Transisi Normal Baru Bisa Hasilkan Tantangan-tantangan Kesehatan Baru

Pemerintah DKI Jakarta menerapkan masa transisi sebelum memasuki normal baru, kondisi kehidupan normal dengan penerapan protokol kesehatan. (Sumber gambar: Antara)

Ketika kasus COVID-19 terjadi pertama kali, langkah pemerintah Indonesia ialah melihat situasi dan menunggu hingga kasus memasuki situasi darurat. Kebijakan imbauan PSBB muncul pada awal April 2020 dan diterapkan oleh beberapa pemerintah daerah. PSBB, meski bukan kebijakan terbaik, dianggap berhasil menekan persebaran kasus.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan berkat penerapan PSBB selama dua bulan ke belakang, angka reproduksi COVID-19 (RT) DKI Jakarta turun menjadi 0,99. Angka tersebut berkali lipat lebih kecil dari RT tertinggi 4 pada bulan Maret lalu.

Berdasar temuan ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta hendak menghentikan PSBB. Pemerintah DKI hendak memperpanjang satu periode PSBB sebagai sebuah ‘masa transisi’ memasuki kenormalan baru (new normal).

Kapasitas Tes

PSBB perlu dipahami sebagai kompromi dari tindakan ideal pencegahan wabah. Sejauh ini belum ada alternatif terbaik selain menerapkan PSBB di tingkat kota ataupun kabupaten.

Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah DKI yang berniat menghentikan PSBB menuju kenormalan baru diyakini banyak pihak sebuah tindakan berisiko. Menurut Gugus Tugas kenormalan baru adalah kehidupan normal (seperti sebelum wabah) dengan menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.

Sama seperti PSBB, kenormalan baru adalah imbauan publik yang diikuti pengerahan aparat dan pemberian fasilitas tambahan di ruang publik. Sukses atau tidaknya penerapan kenormalan baru bergantung dari perubahan perilaku komunitas menjalankan kehidupan masing-masing.

Karenanya, kebijakan ini harus mempertimbangkan kompleksitas masyarakat dengan beragam latar belakang. Fakta menunjukkan masa transisi menuju kenormalan baru justru meningkatkan jumlah kasus harian COVID-19. Pada Selasa (9/11) peningkatan jumlah kasus di DKI mencapai 239 kasus atau tertinggi sejak munculnya kasus perdana.

Dinas Kesehatan DKI menyatakan hal tersebut terjadi karena penelusuran kasus yang masif. Hal itu tidak mengklarifikasi apapun dan justru mengindikasikan terdapat banyak positif COVID-19 di wilayah DKI yang belum bisa mengakses tes RT PCR.

Kerumunan

Konteks tempat, perilaku masyarakat, dan ketegasan aparat adalah salah satu kunci untuk mengendalikan wabah. (Sumber gambar: kompas.com)

Terlepas dari jangkauan tes, pengendalian kerumunan adalah kunci mengendalikan wabah. Pemerintah provinsi DKI Jakarta tampak kesulitan menghadapi situasi wabah di tempat-tempat padat. Hingga hari ini saja, setidaknya terdapat 51 pedagang pasar di DKI Jakarta yang terbukti positif COVID-19.

Kerumunan dalam angkutan umum juga layak mendapat perhatian. Pemberlakuan masa transisi yang diikuti aturan kembali bekerja dari kantor terbukti sulit membendung ledakan kerumunan di stasiun maupun dalam KRL. Jumlah penumpang harian yang banyak menyulitkan penerapan protokol kesehatan, sementara situasi di dalam kereta juga bersesakan.

Pemerintah DKI sepertinya juga perlu memperhitungkan penerapan masa transisi di wilayah ramai penduduk, seperti di kampung-kampung kota, namun minim pemberlakuan tes. Di sisi lain, ketika masa transisi juga diikuti pembukaan fasilitas umum seperti sekolah, protokol khusus perlu dikembangkan, mengingat pemahaman anak tentang protokol kesehatan tidaklah seperti orang dewasa.

Kesimpulan

Masa transisi menuju kenormalan baru saat ini diyakini bukanlah satu hal yang tepat. Fakta di lapangan menampilkan wajah publik dan pemerintah yang tidak siap menerapkan kenormalan baru.

Kepatuhan masyarakat, kapasitas tes, serta insentif dan disinsentif pemerintah daerah dengan preseden positif seharusnya menjadi dasar penerapan masa transisi menuju normal baru. Tanpa preseden positif, transisi menuju kenormalan baru justru bisa menghasilkan tantangan-tantangan kesehatan baru.