban, kehilangan tidak hanya mata pencaharian, tetapi juga hak atas lingkungan yang sehat.

Dilema Lingkungan :kerusakan hutan mangrove berdampak langsung pada kualitas lingkungan. Penebangan pohon mangrove menyebabkan hilangnya habitat bagi banyak spesies, memperburuk perubahan iklim, dan meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir. Selain itu, hilangnya mangrove mengakibatkan penurunan kualitas air, yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Sementara itu, banyak masyarakat yang tergantung pada hutan mangrove untuk kehidupan sehari-hari mereka. Kegiatan seperti penangkapan ikan dan pengumpulan kerang menjadi semakin sulit dilakukan seiring dengan berkurangnya luas hutan mangrove. Ini menciptakan lingkaran setan di mana kerusakan lingkungan menyebabkan kerugian ekonomi, yang pada gilirannya memperburuk kondisi lingkungan.

Solusi untuk Menyeimbangkan Ketiga Aspek ?

Untuk mengatasi dilema ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai keseimbangan antara ekonomi, politik, dan lingkungan: pertama, pendidikan dan kesadaran masyarakat yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan mangrove dan dampak dari kerusakan yang terjadi. Program pendidikan dapat dilakukan di sekolah-sekolah dan komunitas untuk menanamkan rasa cinta dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Kedua, penguatan kebijakan lingkungan yaitu pemerintah harus membuat kebijakan yang lebih tegas dalam melindungi hutan mangrove. Penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran lingkungan sangat penting untuk mencegah penebangan liar dan pengembangan yang tidak berkelanjutan. Ketiga, partisipasi masyarakat yaitu melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam. Dengan memberikan suara kepada masyarakat lokal, mereka dapat berkontribusi dalam merumuskan kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan ekonomi dan lingkungan. Keempat, pengembangan ekonomi berkelanjutan yaitu mendorong pengembangan ekonomi yang tidak merusak lingkungan. Misalnya, pariwisata ekologi dapat menjadi alternatif yang ramah lingkungan dan memberikan pendapatan bagi masyarakat tanpa harus merusak ekosistem mangrove. Kelima, restorasi mangrove yaitu melakukan upaya restorasi hutan mangrove yang telah rusak. Program reboisasi dapat membantu memulihkan ekosistem dan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat.

Dilema hutan mangrove di Surabaya mencerminkan tantangan yang dihadapi banyak kawasan pesisir di seluruh dunia. Menyeimbangkan kebutuhan ekonomi, politik, dan lingkungan bukanlah tugas yang mudah, tetapi sangat penting untuk keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat dan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi hutan mangrove dan masyarakat yang bergantung padanya.