Mendagri Tito Cek Kesiapan Pilkada Serentak di Sulteng

Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, melakukan kunjungan kerja maraton ke daerah-daerah termasuk Sulteng, Jumat (17/7). Foto: Istimewa

Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, melakukan kunjungan kerja maraton ke daerah-daerah termasuk Sulteng untuk mengecek kesiapan Pilkada serentak 2020, dan penanganan wabah COVID-19, pada Jumat (17/7).

Usai mendarat di Bandara Mutiara Sis Aljufri, Mendagri dan rombongan langsung menuju kantor gubernur Sulteng untuk koordinasi dengan penyelenggara Pilkada dan gugus tugas provinsi.

Gubernur Sulteng diwakili oleh Wagub H. Rusli Dg Palabbi saat menyampaikan laporan update Pilkada dan COVID-19 mengatakan, Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya sudah siap melaksanakan Pilkada serentak pada bulan Desember 2020.

"Dari 12 kabupaten dan 1 kota, ada 7 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 yaitu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Poso, Kabupaten Tolitoli dan Kota Palu,” kata Rusli.

Pemerintah Sulawesi Tengah kata Wagub, juga telah menyiapkan anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada di Sulawesi Tengah sebesar Rp642,61 miliar. Dan, untuk data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) Sulawesi Tengah sebanyak 2.136.320 jiwa.

Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, melakukan kunjungan kerja maraton ke daerah-daerah termasuk Sulteng, Jumat (17/7). Foto: Istimewa

Sedangkan untuk penyebaran TPS di Sulteng pada awalnya terdapat 6.067 TPS. Dengan diberlakukannya standar kesehatan COVID-19, maka untuk jumlah pemilih per TPS menjadi 500 pemilih per TPS, dengan demikian terjadi penambahan 221 TPS baru. Sehingga, keseluruhan menjadi 6.288 TPS.

Sekaitan realisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Sulawesi Tengah tertanggal 15 Juli 2020 lanjutnya, untuk Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan ke KPUD Provinsi sebesar Rp 141,12 miliar atau sekitar 89.22%.

Sementara untuk Bawaslu Provinsi Rp 50,4 Miliar atau 90% , dan untuk pengamanan kepolisian telah terealisasikan sebesar Rp 8,4 miliar atau 40%.

“Sedangkan untuk pengamanan TNI, belum terealisasikan atau masih 0 persen,” ujarnya.

Dari data realisasi NPHD kata Wagub, terdapat 3 kabupaten mencapai di atas 90 % yaitu, Kabupaten Banggai, Banggai Laut dan Sigi.

Sementara Kabupaten Morowali Utara, Poso, Tojo Una-una dan Tolitoli serta Kota Palu, berdasarkan data realisasi BPKAD Provinsi Sulteng masih kurang dari 50 %. Untuk realisasi provinsi sendiri dilaporkan telah mencapai 82,89 %.