Kebakaran Gedung Pemerintahan (part 1)

Beragam peristiwa kebakaran gedung pemerintahan pernah kita saksikan dalam beberapa tahun terakhir. Sebut saja Kejagung, Setneg, Bank Indonesia, BPKP, ESDM, dan Kemenhub yang sudah pernah mengalami kebakaran gedung. Jika data ini digabung dengan gedung publik/swasta lainnya, angkanya akan menjadi sangat fantastis. Terlepas dari apapun faktor penyebabnya, kebakaran gedung harus diantisipasi secara serius.

Ilustrasi gedung pemerintah terbakar

Dalam banyak kasus, kebakaran gedung menyisakan korban jiwa. kombinasi antara panas, asap, dan padamnya penerangan ketika kebakaran terjadi membuat orang yang terperangkap di dalam gedung sulit untuk keluar, apalagi diselamatkan.

Akibatnya, korban jiwa tidak terelakkan. Tidak sedikit, yang menjadi korban adalah orang yang tidak familiar dengan gedung tersebut. Korban kebakaran di Gedung Cyber, sebagai contoh, adalah dua siswa magang. Wajar, mereka tidak tahu seluk-beluk gedung. Orang yang sudah bekerja lama di suatu gedung juga tidak menjamin bahwa dirinya familiar dengan rute evakuasi.

Di samping korban jiwa, dampak buruk dari kebakaran gedung pemerintah adalah hilangnya dokumen penting. Barang bukti berupa dokumen, misalnya, jika musnah terbakar tentunya proses peradilan menjadi terganggu. Yang diuntungkan adalah pihak yang diperkarakan karena barang bukti yang bisa menjeratnya menjadi tidak ada dan dakwaan bisa menjadi gugur tanpa ada alat bukti.

Dokumen pelayanan publik, jika hangus terbakar juga akan menyulitkan masyarakat/pemohon. Terlebih, jika pemerintah tidak memiliki cadangan data (backup) yang dapat memudahkan dan mempercepat pemulihan layanan pascakebakaran. Cadangan tersebut bisa berupa hard copy atau soft copy. Sayangnya, belum pernah terdengar oleh kita di mana ada kantor pemerintah terbakar, lalu diterangkan bahwa data cadangan (backup) aman.

Untuk menghindari, atau minimal mengurangi, dampak akibat kebakaran, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan sebagai berikut.

Singkirkan Bahaya Kebakaran (hazard elimination)

Cara paling efektif untuk meniadakan risiko kebakaran gedung pemerintahan adalah dengan mengurangi minimal salah satu elemen dalam segitiga kebakaran. Karena udara dibutuhkan dalam bernapas, cukup sulit untuk mengaturnya. Yang paling mungkin untuk diatur adalah sumber panas dan bahan mudah terbakar.

Pada proses persidangan kasus kebakaran Gedung Kejagung, disampaikan teori bahwa puntung rokok menjadi sumber panas dan serbuk gergajian kayu sebagai bahan mudah terbakar. Di sini kita perlu bertanya mengapa bisa ada material yang biasanya hanya ditemukan di panglong (pengrajin kayu), tetapi bisa ada di dalam gedung perkantoran.

Kebakaran serbuk kayu gergaji di Jawa Timur (gambar: Radar Bromo)

Kalau kita ingin mengeliminasi risiko kebakaran, artinya kita harus memikirkan bagaimana caranya agar ketika timbul api/panas, sedini mungkin bisa dibasmi. Hal ini tidak sulit karena zaman saat ini sudah ada alarm kebakaran yang diaktifkan oleh sensor panas. Kadang sensor tersebut juga menggunakan sensor asap.

Anehnya, hampir selalu kebakaran di kantor pemerintahan tersebut baru diketahui setelah api membesar. Dalam kata lain, sensor pendeteksi panas/asap tidak bekerja. Pada kondisi api sudah membesar, dengan banyaknya tumpukan dokumen kertas di mana-mana, sulit untuk melakukan pemadaman.

Lokasi kebakaran di lantai belasan atau puluhan juga sangat menyulitkan petugas pemadam kebakaran (Damkar). Belum pernah terlihat petugas Damkar memiliki suatu tangga yang bisa mencapai ketinggian lebih dari lantai 20.

Jika sensor tidak dapat dipercaya dengan baik, tentunya seleksi barang yang boleh masuk ke dalam area gedung kantor harus diterapkan. Jangan sampai ada pegawai yang membawa barang-barang bersifat mudah terbakar atau malah menyala sendiri (self-ignition) pada temperatur ruangan yang rendah.

Di sini, peran petugas keamanan (security staff) sangat vital. Petugas keamanan idealnya memang dibekali pengetahuan sebagaimana petugas keamanan di bandara, sehingga bisa menentukan barang apa saja yang boleh dibawa masuk ke dalam gedung kantor atau tidak boleh.

Emergency exit di gedung

Rute Evakuasi Kebakaran

Rute evakuasi di gedung-gedung pemerintahan yang masih mengadopsi model "tangga di dalam gedung" sering kali memiliki masalah. Tangga di dalam gedung biasanya digunakan sebagai gudang. Mulai dari kertas, kardus, kursi, meja, segala macam ukuran bisa ditemukan di tangga darurat. Padahal, seharusnya area tangga darurat adalah area bersih dalam artian jika ada yang melewatinya dalam keadaan listrik padam pun tidak boleh ada rintangan.

Buruknya kondisi tangga darurat ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pimpinan kantor jika perlu menginstruksikan pembersihan semua tangga darurat sekaligus memastikan bahwa penerangan darurat bekerja dengan baik.

Rute evakuasi ini juga tidak berhenti sampai tangga darurat. Rute harus dipersiapkan sampai minimal ke titik kumpul (assembly point).

bersambung ke part 2