Infrastruktur Sistem Kebut Semalam

Mobil yang ditumpangi Presiden Jokowi melintasi jalan rusak di Jalan Ryacudu Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (5/5/2023). Foto: Dok. Agus Suparto

Infrastruktur merupakan fasilitas publik yang paling fundamental karena bertujuan untuk melayani dan mempermudah masyarakat. Di Indonesia infrastuktur fisik seperti jalan raya sangat penting karena menjadi penggerak ekonomi.

Jalan raya rusak akan menghambat mobilitas barang maupun manusia. Oleh karena itu, jalan rusak harus diperbaiki agak tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.

Seperti yang terjadi di Provinsi Lampung, jalan rusak di sana menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial melalui Tiktoker bernama Bima Yudho Saputro. Unggahan Bima mendapat dukungan dari masyarakat karena jalan rusak di Lampung sudah terjadi cukup lama, namun tak kunjung mendapat perbaikan.

Bahkan, Presiden Jokowi memberi perhatian khusus dengan mengunjungi Lampung untuk melihat langsung kondisi jalan yang rusak. Mendengar hal itu, dengan segera pemerintah Provinsi Lampung langsung membangun jalan.

Seperti kisah Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang yang membangun seribu candi dalam waktu satu malam, pembangunan jalan di Lampung seolah-olah menirukan kisah tersebut karena mampu membangun jalan dengan waktu yang cepat.

Pejabat Publik Harus Terbuka

Ilustrasi Pejabat Publik. Foto: pixabay/idphotos

Soal pembangunan jalan sistem kebut semalam di Lampung harus menjadi perhatian bersama. Meskipun Pemprov Lampung memiliki seribu alasan, namun publik bisa melihat jika pembangunan tersebut terjadi karena Presiden akan mengunjungi Lampung.

Lebih baik Pemprov Lampung jujur kepada publik ketika ada kritik yang masuk terkait perbaikan jalan raya yang rusak. Jujur jika Pemprov Lampung tidak memiliki cukup anggaran untuk melakukan perbaikan.

Buka anggaran keuangan pemprov untuk pembangunan infrastruktur. Kemudian beri penjelasan ke publik daerah mana saja yang sudah mendapat perbaikan dan daerah mana yang belum mendapat perbaikan.

Jika Pemprov Lampung mau rendah hati untuk terbuka pada publik, pasti gaduh-gaduh seperti ini tidak terjadi, bahkan boleh jadi Gubernur Lampung tidak panen hujatan. Kembali pada kisah Bandung Bondowoso, kita kesulitan melakukan verifikasi apakah Bandung Bondowoso membangun candi dengan dana masyarakat atau dengan bantuan jin.

Hal ini tidak kalah sulit untuk mengetahui berapa anggaran yang sudah digunakan oleh Pemprov Lampung untuk perbaikan jalan rusak, atau jangan-jangan ada anggaran yang bocor untuk kepentingan pribadi? Sehingga perbaikan infrastruktur menjadi tertunda?

Pejabat Publik Jangan ABS

Asal bapak senang (ABS) merupakan bahasa komunikasi publik untuk menunjukkan jika kita sudah bekerja sesuai perintah atasan. Ya, meskipun pekerjaan tersebut dikerjakan secara sembrono.

Seperti yang terjadi di Lampung, pemprov sudah menyiapkan jalan yang akan dilewati Presiden Jokowi. Namun Presiden Jokowi lebih memilih melewati jalan yang rusak untuk melihat langsung kondisi jalan.

Berita ini kemudian ramai di media sosial, alhasil seluruh masyarakat Indonesia jadi bisa menilai bagaimana kerja Pemprov Lampung di bawah pimpinan Arinal Djunaidi. Peristiwa ini harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi dan Kota/Kabupaten agar meninggalkan budaya kerja ABS.

Jika tidak bisa benar-benar kerja untuk rakyat, minimal jangan menipu rakyat atau menipu atasan dengan pura-pura kerja alias asal bapak senang (ABS). Lebih baik jujur jika tidak mampu melakukan pembangunan atau tidak memiliki anggaran.

Rakyat adalah Jurnalis Sejati

Ilustrasi Media Sosial. Foto: pixabay/idphotos

Tujuan pembangunan akan lebih cepat tercapai apabila masyarakat memanfaatkan media sosial untuk melaporkan kendala dan keluhan yang ada di daerah karena masyarakat merupakan elemen yang paling mengetahui kebutuhan apa yang harus disediakan oleh pemerintah.

Masyarakat jangan hanya memanfaatkan media sosial untuk pamer liburan dan harta. Media sosial harus menjadi sarana komunikasi antara rakyat dan birokrat. Hal ini akan menumbuhkan check and balance yang baik.

Sebagai penutup, meskipun kita bisa menggunakan media sosial untuk mengawal pembangunan negara, kita harus tetap bijaksana, jangan sampai menimbulkan gaduh-gaduh yang mengandung SARA atau ujaran kebencian.