Mohammad Natsir, Masyumi, dan Dilema Pancasila

Muhammad Natsir adalah seorang cendekiawan muslim, politisi, pemimpin sekaligus pendiri partai islam masyumi.

Masyumi sendiri adalah sebuah partai politik yang didirikan oleh Muhammad natsir, Wahid Hasyim, Kartoesoewirjo dan beberapa orang lainnya pada masa demokrasi liberal. Masyumi awalnya adalah organisasi yang dibentuk Jepang atas kemelut perang asia-pasifik. Namun, atas beberapa rangkaian dan usulan Kartoesoewirjo pada tanggal 7 November 1945 Masyumi kemudian menjadi sebuah partai politik untuk menampung suara umat islam sebagai representasi suara dari kalangan islam dalam perpolitikan Indonesia kala itu. Masyumi banyak diisi tokoh islam yang berasal dari kalangan Nahdatul ulama dan Muhamadiyah serta para cendikiawan muslim.

Sikap Natsir terhadap pancasila, dalam pidato sidang konstituante tahun 1957 Muhammad natsir yang sebelumnya mendukung penuh sebuah gagasan pancasila sebagai dasar negara kemudian berbalik arah mengkritik pancasila dan menuntut digantinya dasar negara menjadi sebuah negara islam.

Hal tersebut disebabkan berbagai macam hal misalnya seperti saat pemaparan Soekarno sabagai penggagas pancasila menggunakan teori antropologi pendekatan marxis dalam sila pertama yaitu Ketuhanan yang maha esa dalam kursus pancasila di Istana negara, Natsir merasa bahwa pendekatan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia. Kemudian adanya polarisasi ideologi dan politik yang membuat semakin dekatnya Soekarno dengan komunis yang ketika itu adanya dikatomi serta antipati antara partai komunis yang anti Tuhan dengan partai islam yang menjunjung tinggi keesahan Tuhan.

Namun demikian Natsir tetap membela pancasila, hal tersebut dapat kita lihat dengan bergabungnya Natsir dalam perumusan piagam PRRI dan piagam-piagam lainnya yang menuntut pemerintah yang telah terpolarisasi dengan idelogi dan politik lain dan dianggap menyeleweng dari pancasila karena berangkulan dekat dengan komunis.

Walaupun pada akhirnya pergerakan-pergerakan seperti PRRI dinilai oleh pemerintahan Soekarno sebagai pemberontakan melawan negara. Hingga berujung pembubaran partai masyumi yang di anggap menghianati negara dengan di keluarkannya Keputusan Presiden No. 200 Tahun 1960 yang berisi tentang pembubaran Partai Masyumi dan pembuian Muhammad Natsir sebagai pemimpin masyumi pada tahun 1962 tanpa proses pengadilan.