Operasi 'Tinombala' Berganti Nama Menjadi 'Madago Raya', Apa Artinya?

Baliho DPO tindak terorisme Poso yang terpasang di sejumlah titik wilayah Operasi Madago Raya di Provinsi Sulawesi Tengah. Foto: Deddy/PaluPoso

Operasi pengejaran kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang dilaksanakan oleh personel gabungan Polri dan TNI di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, sejak awal tahun 2021 berganti nama sandi menjadi Operasi Madago Raya. Operasi pengejaran DPO MIT itu sebelumnya bernama sandi Operasi Tinombala sejak 2014.

Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol Didik Supranoto dihubungi media ini, Selasa (9/2), membenarkan jika operasi pengejaran DPO MIT Poso yang dulunya bernama Operasi Tinombala kini telah berganti nama menjadi Operasi Madago Raya.

"Iya benar, sejak 1 Januari 2021 Operasi Tinombala berganti nama menjadi Operasi Madago Raya," kata Didik.

Mengenai arti Madago Raya, beberapa warga asli Pamona Kabupaten Poso kepada media ini menjelaskan artinya adalah baik hati.

"Madago Raya berasal dari bahasa daerah Pamona Poso yang berarti baik hati," kata David (46), warga Kelurahan Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir yang merupakan suku Pamona Asli dari rumpun Pebato.

Sekaitan pergantian nama sandi operasi pengejaran Kelompok MIT Poso menjadi Madago Raya, disikapi pesimistis oleh Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Poso, Muhaimin Yunus Hadi, Selasa (9/2).

Humaimin Yunus Hadi, S. E, Ketua Pemuda Muhammadiyah dan Ketua DPD PAN Kabupaten Poso. Foto: Deddy/PaluPoso

Muhaimin yang juga sebagai ketua Front Pembela Masyarakat Cinta Damai Kabupaten Poso (FPMCDP) mengatakan, sebenarnya biar seribu kali nama operasi diganti, jika tanpa hasil yang signifikan sama dengan operasi gagal.

"Ops pengejaran DPO Poso ini telah belasan tahun digelar tapi belum juga tuntas menangkap para DPO atau sipil bersenjata itu. Sementara anggaran ke operasi tersebut telah tersedot cukup besar. Yang jadi korban selama ini adalah warga yang dibunuh dengan keji. Apakah dengan berganti sandi operasi pengejaran kelompok sipil bersenjata itu akan segera tuntas," kata mantan anggota DPRD Poso itu.

Menurutnya, selama ini semua tokoh agama dan tokoh masyarakat, termasuk pemerintah daerah berharap agar Operasi Tinombala sebelumnya berhasil menangkap seluruh DPO Poso. Namun, hingga batas waktu bulan Desember 2020, Operasi Tinombala itu belum juga berhasil, walaupun Kapolda Sulteng telah berkantor di Desa Tokorondo, Kecamatan Poso Pesisir, tepatnya di daerah operasi.

Malah awal tahun lalu disebutkan jika DPO Poso pimpinan Ali Kalora tersisa 7 orang. Belakangan setelah beberapa DPO tertangkap dalam kegiatan operasi, malah disebutkan anggotanya tersisa menjadi 11 orang.

"Sejak saya masih sebagai anggota DPRD Poso tahun 2019 kami sering teriakkan Ops Tinombala tidak akan berhasil tuntaskan tangkap DPO Poso jika operasi Tinombala saat itu tidak dilakukan atau diserahkan ke pihak TNI. Kenapa, sebab institusi itu memiliki taktik gerilya sama seperti yang dilakukan oleh DPO Poso. Saya pesimis Operasi Madago Raya pun tidak akan berhasil tuntaskan menangkap DPO Poso," kata ketua Partai Amanat Nasional Kabupaten Poso itu. ** (Deddy)