Banten Ironi Ibukota, Juara Pengangguran Nasional

Ilustrasi orang berbaris menunggu (Foto : pexels-nurullah-bulut)

Banten, provinsi yang berbatasan langsung dengan ibukota negara, ironisnya, justru menduduki peringkat pertama sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia pada tahun 2024. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa per Februari 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Banten mencapai 7,02%, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 5,84%.

Meskipun menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, laju penurunan pengangguran di Banten terbilang lambat, dengan rata-rata hanya sekitar 1% per tahun. Angka ini pun masih jauh dari target ambisius pemerintah provinsi yang ingin menurunkan TPT hingga 5,5% pada tahun 2023.

Kondisi ini diperparah dengan banyaknya pengangguran yang terkonsentrasi di sektor informal, seperti pertanian, perdagangan, dan jasa. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan formal dan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat di Banten.

Dampak dari tingginya angka pengangguran di Banten pun tak bisa disepelekan. Tingginya pengangguran muda berpotensi meningkatkan kriminalitas dan gejolak sosial. Di sisi lain, pengangguran yang kronis juga dapat memperparah kemiskinan dan kesenjangan sosial di wilayah tersebut.

Mencari Kepala Daerah yang Pro-Pekerjaan

Pilkada 2024 di Banten menjadi peristiwa dalam mencari kepala daerah yang pro-pekerjaan. Di tengah faktanya pengangguran yang tinggi, janji-janji para calon kepala daerah untuk mengatasi masalah ini perlu ditelaah lebih kritis.

Pasalnya, janji penciptaan lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan industri, dan peningkatan investasi, yang kerap dilontarkan para calon kepala daerah, perlu dibarengi dengan strategi yang jelas dan terukur. Masyarakat Banten mesti mencermati visi dan misi para calon kepala daerah terkait pengangguran: apakah program-program yang ditawarkan benar-benar menyasar pada akar permasalahan, realistis, dan memiliki potensi untuk diterapkan?

Maka, membangun Banten yang Pro-Pekerjaan membutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat. Pemerintah perlu menciptakan regulasi yang kondusif bagi investasi dan berusaha menarik investor ke Banten.

Pengusaha perlu membuka lapangan pekerjaan yang layak dan memberikan gaji yang sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR). Masyarakat pun perlu meningkatkan keterampilan dan daya saing agar siap memasuki dunia kerja.

Akar Permasalahan Pengangguran di Banten

Data per Februari 2024 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Banten mencapai 7,02%, jauh di atas rata-rata nasional, (banten.bps.go.id). Angka ini bagaikan duri dalam daging bagi masyarakat Banten, memicu pertanyaan: Apa sebenarnya akar permasalahan pengangguran di provinsi ini?

Permasalahan pengangguran di Banten bukanlah masalah yang muncul secara tiba-tiba, melainkan akumulasi dari berbagai faktor yang kompleks. Ketidakcocokan antara keahlian angkatan kerja dengan kebutuhan industri menjadi salah satu faktor utama. Banyak angkatan kerja di Banten yang hanya memiliki pendidikan dasar dan keterampilan yang terbatas, sementara industri membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian khusus.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi di Banten tidak sebanding dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Hal ini menyebabkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak mencukupi untuk menampung semua pencari kerja. Minimnya akses terhadap pelatihan dan edukasi keahlian, serta sistem perekrutan yang kurang efektif dan tidak transparan, juga memperparah situasi.

Membangun solusi yang tepat sasaran dan komprehensif menjadi kunci untuk mengatasi pengangguran di Banten. Pemetaan keahlian dan kebutuhan industri secara berkala menjadi dasar bagi pengembangan program pelatihan dan edukasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Memperluas akses terhadap pelatihan dan edukasi keahlian, serta membangun sistem perekrutan yang transparan dan berbasis meritokrasi, juga merupakan langkah krusial.

Peningkatan infrastruktur penunjang, seperti transportasi dan akses internet, untuk memudahkan mobilitas pencari kerja, serta penyederhanaan birokrasi perizinan usaha dan investasi untuk mendorong penciptaan lapangan pekerjaan baru, juga tidak boleh dikesampingkan, (K. Ishak, 2018).

Menangani pengangguran di Banten membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat. Dengan upaya bersama, bukan mustahil Banten dapat menjadi provinsi yang pro-pekerjaan dan bebas dari jerat pengangguran.

Jerat Pengangguran di Banten

Banten, provinsi yang berbatasan langsung dengan ibukota negara, menghadapi tantangan sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia pada tahun 2024. Angka ini menimbulkan ancaman terhadap stabilitas sosial dan ekonomi di Banten. Sebaliknya, di tengah situasi yang suram ini, masih ada harapan untuk mengatasi masalah ini. Terdapat berbagai solusi yang dapat diterapkan guna mengatasi pengangguran di Banten dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah.

Salah satu pendekatan yang dapat ditempuh adalah meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Dengan menarik investasi ke sektor-sektor padat karya seperti industri manufaktur, pariwisata, dan ekonomi kreatif, dapat tercipta lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Banten. Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan insentif kepada investor yang berinvestasi di sektor-sektor tersebut.

Selain itu, penting juga untuk mempermudah proses perizinan usaha. Birokrasi yang rumit dan berbelit-belit dalam pengurusan izin usaha menjadi hambatan dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru. Maka, diperlukan penyederhanaan regulasi dan proses perizinan usaha agar lebih mudah dan efisien.

Untuk membangun tenaga kerja yang berkualitas, perlu diperkuat program pelatihan dan pendidikan vokasi. Akses terhadap pelatihan dan pendidikan keahlian bagi angkatan kerja perlu diperluas, baik melalui program formal maupun non-formal. Kerjasama antara pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan sangat penting dalam mewujudkan hal ini.

Selain itu, perlu ditingkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan agar menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja. Pembaruan kurikulum pendidikan, peningkatan mutu guru dan dosen, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai merupakan hal yang perlu dilakukan.

Lazimnya dalam membangun infrastruktur pendukung, penting untuk meningkatkan infrastruktur yang mendukung industri di Banten. Infrastruktur penunjang seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi perlu ditingkatkan guna mendukung perkembangan industri. Hal ini akan memudahkan mobilitas tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi industri.

Kaitan Pilkada dan Pengangguran

Pilkada 2024 dapat menjadi momen penting untuk menangani masalah pengangguran di Banten. Para kandidat Pilkada memiliki visi dan misi yang berkaitan dengan pengangguran yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Dalam mewujudkan janji-janji kandidat terkait pengangguran, terdapat peluang dan tantangan yang perlu dianalisis, (Rahmanto et.al, 2018).

Visi dan misi para kandidat Pilkada terkait pengangguran mencakup berbagai strategi dan program untuk mengatasi masalah ini di Banten. Setiap kandidat memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani pengangguran. Rincian visi dan misi kandidat dapat ditemukan dalam program kampanye mereka dan pernyataan yang mereka sampaikan.

Dalam merealisasikan janji-janji kandidat terkait pengangguran, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti dukungan masyarakat, sumber daya yang tersedia, dan kerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. Kendati, terdapat tantangan seperti keterbatasan anggaran, kompleksitas masalah pengangguran, dan perubahan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi implementasi program-program tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan analisis yang cermat untuk menghadapi tantangan tersebut agar janji-janji kandidat terkait pengangguran dapat terwujud dengan baik.

Peran Pemilih dan Pemilihan Kepala Daerah Pro-Pekerjaan Pilkada

Partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 memiliki peran penting dalam menentukan pemimpin pro-pekerjaan dan solusi konkret untuk mengatasi pengangguran di Banten. Dalam konteks ini, penting untuk menekankan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemilih, (Q. Amalia et.al, 2020).

Pertama, penting untuk menekankan partisipasi pemilih yang aktif dalam Pilkada 2024. Melalui hak suara mereka, pemilih memiliki kekuatan untuk memilih kepala daerah yang memiliki komitmen dan kemampuan untuk menangani masalah pengangguran di Banten. Pemilih perlu menyadari bahwa pilihan mereka memiliki dampak besar terhadap masa depan pekerjaan dan penghidupan di daerah tersebut.

Kedua, penting untuk memberikan edukasi kepada pemilih tentang visi dan misi kandidat terkait pengangguran. Pemilih perlu mencari informasi yang akurat dan dapat dipercaya tentang program-program yang diusung oleh setiap kandidat untuk mengatasi masalah pengangguran. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca dan mengikuti berita dari media online, melihat program kampanye kandidat, dan mengikuti debat-debat terkait Pilkada.

Ketiga, penting untuk mendorong pemilih untuk memilih kepala daerah yang pro-pekerjaan dan memiliki solusi untuk mengatasi pengangguran. Dalam memilih pemimpin di Pilkada 2024, pemilih perlu mempertimbangkan kualitas dan rekam jejak kandidat terkait pengangguran. Pemilih perlu mencari kepala daerah yang memiliki komitmen nyata untuk mengatasi pengangguran, serta memiliki solusi dan inovatif untuk menghadapi tantangan tersebut. Pemilih juga perlu melihat apakah kandidat memiliki pengalaman dan kualifikasi yang relevan dalam bidang ketenagakerjaan, (A. S. Cahyaningtyas et.al, 2023).

Mengatasi Pengangguran di Banten

Banten, provinsi di barat daya Pulau Jawa, dihadapkan pada realitas pahit: tingkat pengangguran yang tinggi. Pasca Pilkada 2024, harapan masyarakat tertuju pada pemimpin baru untuk membawa perubahan nyata dalam mengatasi permasalahan ini.

Harapan masyarakat jelas: terciptanya lapangan kerja yang memadai, pelatihan dan pemberdayaan yang berkelanjutan, serta iklim investasi yang kondusif.

Walaupun, kepala daerah baru akan dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk keterbatasan dana, ketidakcocokan keterampilan, dan biaya hidup yang tinggi.

Mengatasi pengangguran di Banten membutuhkan sinergi yang kuat antara pemimpin, masyarakat, dan sektor swasta. Kepala daerah baru harus mampu memimpin dan mengorkestrasi upaya bersama ini. Masyarakat perlu aktif berpartisipasi dalam program-program yang dicanangkan pemerintah dan meningkatkan keterampilan mereka. Sektor swasta perlu dilibatkan dalam penciptaan lapangan kerja dan mendukung program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.

Lewat sinergi dan komitmen yang kuat, Banten dapat menjembatani kesenjangan keterampilan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, dan mewujudkan masa depan yang gemilang bagi seluruh masyarakat. (*)