Konstelasi Ekonomi Politik Indonesia pasca Pemilu 2024

Sumber Photo: Pixabay.com

Konstelasi ekonomi politik Indonesia pasca Pemilu 2024 bisa dilihat banyak menunjukkan dinamika yang kompleks dan beragam, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Pemilu 2024 menghadirkan tantangan unik, termasuk pertarungan antara tiga koalisi besar yang mencakup Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto sebelum pemilihan dan sesudah pemilihan pada 14 Februari 2024, serta potensi penyalahgunaan wewenang dan ancaman terhadap sistem demokrasi yang di duga sebelum dan sesudah pemilihan. Kehadiran generasi muda, yang mendominasi pemilih dengan porsi 56%, menandai perubahan dalam dinamika politik dan ekonomi, dengan partai politik dan kandidat potensial menerapkan strategi media sosial untuk menarik mereka, ya dengan memasangkan strategi modern generasi muda menyesuaikan persepsi pemilih pemula.

Pemilu 2024 juga menandai perubahan dalam jumlah partai politik yang lolos, yang lebih sedikit dibandingkan Pemilu 2019, menunjukkan pergeseran dalam lanskap politik Indonesia. Hal ini berdampak pada perubahan dalam strategi kampanye dan pengaruh politik, dengan fokus pada pemilih muda dan potensi polarisasi. Misinformasi dan disinformasi di media sosial menjadi isu utama menjelang pemilu, yang dapat mempengaruhi keputusan pemilih dan stabilitas politik. Efek tersebut terjadi sebelum pemilu dan bahkan sampai pada titik setelah pemilu selesai.

Pemilu 2024 juga menandai perubahan dalam pengaruh politik dinasti namun secara negara demokrasi kita ketahui politik dinasti hanya bersifat moralitas bukan bersifat realitas politik karena demokrasi dan pemilu khususnya berarti 1 orang 1 suara. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk bertarung dalam Pilpres dan setelahnya pasangan Prabowo Gibran berhasil memenangkan Pemilu 2024. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang penyalahgunaan wewenang dan ancaman terhadap suburnya politik dinasti pada masa demokrasi 2024-2029.

Secara keseluruhan, konstelasi ekonomi politik Indonesia pasca Pemilu 2024 menunjukkan perubahan yang signifikan dan kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Pemilu 2024 menandai perubahan dalam lanskap politik dan ekonomi Indonesia, dengan tantangan dan peluang yang menantang untuk menjaga stabilitas dan keadilan dalam sistem politik dan ekonomi Indonesia.

Setelah Pemilu 2024, situasi ekonomi politik Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks dan beragam, dengan berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Pemilu ini tidak hanya mempengaruhi politik negara, tetapi juga ekonomi serta pasar kerja Indonesia, menciptakan pertanyaan tentang dampaknya terhadap perkembangan ekonomi.

Menurut prediksi banyak pegiat ekonomi dan bisnis, Pemilu 2024 yang diharapkan membawa perubahan besar bagi ekonomi Indonesia. Salah satu pola yang terbentuk selama periode Pemilu adalah peningkatan dalam belanja nonpemerintahan yang berhadapan langsung dengan penurunan belanja modal negara. Hal ini menunjukkan pergeseran dalam prioritas anggaran pemerintah, dengan penekanan pada sektor nonpemerintahan dibandingkan dengan modal negara.

Pemilu 2024 juga mempengaruhi pasar kerja dan keputusan bisnis di Indonesia. Dalam konteks rehabilitasi ekonomi pasca pandemi Covid-19, Pemilu 2024 menjadi faktor penentu. Setelah pertumbuhan ekonomi negara sebesar 5,3% pada tahun 2022, ekonomi Indonesia saat ini tengah duduk pada titik krusial. Dampak Pemilu terhadap ekonomi tidak hanya terlihat dalam angka pertumbuhan, tetapi juga bagaimana perusahaan dan pasar menaggapi ketidakpastian dan peluang baru yang hadir.

Di tengah tekanan ekonomi global, belanja fiskal untuk mendorong laju perekonomian minim, selain belanja untuk Pemilu atau Pilpres 2024. Kementerian yang memegang anggaran terbesar pada 2024, seperti Kementerian PUPR, Kementerian Pertahanan, dan Polri, menunjukkan bahwa anggaran tersebut dianggap tidak akan meningkatkan perekonomian secara signifikan selain belanja terkait pemilu. Ramalan Sri Mulyani menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia pada 2024 berpotensi kalang kabut, dengan belanja fiskal untuk mendorong laju perekonomian minim, selain belanja untuk Pemilu atau Pilpres 2024. Hal ini menunjukkan kekhawatiran besar terkait dengan situasi ekonomi Indonesia di masa depan setelah pemilihan selesai dan pemimpin Indonesia terpilih.

Secara keseluruhan, situasi ekonomi politik Indonesia setelah Pemilu 2024 menunjukkan perubahan yang signifikan dan kompleks, dengan berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Dampak Pemilu terhadap ekonomi tidak hanya terlihat dalam angka pertumbuhan, tetapi juga bagaimana perusahaan dan pasar menaggapi ketidakpastian dan peluang baru yang hadir.

Hambatan utama dalam situasi ekonomi politik Indonesia setelah Pemilu 2024 terkait dengan potensi konflik sosial yang dapat muncul akibat ketidakstabilan politik dan ketidakpastian yang dihasilkan oleh proses pemilihan. Konflik ini dapat berpotensi menimbulkan gangguan serius terhadap kondisi kamtibmas dan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 2024, serta mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi negara.

Solusi untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan melakukan upaya pencegahan yang komprehensif sejak dini. Pemerintah dan berbagai pihak terkait perlu mendapatkan perhatian yang serius terhadap kondisi yang mungkin mengarah ke konflik sosial. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan menyusun kajian dan melakukan forum diskusi (FGD) dengan berbagai pihak, termasuk pemprov, universitas, dan tenaga profesional di bidang hankam dan strategi, untuk mencari solusi pencegahan konflik sosial dalam pemilu.

Selain itu, penting bagi pelaku usaha untuk tetap optimis dan siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul akibat ketidakstabilan politik. Pelaku usaha, khususnya di bidang pupuk, berharap agar stabilitas politik tetap terjaga, meski nantinya ada pesta demokrasi. Mereka berharap bahwa pesta demokrasi tersebut dapat menumbuhkan optimisme masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan .

Pelaku usaha juga memohon agar pemerintah dapat melihat apa yang menjadi tantangan mereka, dan diberikan solusi. Misalnya, soal biaya energi, kebijakan barang impor, kebijakan untuk memproteksi industri dalam negeri, dan sebagainya. Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan dukungan yang diperlukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Secara keseluruhan, untuk mengatasi hambatan dalam situasi ekonomi politik Indonesia setelah Pemilu 2024, diperlukan upaya pencegahan yang komprehensif dan dukungan dari pemerintah dan pelaku usaha. Melalui kajian dan diskusi, serta dengan memperhatikan tantangan dan kebutuhan pelaku usaha, diharapkan dapat mencapai stabilitas politik dan ekonomi yang diinginkan.