Kapolres Tindak Tegas Oknum Penyalahgunaan Kewenangan Surat COVID-19 di Banggai

Kapolres Banggai AKBP Satria Adrie Vibrianto saat meninjau vaksinasi di Polsek Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulteng. Foto: Istimewa

Di tengah meningkatnya angka kasus COVID-19 di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng), semua pihak menghadapi tantangan lain, yakni ancaman varian delta.

Varian delta pertama kali dideteksi dari India, yang dengan cepat menyebar ke negara lain di dunia. Di Indonesia, varian delta telah menginfeksi 9 provinsi, termasuk Gorontalo yang berada di Pulau Sulawesi.

Kapolres Banggai AKBP Satria Adrie Vibrianto menegaskan kepada tim Satgas COVID-19 agar benar-benar serius dalam upaya pencegahan dan penyebaran virus corona.

“Khususnya Satgas pengamanan, TNI dan Polri akan mem-back up segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah,” kata Kapolres, Selasa (29/6).

Kapolres juga mengingatkan agar jangan ada oknum yang coba main-main dengan surat keterangan COVID-19, yang diberikan kepada orang yang bepergian.

“Apabila ada yang mengambil keuntungan dan menyalahgunakan kewenangan terkait surat keterangan COVID-19 kami akan tindak tegas,” ujar Satria.

Hal itu ini dilakukan karena dalam pencegahan COVID-19, ketegasan harus berlaku bagi semua pihak.

“Jangan tegasnya sepihak. Di sini tegas, di sana negosiasi. Kita harus sama-sama bertindak, sebagai ikhtiar kita dalam menyelamatkan masyarakat Kabupaten Banggai,” katanya.

Dua hari sebelumnya, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura mengeluarkan surat edaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro.

PPKM berbasis mikro itu diutamakan dilakukan di daerah-daerah kabupaten/kota di Sulteng, yang masih mengalami peningkatan kasus COVID-19.

Surat edaran Gubernur Sulteng Nomor: 443/545/Din.kes tertanggal Senin 28 Juni 2021, salah satu poinnya menyebutkan setiap pelaku perjalanan yang ke luar daerah dan yang masuk baik via udara, laut, dan darat yang akan memasuki wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, wajib menunjukkan hasil pemeriksaan Rapid Test Anti Gen negatif atau hasil pemeriksaan Real Time-PCR negatif yang berlaku 2x24 jam dan telah dicek keasliannya oleh petugas pemeriksa.

"Surat edaran ini berlaku mulai ditetapkan sampai dengan terjadinya penurunan kasus COVID-19 yang signifikan dan diharapkan pemerintah kabupaten dan kota dapat menindaklanjuti surat ini dan menyosialisasikan ke masyarakat," kata Gubernur Sulteng Rusdy Mastura.