Pemerintahan Prabowo Hadapi Tantangan Besar Defisit Anggaran, Harus Disiplin

Warga Magelang antusias menyapa Presiden Prabowo Subianto usai Retreat Kabinet Merah Putih. Foto: Dok. Istimewa

Pengamat hukum dan pegiat antikorupsi, Hardjuno Wiwoho, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dalam mengelola defisit anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp 616 triliun pada 2025. Defisit ini merupakan dampak dari kebijakan utang agresif pada era Presiden Joko Widodo untuk membiayai proyek infrastruktur strategis.

"Defisit anggaran ini adalah akumulasi dari utang yang diambil pada masa Presiden Jokowi. Proyek-proyek ini memang berhasil mendongkrak ekonomi jangka pendek, tetapi beban pembiayaannya kini ditanggung oleh pemerintahan baru," ujar Hardjuno, dalam rilis pers yang diterima redaksi Senin (28/10).

Hardjuno mengapresiasi komitmen Prabowo dalam rapat kabinet pertamanya, yang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang hati-hati. "Teliti, itu yang ditekankan Presiden Prabowo. Beliau berkomitmen agar anggaran digunakan efektif, tanpa kebocoran dan korupsi," tambahnya.

Hardjuno Wiwoho. Foto: Dok. Pribadi

Untuk menghadapi defisit, pemerintahan Prabowo musti mengutamakan audit dan pengawasan ketat. "Langkah ini penting untuk mengurangi beban fiskal akibat utang lama. Program pembangunan tetap berjalan, tetapi dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi kebocoran anggaran," jelas Hardjuno.

Lebih lanjut, Hardjuno menyebutkan bahwa pemerintah perlu fokus pada kebijakan fiskal yang lebih disiplin dan berhati-hati agar tidak menambah beban utang yang sudah ada. Menurutnya, pengelolaan yang hati-hati ini bukan hanya untuk menekan defisit, tetapi juga untuk menjaga kredibilitas pemerintah di mata publik dan investor. “Pemerintah harus menunjukkan bahwa anggaran digunakan dengan bijak dan transparan,” katanya.

Selain itu, Hardjuno menekankan pentingnya investasi di sektor-sektor produktif yang dapat memberikan dampak jangka panjang bagi perekonomian nasional. "Dengan mengarahkan utang pada sektor produktif seperti pendidikan dan kesehatan, pemerintah tidak hanya mengatasi defisit, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang kuat," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa reformasi struktural dalam pengelolaan utang sangat penting untuk mencegah krisis di masa depan. “Pemerintah harus memastikan bahwa utang digunakan untuk kepentingan rakyat luas, bukan hanya untuk melanjutkan proyek yang bersifat sementara,” pungkas Hardjuno.