Gerakan Sosial: Sebuah Kajian Advokasi dalam Studi Transnasionalisme

Kegiatan Penanaman Pohon di Desa Kalumammang oleh organisasi Tomalolo Tomakappa Polewali Mandar sebagai bentuk advokasi di bidang lingkungan hidup. Foto: Dokumentasi Pribadi

Advokasi dalam kajian transnasionalisme merupakan sebuah isu yang esensial. Sebab advokasi ini merupakan kata atau dasar paling fundamental untuk membuat sebuah gerakan sosial dalam rangka menyuarakan atau melakukan pembelaan terhadap satu itu tertentu oleh masyarakat yang merasa termarjinalkan.

Dewasa ini, ada banyak contoh kelompok aktivis transnasional di seluruh dunia yang menurut definisinya ialah berkumpul untuk membentuk koalisi melintasi batas-batas negara. Namun, meskipun kelompok-kelompok ini secara de facto memiliki keanggotaan lintas batas, mereka mempunyai maksud dan tujuan yang beragam, hubungan yang berbeda dengan negara dan Lembaga internasional, pemahaman tentang sifat dan peran aktivisme sipil.

Ada begitu banyak istilah yang digunakan ketika merujuk pada kegiatan seperti ini. Sehingga orang mungkin diterima jika percaya bahwa kegiatan-kegiatan tersebut mengandung apa saja dan siapa saja, termasuk dan tidak termasuk parameter formal negara.

Amrsrtong dkk menunjukkan keragaman kelompok-kelompok tersebut brasal dari organisasi pengelolaan sumber daya Danau Victoria yang beranggotakan 30 komunitas Afrika Timur dan Forum Buruh Amerika Latin. Forum tersebut dimulai pada tahun 1995 ketika federasi serikat buruh regional mulai menyelenggarakan konferensi paralel dengan pertemuan tingkat Menteri di Kawasan perdagangan bebas Amerika dan pertemuan lainnya.

Seperti Forum LSM perdamaian Israel-Palestina dan Aliansi untuk perdamaian Timur Tengah yang merupakan organisasi paying yang berupaya menciptakan agenda baru untuk mengeksplorasi cara-cara alternatif untuk menjamin perdamaian (Gilson, 2011).

Sejalan dengan hal tersebut, Keck dan Sikkink memberikan argumentasinya bahwa jaringan advokasi transnasional mencakup para aktor yang bekerja secara internasional dalam suatu isu yang terikat oleh nilai-nilai bersama, wacana yang sama, dan pertukaran informasi dan layanan. Menurutnya, inti dari hubungan ini adalah pertukaran informasi.

Hal baru dalam jaringan ini adalah kemampuan aktor-aktor internasional non-tradisional untuk memobilisasi informasi secara strategis untuk membantu menciptakan isu-isu dan kategori-kategori baru, serta untuk membujuk, memberi tekanan, dan mendapatkan pengaruh terhadap organisasi-organisasi dan pemerintah-pemerintah yang jauh lebih kuat.

Jaringan advokasi transnasional yang merupakan aktor-aktor yang memiliki prinsip yang strategis berusaha “membingkai” isu-isu agar isu-isu tersebut dapat dipahami dan ditargetkan oleh khalayak umum untuk menarik perhatian dan mendorong Tindakan agar sesuai dengan tujuan yang menguntungkan. Yang dimaksud dari pembingkaian ini adalah upaya-upaya strategis yang dilakukan secara sadar oleh sekelompok orang untuk membentuk pemahaman bersama tentang dunia dan diri mereka sendiri yang melegitimasi dan memotivasi tindakan kolektif (Keck & Sikkink, 2019).

Selanjutnya, yang menarik dari advokasi ini ialah jaringan transnasional, di mana jaringan ini diorganisir untuk mendukung tujuan, gagasan dan norma yang berprinsip dan sering kali melibatkan individu yang melakukan advokasi terhadap perubahan kebijakan yang tidak dapat dengan mudah dikaitkan dengan kepentingan mereka. Biasanya, jaringan advokasi ini esensial dalam perdebatan yang sarat nilai mengenai hak asasi manusia, lingkungan hidup, perempuan, Kesehatan bayi dan masyarakat adat.

Adapun aktor yang dominan dalam jaringan advokasi ini ialah LSM nasional atau internasional, Peneliti, Gerakan sosial domestic, Yayasan, media, gereja, intelektual, organisasi consumer, bagian dari organisasi intra pemerintah regional atau internasional, dan bagian dari eksekutif pemerintah (Keck & Sikkink, 2019).

Salah satu contoh aktor advokasi jaringan di Indonesia ialah WALHI ( Wahana Lingkungan Hidup Indonesia). Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), sebuah organisasi nirlaba (NGO), memiliki sejarah pembentukan yang panjang. Proses ini tidak hanya melibatkan tokoh-tokoh penting, tetapi juga strategi yang rinci dan mendalam dalam perjuangannya.

Pada tanggal 15 Oktober 1980, Wahana Lingkungan Hidup resmi diubah namanya menjadi sebuah yayasan lingkungan setelah disetujui oleh para tokoh besar. Peristiwa tersebut membuat WALHI menjadi gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia.

WALHI berperan aktif dalam mempromosikan usaha-usaha untuk menyelamatkan dan memulihkan lingkungan hidup di Indonesia, mendorong agar hak atas lingkungan hidup diakui dan hak asasi manusia dilindungi sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan hidup warganya.

Nilai dan prinsip dasar dari WALHI adalah menghormati hak asasi manusia, melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan kolektif, memberikan kesamaan hak serta kesetaraan dalam partisipasi rakyat, mendorong keadilan gender, memperjuangkan keadilan ekologi, menekankan pentingnya pengakuan terhadap keragaman cara masyarakat dalam pengelolaan alam, memperjuangkan keadilan antar generasi, mempromosikan persaudaraan sosial, menentang kekerasan, menolak praktik unjuk kekerasan, dan mengakui kesederajatan dalam keragaman.

WALHI masih tetap memegang beberapa prinsip hingga saat ini, seperti keterbukaan, keswadayaan, profesionalisme, keteladanan, dan kesukarelaan. Kemudian, WALHI memiliki sejumlah program untuk mengadvokasi isu-isu lingkungan, seperti menerbitkan buku, jurnal, bulletin, dan laporan penelitian. Semua informasi tersebut dapat diakses dengan mudah melalui situs web resmi dari WALHI.

"WALHI juga memiliki beberapa jenis publikasi, termasuk E-newsletter, siaran pers, infografis, dan referensi yang berguna bagi aktivis lingkungan." NGO WALHI memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mendukung WALHI melalui memberikan donasi.