Reborn Posko Dukungan Operasi Gugus Tugas, Babak Baru Penanganan Pandemi DIY?

Wakil Ketua Gugus Tugas penanganan Covid-19 DIY, Biwara Yuswantana, saat jumpa pers Rabu (15/4). Foto: Widi Erha

Posko Dukungan Operasi Gugus Tugas COVID-19 DIY, yang sebelumnya sempat dibubarkan pada 26 Agustus 2020 silam, kembali diaktifkan. Pengaktifan kembali posko dukungan ini disampaikan langsung oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam rapat paripurna bersama DPRD, Selasa (15/9).

Diberitakan sebelumnya, posko dukungan dibubarkan karena peran dan fungsinya sudah bisa dijalankan oleh kabupaten/kota serta rumah sakit. Sehingga, keberadaan posko dukungan dirasa sudah tidak diperlukan lagi.

Namun realitanya, setelah posko dukungan ternyata masih banyak rumah sakit dan kabupaten/kota yang kelabakan karena harus menjalankan tugas yang selama ini dipegang oleh posko dukungan.

“Sehingga mulai 9 September 2020, Pos Dukungan Penanganan COVID-19 diaktifkan kembali,” ujar Sultan dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (15/9).

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan Wakil Ketua Sekretariat Gugus Tugas COVID-19 DIY, Biwara Yuswantana, mengatakan bahwa pembukaan posko dukungan secara resmi baru akan dilakukan pada 1 Oktober mendatang. Sementara 9 September seperti yang disampaikan oleh Sultan merupakan hari ketika posko dukungan membuka kembali zona dekontaminasi karena adanya kebutuhan yang mendesak.

“Kalau pos dukungan yang secara resmi akan kita buka lagi mulai Oktober, 1 Oktober,” ujar Biwara ketika ditemui, Rabu (16/9).

Menurutnya, pembubaran posko dukungan merupakan momentum supaya kabupaten/kota berbenah dan tidak terus-menerus bergantung pada posko dukungan di tingkat provinsi, khususnya dalam melakukan pemulasaran, penjemputan, dan pemakaman jenazah pasien COVID-19 serta dekontaminasi. Dan selama masa transisi pasca ditutupnya posko dukungan, menurut Biwara proses itu sudah berjalan meski masih ada sejumlah kekurangan.

“Jadi di awal September ini kondisi di kabupaten/kota lebih baik lah daripada sebelumnya. Kabupaten/kota dari laporan yang saya terima mulai aktif dengan (tugas) itu. Tentu dengan karakter masing-masing,” lanjutnya.

Faktor utama yang membuat kurang optimalnya penanganan di tingkat kabupaten/kota menurut Biwara adalah keterbatasan sumber daya manusia meskipun sudah diberikan berbagai edukasi dan pelatihan. Apalagi dalam beberapa pekan terakhir, jumlah kasus positif yang berhasil dites semakin tinggi.

Tingginya kasus ini juga yang menjadi salah satu pertimbagan diaktifkannya kembali posko dukungan. Karena beberapa kali menurutnya kabupaten sempat mengalami kelebihan beban sehingga harus dibantu oleh posko dukungan di tingkat provinsi.

“Meskipun prosentase tingkat kematiannya terbilang kecil, tapi tetap harus kita antisipasi,” ujarnya.

Fokus pada Supervisi, Pembinaan, dan Koordinasi

Karena kabupaten dan kota sudah mengambil tugas-tugas operasional seperti pemakaman jenazah dan dekontaminasi, secara otomatis porsi tugas operasional posko dukungan akan berkurang. Posko dukungan nantinya akan fokus pada fungsi-fungsi lain seperti supervisi, pembinaan, serta koordinasi tiap kabupaten/kota.

Selain itu, posko dukungan juga bertugas untuk memastikan bahwa standar keselamatan dalam pelayanan pemulasaran, penjemputan, dan pemakaman jenazah infeksius serta proses dekontaminasi sudah dilakukan dengan baik.

“Jadi posko dukungan ini sifatnya bukan lagi sebagai tulang punggung, tapi lebih ke supporting kabupaten dan kota. Jadi yang di depan itu kabupaten/kota,” ujar Biwara.

Sementara untuk penganggaran, Biawara menjamin bahwa keperluan-keperluan posko akan terus didukung selama memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, yakni wajar, sesuai keperluan, dan bisa dipertanggung jawabkan sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Jadi dengan penetapan status tanggap darurat itu salah satunya tujuannya agar kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi secara cepat dalam kondisi darurat bisa tercover dengan baik,” ujarnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Supervisor Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) BPBD DIY, Arman Nur Effendi yang sebelumnya bertugas sebagai Koordinator Bidang Perencanaan di posko dukungan sebelum dibubarkan. Menurutnya, target operasi posko dukungan saat ini adalah memperkuat kabupaten/kota dalam penanganan pandemi, khususnya untuk dekontaminasi dan pemakaman jenazah.

“Jadi fungsi-fungsi kabupaten/kota itu akan kita asisteni, kebutuhannya apa akan kita dorong,” ujar Arman.

Target operasi lainnya adalah posko dukungan yang baru ini bisa menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkeluh kesah, mencari informasi dan solusi-solusi yang selama ini buntu di berbagai instansi konvensional. Harapannya dengan adanya posko dukungan, jalur-jalur birokrasi yang selama ini berbelit bisa dipangkas sehingga permasalahan di masyarakat bisa segera diselesaikan dengan cepat, tepat, dan efisien.

“Kemudian yang penting juga ada landasan dejure-nya, kalau kemarin kan belum ada landasan kelembagaan pos dukungan itu,” ujarnya.

Seperti Lahir Kembali

Komandan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD DIY yang sebelumnya ditugaskan sebagai Komandan Posko Dukungan Operasi Gugus Tugas COVID-19 DIY, Pristiawan Buntoro, mengatakan bahwa selain memberi dukungan, kekuatan yang dimiliki di tingkat provinsi juga bisa digunakan untuk menekan kepada kabupaten/kota untuk lebih maksimal.

“Selain maksimal juga terstruktur, terkoordinasi, dan terkomando. Makanya tugasnya sekarang adalah satu kendali satu data,” ujar Pristiawan Buntoro, Rabu (16/9) malam.

Satu data yang terintegrasi dari setiap kabupaten/kota itu menurut Pristiawan sangat penting sebagai bahan untuk menentukan strategi-strategi terbaik dalam penanganan pandemi.

Target operasi posko dukungan saat ini menurut Pristiawan juga sudah jauh lebih jelas ketimbang sebelumnya. Pasalnya, permasalahan-permasalahan yang ada sudah berhasil dipetakan dan dipilah sesuai tugas dan porsi masing-masing.

“Beda banget dengan tiga bulan awal, beda banget. Ini beneran reborn, lahir kembali dengan energi yang baru,” ujarnya.

Dia juga mengatakan sudah mengkomunikasikan terkait dukungan-dukungan yang dibutuhkan posko dukungan kepada pimpinan yang selama ini dinilai masih kurang. Begitu juga dengan berbagai evaluasi dan fakta-fakta yang ditemui di lapangan.

Beberapa kendala yang kerap terjadi selama ini menurutnya adalah masih dibebaninya posko dukungan dengan hal-hal yang sebenarnya bukan tugas mereka. Misalnya persoalan anggaran, akuntabilitas, dan aturan-aturan birokrasi yang berbelit.

Pasalnya, para relawan datang dari berbagai latar belakang yang berbeda, dengan kemampuan yang berbeda. Akibatnya, ketika relawan masih dibebani dengan masalah-masalah yang semestinya sudah selesai di tingkat pengambil keputusan, fokus mereka menjadi terpecah dan mengganggu kinerja.

“Harusnya tanpa perlu dibicarakan, dengan menyatakan meminta dibuka kembali, tanpa perlu ditanyakan harusnya pimpinan sudah paham apa yang menjadi evaluasi setelah penutupan,” ujar Pristiawan Buntoro. (Widi Erha Pradana / YK-1)