Krisis Ekologi Akibat Krisis Tata Kelola

ilustrasi kerusakan ekosistem sumber foto : shutterstock

Alam menjadi tempat berbagai makhluk hidup berinteraksi yang kemudian membentuk ekosistem tidak terkecuali manusia. Namun di masa kini alam menghadapi ancaman serius akibat ulah manusia sehingga banyak terjadi krisis ekologi. Eksploitasi sumber daya yang begitu massif telah membawa kerusakan besar terhadap ekosistem.

Faktor kuat dari rusaknya ekosistem akibat manusia yaitu gagalnya tata kelola sumber daya alam dari kelompok-kelompok yang memanfaatkan sumber daya tersebut. Menurut Dharmawan (2007) terdapat 3 pihak yang memperebutkan sumber daya yaitu pemerintah, swasta, dan grassroot.

Peran Politik dalam Perjuangan Ekologi

Ekologi dalam singgunganya dengan kekuasaan dan kebijakan dikenal sebagai ekologi politik. Dalam perspektif ekologi politik, kekuatan yang menyebabkan hancurnya sumber daya alam berhubungan erat dengan siapa yang menang di ruang kekuasaan dan memperoleh keuntungan serta siapa yang menderita kerugian dalam pemanfaatannya.

Dikarenakan politik di ruang kekuasaan begitu krusial dalam menentukan hancur tidaknya ekosistem, maka peran pemerintah menjadi sangat sentral dalam menentukan arah pengelolahan sumber daya apakah menuju pembangunan keberlanjutan atau malah menuju krisis.

Tata kelola alam sesuai hukum tentu berhulu pada pemangku kekuasaan selaku pihak yang menentukan aturan dan perizinan. Kebijakan yang keliru atau hukum yang tumpul ke salah satu kelompok pasti akan bermuara pada kerusakan lingkungan. namun perlu di ingat juga bahwa hukum sebagai produk politik dapat dimaknai baik tidaknya aturan yang diciptakan serta pelaksanaanya tergantung para aktor politik yang mengisi kekuasaan. hal tersebut berarti diperlukan orang-orang yang sadar terhadap pentingnya ketahanan ekosistem untuk mengisi kursi-kursi birokrasi.

ilustrasi nature good governance sumber foto : shutterstock

Keseimbangan Tata Kelola

Pengelolaan sumber daya alam yang seimbang antara nilai ekonomis dan konservatif dapat dicapai apabila ekologi dilibatkan dalam perumusan kebijakan terkait pemanfaatan sumber daya alam. Dengan hukum yang bersifat memaksa terhadap semua kelompok masyarakat harus dijadikan dasar aturan serta batasan-batasan mengenai tata kelola sumber daya agar tidak menyebabkan krisis.

Pembuatan undang-undang oleh pemerintah dan manajemen pemanfaatan SDA baik yang dilakukan negara sendiri maupun swasta harus patuh terhadap nilai-nilai konservasi lingkungan. misalnya alih fungsi lahan menjadi Perkebunan, ekowisata hingga pertambangan harus menyertakan analisis dampak lingkungan serta keterlibatan penduduk setempat hingga masyarakat adat apabila bersinggungan. Dengan begitu keseimbangan ekosistem mampu dipertahankan dan krisis sumber daya dapat dicegah untuk waktu yang lebih lama.