Demokrasi Indonesia Bobrok, UNNES Harus Ambil Langkah Konkret

Ilustrasi demokrasi bobrok. Foto: Westend61 on Offset/Shutterstock

Menjelang ‘Hajatan’ Pemilu 2024, pelbagai perguruan tinggi di Indonesia ramai-ramai “menjewer” telinga penguasa melalui petisi, maklumat, dan manifesto terhadap kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Suara-suara keprihatinan terhadap kondisi demokrasi dan dinamika politik kian menggema. Tak cuma dari kalangan masyarakat sipil, akademisi pun turut menyuarakan keresahan mereka.

Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Andalas (Unand), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), dan Universitas Padjajaran (Unpad) adalah beberapa contoh perguruan tinggi yang telah menyatakan sikapnya.

Pamflet digital yang berseliweran di media sosial. Sumber: tangkapan layar dari media sosial

Sementara itu, di media sosial berseliweran pamflet digital mengenai undangan terbuka “Demi Negeri untuk Demokrasi: Seruan Moral dari Sekaran” untuk sivitas akademika Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada Rabu, 7 Februari 2024, mengenai pernyataan sikap UNNES terhadap kondisi demokrasi Indonesia saat ini yang sedang tidak baik-baik saja.

Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terbesar di Indonesia, UNNES memiliki tanggung jawab moral untuk turut aktif dalam menjaga dan memperjuangkan demokrasi. UNNES bukan menara gading yang terisolasi dari realitas politik dan sosial.

Suara UNNES, baik dalam bentuk pernyataan sikap maupun aksi nyata, bisa menjadi katalisator bagi perubahan positif dalam masyarakat, sehingga pernyataan sikap ini diharapkan mampu menjadikan UNNES sebagai benteng demokrasi dan kritis terhadap segala bentuk penindasan.

Peringatan Keras terhadap Penguasa

Ilustrasi peringatan keras terhadap peguasa. Foto: Roman Samborskyi/Shutterstock

Beberapa perguruan tinggi di Indonesia, seperti UI, Unpad, UGM, Unair, dan UII, mengeluarkan petisi kritik terbuka terhadap kondisi demokrasi Indonesia saat ini—di bawah kekuasaan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Petisi ini berisikan kritik tegas dan seruan kepada Jokowi untuk menjaga etika bernegara dan demokrasi.

Sebagai contoh, UI mengutuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi, menuntut pemilu yang jujur, dan menyerukan agar semua perguruan tinggi mengawasi pelaksanaan pemungutan suara. UGM, Unpad, dan UII pun menyampaikan kritik serupa, menyoroti pelanggaran etika dan cedera nilai demokrasi menjelang Pemilu 2024. Petisi tersebut merupakan seruan moral dan respons terhadap kekhawatiran akan kondisi demokrasi di Indonesia.

Menjelang habis masa jabatan dalam ‘menakhodai’ Republik ini, banyak kebijakan atau keputusan Presiden Jokowi dan pemerintahannya yang ugal-ugalan, sehingga menyebabkan kebobrokan demokrasi. Kebijakan-kebijakan tersebut, seperti pelemahan KPK, UU Cipta Kerja, Perppu Ormas, dan sebagainya.

Pada akhirnya, para sivitas akademika, khususnya para guru besar, harus ‘turun gunung’ untuk memberikan peringatan keras terhadap penguasa supaya tidak ugal-ugalan dalam menjalankan pemerintahan. Barangkali pemerintah lupa, bahwa sejatinya rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di Republik ini karena demokrasi adalah dari, oleh, dan untuk rakyat.

Demokrasi Indonesia Bobrok

Ilustrasi demokrasi. Foto: smshoot/Shutterstock

Melihat realitas yang ada, tidak mengherankan jika demokrasi Indonesia dikatakan bobrok. Bahkan, studi yang dilakukan oleh Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan bahwa indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2022 cacat alias flawed democracy, sehingga Indonesia cuma meraih skor 6,71 dari skala 10, dan tetap mempertahankan posisinya sebagai negara dengan demokrasi yang belum sempurna (cacat).

Dalam peringkat global, Indonesia menempati posisi ke-54 dari total 167 negara, mengalami penurunan dari peringkat tahun sebelumnya yang berada di posisi ke-52. Demikianlah, penilaian terhadap demokrasi Indonesia menunjukkan adanya kelemahan yang signifikan. Indeks demokrasi yang mencapai status flawed democracy menandakan adanya berbagai masalah dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan penurunan tersebut melibatkan berbagai aspek, seperti korupsi, ketidaksetaraan, pelanggaran hak asasi manusia, serta keterlibatan politik yang kurang transparan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh demokrasi Indonesia adalah tingginya tingkat korupsi di pelbagai lapisan pemerintahan. Praktik korupsi yang merajalela dapat menghambat pertumbuhan demokrasi yang sehat, memicu ketidakpuasan masyarakat, dan menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya.

Selain itu, adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kecenderungan politik yang kurang transparan juga memberikan dampak negatif terhadap kesehatan demokrasi di Indonesia. Pembatasan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat merugikan esensi dari sistem demokrasi itu sendiri.

Upaya perbaikan dan reformasi dalam sistem politik menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk memerangi korupsi, meningkatkan transparansi, memperkuat lembaga-lembaga demokratis, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Cuma dengan upaya bersama dari pemerintah, lembaga, dan masyarakat, demokrasi Indonesia dapat keluar dari status flawed democracy dan menuju arah yang lebih baik.

Perlu ada Langkah Konkret

Ilustrasi langkah konkret. Foto: Lemau Studio/Shutterstock

Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terbesar di Indonesia, UNNES memiliki tanggung jawab moral untuk turut aktif dalam menjaga dan memperjuangkan demokrasi. UNNES harus bersikap tegas terkait kondisi demokrasi di Indonesia saat ini yang bobrok, dengan mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, kebebasan berekspresi, dan penolakan terhadap segala bentuk penindasan. Tindakan ini akan memperkuat posisi UNNES sebagai lembaga pendidikan yang peduli terhadap nilai-nilai demokrasi.

Harapannya, pernyataan sikap ini merupakan langkah dan sikap tegas UNNES terhadap kondisi demokrasi Indonesia yang bobrok ini, bukan sekadar “fear of missing out” alias FOMO karena banyaknya institusi pendidikan yang sudah terlebih dulu menyatakan sikapnya.

Selain pernyataan sikap, diharapkan juga adanya langkah-langkah konkret, seperti mengadakan forum diskusi dan dialog terbuka di lingkungan kampus untuk membahas isu-isu terkini seputar demokrasi. Dengan melibatkan seluruh komponen sivitas akademika, diskusi ini dapat memberikan ruang bagi berbagai pandangan dan pemikiran terkait kondisi politik dan demokrasi, menciptakan atmosfer pemahaman yang lebih mendalam.

Selain itu, UNNES juga perlu menyelenggarakan program pendidikan politik yang dapat memperkuat pemahaman mahasiswa tentang demokrasi, HAM, dan partisipasi dalam kehidupan politik. Peningkatan pemahaman ini bertujuan agar mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam memperjuangkan demokrasi yang sehat di Indonesia.

UNNES juga perlu bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap demokrasi, melibatkan diri dalam kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berkomitmen pada pemajuan demokrasi dan HAM. Hal ini dapat menciptakan sinergi yang kuat untuk mencapai tujuan bersama dalam memperjuangkan demokrasi.

Lebih lanjut, UNNES dapat mendukung penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, mendorong kajian aspek-aspek demokrasi di Indonesia, termasuk identifikasi masalah, analisis solusi, dan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi landasan untuk perbaikan.

Penting juga untuk melibatkan pengembangan kurikulum yang mencakup aspek-aspek demokrasi, HAM, dan tata kelola yang baik. Dengan pendidikan holistik, UNNES dapat membentuk mahasiswa yang tidak cuma cerdas secara akademis tetapi juga memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masalah-masalah sosial dan politik.

UNNES juga perlu melakukan advokasi terhadap nilai-nilai demokrasi dan keterlibatan aktif dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. Menjadi suara yang membela keadilan dan mendukung pemberdayaan masyarakat akan memberikan kontribusi positif dalam membangun demokrasi yang lebih baik di Indonesia.

Melalui langkah-langkah konkret ini, UNNES dapat berperan sebagai lembaga pendidikan yang tidak cuma memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk generasi yang kritis, berintegritas, dan berkomitmen pada pembangunan demokrasi yang sehat di Indonesia.