Tak Seperti Haltemu, Halteku Usang dan Malang

Salah satu halte yang layak di Jakarta. Foto: Salma Asti

Permasalahan yang tak kunjung selesai hingga kini di Indonesia adalah tidak meratanya fasilitas publik. Memang benar, pemerintah di tahun 2022 ke belakang sedang menggembor-gemborkan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Namun, pembangunan besar tersebut justru membuat pemerintah luput akan fasilitas-fasilitas remeh-temeh yang ternyata sangat berdampak bagi masyarakat.

Fasilitas publik yang selanjutnya akan dibahas mungkin hanya satu dari sekian fasilitas publik lainnya yang terlupakan dan terabaikan. Padahal fasilitas ini sangat sering digunakan oleh masyarakat setiap harinya, anehnya pemerintah justru memilih abai dan memilih mengerjakan proyek besar seperti jalan tol, jalan raya, yang jelas membutuhkan waktu pengerjaan yang sangat lama. Sedangkan fasilitas publik remeh temeh ini hanya membutuhkan sedikit perhatian dan perbaikan saja, tak akan menyita waktu bertahun-tahun. Aneh sekali pemerintah tidak meliriknya.

Begitu banyak kita dapati saat ini bus elektrik berseliweran di jalanan kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung. Pemerintah terus menerus membuat inovasi-inovasi transportasi umum demi memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Namun, ada satu hal yang kerap kali terlupakan, padahal sama pentingnya dengan inovasi-inovasi transportasi umum tersebut, yaitu halte.

Halte berfungsi sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang. Di kota besar seperti Jakarta, kendaraan selain bus umum tidak dapat berhenti di depan halte sehingga fungsinya menjadi terbatas. Namun, jika melihat lebih dekat dengan sudut pandang masyarakat, fungsi halte tentu bukan hanya itu. Di kota atau daerah lainnya halte juga digunakan untuk berbagai hal seperti menunggu jemputan, berteduh dari hujan, berjualan dadakan, dan lain-lain.

Halte yang layak, bersih, dan teratur tentu sangat menguntungkan bagi siapa pun yang ingin memanfaatkannya. Namun, sebaliknya, jika halte tidak terawat dan rusak maka manfaatnya pun akan ikut terkikir, masyarakat tidak bisa memanfaatkan jika tidak ada yang bermanfaat.

Jika memasukkan keyword “halte bagus” di mesin pencarian Google, yang kita dapati adalah artikel-artikel yang memuat halte di kota-kota tertentu saja, sangat tidak merata. Kebanyakan artikel membahas halte di ibu kota Jakarta, beberapa artikel lainnya ada yang membahas halte di Jawa Tengah atau di Tangerang. Namun, perbandingannya sangat tidak seimbang.

Sebaliknya, jika menelusuri keyword “halte rusak” maka yang keluar adalah halte-halte di berbagai kota kecil, seperti Bandung, Semarang, Bekasi, Pariaman, dan masih banyak lagi. Daerah ibu kota Jakarta sangat minim muncul dengan keyword tersebut. Kerusakan tersebut mulai dari bangku yang patah, kebocoran atap, kaca halte yang pecah atau dicoret-coret hingga pecahan keramik yang berserakan di lantai halte.

Tak jarang juga muncul artikel-artikel yang memberitakan beberapa perbaikan halte. Akan tetapi, perbaikan tersebut tidak semata-mata memang dilakukan karena fungsinya yang sudah menurun, tetapi karena kepentingan lain seperti estetika atau persiapan suatu event besar. Seperti halte di Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat, yang dahulu dihias untuk memeriahkan Asian Games tahun 2018, kini halte tersebut sudah usang dan tak terawat.

Halte yang layak sangat diperlukan walaupun di kota tersebut tidak ada bus elektrik, atau bus biru besar, atau bus sekolah pemerintah. Masyarakat yang sekadar hanya menunggu angkot pun berhak untuk mendapatkan halte bersih dan layak. Tidak meratanya fasilitas halte ini, di mana halte yang terawat cenderung hanya berada di kota-kota besar saja, menimbulkan spekulasi. Apakah halte zaman sekarang hanya dijadikan sebagai hiasan kota-kota besar saja? Ataukah hanya transportasi umum “mewah” saja yang diberikan halte layak? Kembali lagi kepada fungsi halte, justru di kota-kota kecillah halte memiliki banyak fungsi yang tak hanya sekadar tempat naik-turunnya penumpang.

Pemerintah seharusnya menyadari bahwa halte yang bagus juga dapat meningkatkan keinginan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum sehingga kemacetan dan polusi asap kendaraan dapat berkurang. Perbaikan halte tentunya membawa banyak manfaat dan dampak positif.

Pemerintah sebagai penyedia fasilitas publik harus lebih bertindak cepat untuk mengatasi masalah-masalah yang datang dari fasilitas “remeh” yaitu halte, di daerah-daerah, jangan hanya mementingkan pembangunan fasilitas skala besar saja.