Peran Civil Society dalam Menghadapi Demokrasi 2024

Panwascam Sedang Memberikan Edukasi pada Masyarakat Bokasape Timur, Kec Wolowaru, Kabupaten Ende, (Foto/Andrianto Umbu Ndjandji/HP)

Menjelang menghadapi pesta demokrasi 2024, sudah menjadi gema bagi masyarakat Indonesia untuk mengikuti pesta demokrasi di tanggal 14 februari 2024 mendatang, dalam pemilihan pemimpin legislatif di tingkat daerah, provinsi dan pusat maupun pemilihan eksecutive pada level Bupati, Gubernur maupun Presiden. Masyarakat kini menyadari akan peran-peran strategis dalam menyukseskan pemilu dengan partisipatif aktif dalam pencoblosan maupun pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif adalah gerakan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik yang tergabung dalam komunitas maupun secara individu agar terciptanya suatu iklim demokrasi yang sehat serta bertujuan menyukseskan pesta demokrasi yang luber dan jurdil.

Peran pengawasan partisipatif bagi masyarakat yakni pengawasan melalui gerakan membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga pemilu dari tindakan-tindakan kecurangan yang merusak iklim demokrasi. Ide pengawasan partisipatif ini muncul sebagai sebuah solusi atas permasalahan-permasalahan pelaksanaan pemilu dan pemilihan anggota legislatif maupun kepala daerah yang kerap kali dicederai dengan tindakan pelanggaran dan sengketa.

Mengapa kita harus menyadari betapa pentingnya pendidikan demokrasi bagi masyarakat ? pendidikan demorkasi menjadi tujuan yakni mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran dan nilai-nilai demokrasi, membangun kultur demokrasi, yang nantinya bersama dengan struktur demokrasi akan menjadi fondasi bagi negara demokrasi.

Sebuah negara yang menjalankan sistem demokrasi atau tidak, kita dapat menganalisa dengan melihat dari cirinya yakni adanya kemerdekaan, persamaan hukum, kebebasan individu, kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memperoleh pendidikan yang layak, kebebasan pers, kebebasan berkelompok dan berorganisasi, mayoritas suara menjadi Keputusan bersama dan pemerintah dipahami berada ditangan rakyat artinya aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam membuat kebijakan. Persoalan sistem yang ditandai ciri-ciri diatas tidak semua berjalan pada porsi yang sesuai karena di republik ini bahwa kebebasan agama masih banyak dipersoalkan oleh kalangan orang maupun rezim pemerintah yang indikasi tidak memberikan ijin legalitas dalam Pembangunan rumah ibadah dari beberapa agama yang diakui pada daerah tertentu. Adapun juga aspirasi rakyat yang dicurahkan mendapat respon negative, padahal aspirasi ini berorientasi pada Pembangunan nasional, apakah ini layak disebut demokrasi ?.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka ada beberapa penjelasan terkait peran masyarakat melalui bentuk-bentuk demokrasi yang perlu diperhatikan dan dijadikan sebagai pelaksanaan demokrasi bagi masyarakat Indonesia, antara lain :

Kegiatan memberikan seminar pentingnya Demokrasi di STPM Santa Ursula (FOTO/Andrianto Umbu Ndjandji/HP)

Peran Civil Society Melalui Demokrasi Pancasila

Pandangan demokrasi dalam pancasila mengartikan secara luas dan sempit, secara luas demokrasi Pancasila yakni kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai pancasila baik sebagai pedoman maupun sebagai cita-cita, sedangkan secara sempit demokrasi pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai masyarakat maka kita dapat mengaplikasikan bahwa ada pilar akan pelaksanaan demokrasi pancasila yang memuat kita wajib memiliki kehendak dalam memeluk agama serta keyakinan yang diakui oleh negara, mendukung kecerdasan anak bangsa, menjunjung hak asasi manusia, menerapkan konsep negara dan bernegara hukum, menjamin pelaknasaan otonomi daerah dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Peran Civil Society melalui Demokrasi Pemerintah

Banyak dari kita sebagai masyarakat yang hidup dalam negara demokrasi, masih menjadi tanda tanya apa yang menjadi peran penting kita dalam demokrasi negara atau pemerintah ? pada tahun politik seperti ini kita diarahkan akan kewajiban dalam hal demokrasi untuk dapat menjadi partisipatif secara aktif dalam pemilu 2024 dengan cara mengikuti pemilu, sehingga bisa memilih langsung pemimpin pemerintah di Indonesia, memilih secara langsung menjadi satu wujud pelaksanaan demokrasi pemerintah untuk bisa menentukan elektabiltas pemimpin yang akan menduduki jabatan tertentu, kita juga turut mengusulkan kebijakan yang diwakili oleh wakil rakyat, saat ini problematika sosial banyak terjadi dan menjadi temuan publik, sehingga sebagai pelaksana akan kebijakan, masyarakat juga harus paham akan perannya dalam mengusulkan alternatif kebijakan kepada pemerintah melalui wakil rakyat (DPR), sayangnya bentuk pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan karena masyarakat masih acuh dan tidak ingin masuk dalam rana tersebut.

Kemudian masyarakat pun dianggap sebagai pengawas dalam pelaksanaan demokrasi pemerintah, secara konkrit peran masyarakat ikut mengawasi proses demokrasi agar tetap berjalan dengan semestinya, hal ini dapat saya sampaikan misalnya bahwa dalam pelaksanaan pemilu banyak sekali tindak kecurangan yang terjadi baik dari pihak penyelengaraan pemilu maupun pada oknum calon pemilih, hal ini menjadi penegasan bahwa saat ini masyarakat tidak perlu takut untuk melaporkan segala bentuk tindak kecurangan karena dengan perkembangan teknologi apapun bisa menolong kita dalam setiap laporan yang akan kita ingin sampaikan. Selain dari itu masyarakat pun menjadi mitra dalam penyelenggaraan demokrasi pada pemilu dengan terus memberdayakan demokrasi agar masyarakat lain semakin paham tentang demokrasi, melalui penyuluhan dan edukasi akan pentingnya demokrasi, masyarakat lain akan sadar untuk tetap menjalankan proses demokrasi yang semestinya.