KIP : Beasiswa Meningkatkan Akses Pendidikan atau Justru Menambah Ketimpangan?

Angka berhenti sekolah yang mengalami kenaikan signifikan. Keterbatasan fasilitas pendidikan hingga perekonomian yang menjadi polemik masyarakat. Padahal, pendidikan sangat penting bagi keberlanjutan suatu bangsa, sebagai penentu masa depan Indonesia ditahun yang akan datang. Bangsa yang maju memiliki ciri khas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Berkaca pada negara lain, Singapura memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang selalu diakui paling efisien di dunia. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat baik dan berkualitas tinggi membuat potensi perekonomiannya selalu stabil. Bagaimana kebijakan pemerintah Singapura yang menyelaraskan seluruh komponen sumber daya manusianya dengan sektor perekonomian di negaranya. Apakah pemerintah Indonesia dapat mengimplementasikannya?

sumber: Perpustakaan Universitas Airlangga

Melalui KIP yang ditawarkan pemerintah, masyarakat dapat melanjutkan pendidikan dengan biaya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Namun, yang terjadi dimasayarakat adalah salah sasaran. Banyak kalangan mampu yang dengan sengasengajaja mendaftar dan berhasil lolos hingga mendapatkan KIP ini. Sedangkan di luar sana masih banyak yang seharusnya mendapatkan namun malah tidak lolos. Disinilah yang perlu dipertanyakan, apakah tidak ada ‘security system’ yang baik sehingga beasiswa tepat sasaran. Oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab menggunakannya untuk berfoya-foya. Pasti kita juga sering mendengar, penerima KIP tapi punya smartphone dengan harga mahal, memiliki mobil mewah dan sebagainya. Sedangkan disana mereka menginginkan kesempatan untuk melanjutakan pendidikan.

Bagaimana pemerintah dapat menanganinya? Beberapa solusi seharusnya memang sudah menjadi bahasan pemerintah. Tahapan beasiswa harus ditambahkan proses survey yang jelas. Apakah efisien? Survey yang dimaksud disini dilakukan dengan pengamatan selama beberapa hari tanpa diketahui pendaftar beasiswa, apakah memang pendaftar adalah keluarga yang sesuai dengan persyaratan penerima KIP? Dengan begitu meminimalisir kebohongan survey lapangan yang biasanya menggunakan rumah orang lain untuk terlihat kekurangan. Proses seleksi pemberkasan harus diperketat, setiap yang diajukan haruslah sesuai tanpa mengada-ada.

Pemusnahan proses ‘orang dalam’ yang mempermudah proses administrasi beasiswa KIP tanpa melihat kegentingan pendaftar. Banyak sekali fenomena yang menunjukkan seseorang mendapat KIP karena memiliki ‘orang dalam’. Pemerintah perlu memastikan bahwa aparatnya bersih dan transparan kepada rakyatnya. Berlandaskan sila ke-5 bahwa masyarakat harus mendapat keadilan hingga hak yang sama sebagai masyarakat Indonesia.