Merawat Demokrasi: Refleksi Dua Dekade Partai Demokrat

Ilustrasi Demokrasi (Sumber: pexels.com)

Kemunduran demokrasi Indonesia menjadi isu hangat selama kurun lima tahun terakhir. Tahun 2020 lalu, The Economic Intelligence Unit (UEI) mengkategorikan demokrasi Indonesia sebagai flawed democracy. Kategorisasi ini terkait dengan kondisi sosial politik mutakhir yang hendak menunjukkan gejala regresi demokrasi, seperti mengerutnya ruang kebebasan rakyat (people freedom), penyangkalan atas legitimasi lawan politik, tendensi represifitas, dan menguatnya wacana ekstensifikasi masa jabatan presiden.

Dalam diskursus akademik, penyebab kemunduran demokrasi Indonesia ditengarai oleh kepiawaian oligarki dalam mereorganisasi diri dari kondisi keterceraiberaian pasca krisis 1998. Hal ini kian diperburuk situasi lemahnya kapasitas masyarakat sipil dalam mereorganisasi dirinya – sebagai konsekuensi logis depolitisasi yang berlangsung masif di era pemerintahan orde baru. Alhasil, oligarki mewujud selaku kekuatan tunggal ekonomi dan politik, sedangkan masyarakat sipil tetap dalam kemerosotan.

Kontras dengan konsepsi Samuel Huntington yang menautkan kemunduran demokrasi dengan kudeta militer. Dalam konteks Indonesia, regresi justru lebih bertapak pada politisi sipil yang terpilih secara demokratis, namun dalam praktiknya cenderung mengingkari nilai-nilai demokrasi. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan agar demokrasi Indonesia bisa terselamatkan? Di titik inilah, penting merefleksikan eksistensi Partai Demokrasi yang pada 9 September mendatang memasuki usia yang ke #2dekadedemokrat.

Problematika korupsi, represi dan intimidasi terhadap masyarakat sipil, pembubaran ormas dan penanganan pandemi yang tampak bersoal merupakan sederet insiden yang hendak merintangi futur demokrasi dan kesejahteraan sosial ekonomi. Kekusutan ini harus dibenahi tanpa tawar-menawar. Sebab, betapapun, regresi demokrasi merupakan ancaman genting yang tidak dapat disepelekan dan karenanya harus disikapi.

Koalisi Bersama Rakyat

Partai Demokrat adalah partai yang tergolong unik. Karena selama #2dekadedemokrat, peranan selaku partai penguasa dan oposisi telah dilakoni. Menariknya, pada masa demokrat berkuasa, iklim demokrasi relatif tumbuh. Orang dapat menyampaikan kritik tanpa perlu khawatir dengan rongrongan buzzer. Mural terpampang terang di tembok-tembok tanpa perlu aparat menyikapi dengan balik menghapusnya. Indonesia berdecak-kagum dengan heroisme Menteri Siti Fadilah dalam menangani wabah flu burung di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kendati sekarang Demokrat berada dalam barisan oposisi intra-parlementer, tapi sikap lantang memperjuangkan tegaknya demokrasi substansial terus dilakoni dengan semangat mencegah – menyitir istilah LP3ES – terjadinya “demokrasi tanpa demos”, yakni demokrasi yang hendak meninggalkan kepentingan rakyat. Yang menarik, perjuangan Demokrat tidak dibasiskan pada logika asal beda dengan penguasa. Semangat ini dapat dicermati melalui tagline “Demokrat berkoalisi bersama rakyat”!

Tagline tersebut memiliki alasan-alasan konkret. Kondisi rentannya masyarakat sipil tercermin dalam fragmentasi secara isu maupun organisasi. Kemudian, komposisi koalisi di Parlemen, yang secara kuantitas, melukiskan kekuatan asimetris antara pendukung pemerintah yang signifikan dengan elemen oposisi yang insignifikan. Sehingga membangun keterhubungan partai oposisi dengan masyarakat sipil menjadi keharusan agar dapat melahirkan blok politik intra dan ekstra parlementer yang benar-benar kuat dan tangguh secara kuantitas maupun kualitas. Jadi, koalisi bersama rakyat adalah penghormatan terhadap rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Semenjak menapaki peranan oposisi, Demokrat tidak tampil dengan logika asal beda. Terdapat nilai prinsipil yang menjadi pegangan dalam menggariskan arah kebijakan dan sikap partai. Tak heran kalau dalam beberapa isu – seperti omnibus law, UU KPK, dan penanganan pandemi – demokrat tidak segan melontarkan kritik, dan bahkan menolak sebagaimana wacana jabatan presiden 3 periode. Sedangkan di sejumlah isu lainnya, Demokrat acapkali memberi dukungan sejauh itu menjawab kemaslahatan rakyat dan negara.

Artinya, sepak terjang Demokrat di parlemen merefleksikan komitmen koalisi bersama rakyat yang diejawantah dalam perjuangan konkret. Memasuki #2dekadedemokrat, keinginan merajut koalisi itu harus dipahami dalam rangka menyelamatkan demokrasi, melalui trayek inklusifitas yang tidak profitabel bagi oligarki, membuka ruang partisipasi dalam format kolektivisme dan ditopang lewat penguatan pendidikan politik – demi meningkatkan sikap afeksi, kognitif dan partisipasi publik. Dengan begitu, rakyat (demos) hadir dalam proses demokratisasi.

Muda Adalah Kekuatan

Perjalanan #2dekadedemokrat telah mengekspos lompatan perubahan signifikan yang ditandai oleh tumbuhnya demokrasi di internal partai. Regenerasi kepemimpinan partai Demokrat telah berjalan baik. Karena itu, demokrat lebih punya legitimasi ketimbang institusi politik lain, yang mengalami kemandekan regenerasi kepemimpinan partai. Singkat kata, jika demokrasi partai itu hidup, maka ke depan agenda mendorong proses demokratisasi yang substansial bisa dilakukan – sebab, partai berada dalam lingkar terdekat kekuasaan.

Sebuah tantangan tersaji di usia #2dekadedemokrat. Menyelamatkan demokrasi dari anasir-anasir oligarki, supaya tidak terjerumus ke arah membahayakan, harus dilakukan dengan cara membatasi dan mengendalikan intervensi oligarki. Dalam konteks ini, generasi muda memiliki andil penting. Sebagai kekuatan politik, angkatan muda hendaklah diberikan kesempatan untuk mendorong perubahan. Apalagi Indonesia mempunyai pengalaman panjang mengenai peran pemuda dalam pergerakan kemerdekaan.

Muda adalah kekuatan, ujar Agus Harymurti Yudhoyono (AHY) dalam orasinya. Kehadiran politisi muda dapat mengembalikan politik pada khitahnya. Politik yang bersandar pada nilai, cita-cita dan ideologi yang diletakkan dalam satu tarikan napas mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Usaha ini telah dilakukan Partai Demokrat dengan komitmen koalisi bersama rakyat – sebagaimana terefleksi dalam perlawanan terhadap hasil KLB Deli Serdang, Sumatera Utara. Bertemunya kekuatan partai dan rakyat dalam biduk koalisi, membangkitkan kembali harapan menyelamatkan demokrasi Indonesia dari keruntuhan.