Prabowo dan Pengampunan Koruptor : Ujian Untuk Prinsip Bangsa

Sumber : https://pixabay.com/

Baru-baru ini, pernyataan Prabowo Subianto soal kesiapannya memaafkan koruptor ramai diperbincangkan. Langkah ini mengundang banyak reaksi, dari yang mendukung hingga yang mengkritik. Ada yang menganggap sikap tersebut sebagai bentuk kebijaksanaan untuk mempersatukan bangsa, tapi tak sedikit yang melihatnya sebagai langkah mundur dalam upaya pemberantasan korupsi. Lantas, apa sebenarnya yang sedang diuji di sini?

Korupsi dan Dampaknya pada Bangsa

Korupsi bukan hanya soal pelanggaran hukum, tapi juga soal merusak kepercayaan dan menghancurkan harapan rakyat. Uang negara yang seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sering kali diselewengkan. Dampaknya, rakyat kecil menjadi pihak yang paling dirugikan.

Jika koruptor diberikan pengampunan, apa yang akan dirasakan oleh masyarakat yang selama ini menaruh harapan pada tegaknya hukum? Apakah keadilan masih bisa dirasakan oleh mereka yang jadi korban dari kejahatan ini?

Apakah Pengampunan Itu Solusi ?

Memberi maaf adalah nilai yang baik, tapi dalam konteks korupsi, ini bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, pengampunan mungkin dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kedua. Tapi di sisi lain, hal ini bisa dianggap sebagai bentuk kelonggaran yang merusak efek jera. Keadilan adalah salah satu fondasi utama sebuah bangsa. Ketika seorang koruptor yang terbukti merugikan negara dimaafkan, rasa keadilan itu bisa goyah. Apa jadinya jika pesan yang diterima masyarakat adalah bahwa korupsi adalah hal yang "bisa dimaklumi"?

Kepercayaan Publik Jadi Taruhan

Rakyat menaruh kepercayaan pada pemimpin untuk melindungi mereka dan memastikan hukum berjalan adil. Namun, keputusan untuk memaafkan koruptor tanpa alasan yang jelas bisa melemahkan kepercayaan itu. Rakyat mungkin merasa bahwa hukum hanya berlaku untuk mereka yang lemah, sementara pelaku kejahatan besar bisa lolos dengan mudah.

Kepercayaan ini adalah aset penting dalam membangun bangsa. Jika kepercayaan hilang, dampaknya tidak hanya pada pemerintahan saat ini, tapi juga pada generasi mendatang yang akan mempertanyakan nilai-nilai yang kita perjuangkan. Ketika koruptor dimaafkan dengan mudah, rakyat akan mulai mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap penegakan hukum. Terutama mereka yang setiap hari bekerja keras, membayar pajak, dan berharap uang itu digunakan untuk kepentingan umum, bukan malah dikorupsi.

Prinsip Bangsa Sedang Diuji

Keputusan soal pengampunan koruptor ini lebih dari sekadar langkah politik. Ini adalah ujian bagi nilai-nilai bangsa, terutama keadilan dan kejujuran. Apakah kita tetap teguh melawan korupsi, atau mulai berkompromi dengan alasan tertentu ?

Korupsi adalah musuh bersama yang harus dilawan dengan tegas. Sikap terhadap koruptor adalah cerminan dari komitmen kita sebagai bangsa untuk menciptakan masa depan yang lebih adil dan bersih. Di sinilah prinsip kita sedang diuji, apakah kita tetap memprioritaskan keadilan, atau membiarkan korupsi terus menjadi luka yang sulit disembuhkan.

Rahma Amalia, mahasiswi Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang.