Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
Konten Media Partner
BEM Untad Palu Turun ke Jalan, Tuntut Turunkan Harga BBM
12 September 2022 18:37 WIB
ยท
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Tadulako (Untad) Palu melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Samratulangi, Kota Palu, Senin (12/9).
ADVERTISEMENT
"Hari ini mahasiswa turun ke jalan karena rakyat Indonesia masih tidak percaya kepada pemerintah. BLT yang tidak tepat sasaran dan kecil itu juga pembagiannya tidak merata yang hanya akan membuat atau menambah banyak masyarakat menjadi miskin,'' kata pendemo dalam orasinya.
Massa aksi menilai, dengan naiknya harga BBM bersubsidi, sudah pasti akan memberikan efek domino terhadap kemampuan rakyat kelas menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena harga kebutuhan pokok ikut merangkak naik menyesuaikan dengan biaya transportasi.
Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan lanjutnya, banyak yang menggunakan BBM bersubsidi. Sehingga, penyaluran BBM subsidi tersebut tidak tepat sasaran.
Oleh karena itu katanya, BEM Untad meminta kepada pihak DPRD Provinsi Sulteng agar dapat mendengarkan aspirasi mereka yang turun ke jalan. Sebab, pemerintah saat ini sementara sakit dan tidak bisa mensejahterakan rakyatnya.
ADVERTISEMENT
Menanggapi aspirasi massa aksi, Ketua DPRD Provinsi Sulteng Nilam Sari Lawira berjanji akan meneruskan aspirasi mereka ke DPR RI.
"Kami juga akan bertanda tangan dan siap melanjutkan ke pimpinan di pusat terkait apa yang menjadi tuntutan masa aksi," ujarnya.
Nilam Sari yang didampingi delapan anggota DPRD Sulteng menegaskan, sebagai anggota DPRD Provinsi Sulteng menyampaikan sikap bahwa pada hari ini ia meminta seluruh fraksi di DPRD Sulteng agar dapat mengakomodir dan melanjutkan apa yang menjadi tuntutan masa aksi ke pusat atau DPR RI.