3 Tantangan Otonomi Daerah di Era Globalisasi

Ilustrasi tantangan otonomi daerah di era globalisasi, foto: unsplash/deni febriliyan

Tantangan otonomi daerah di era globalisasi semakin kompleks. Perubahan cepat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya menuntut pemerintah daerah untuk berinovasi.

Selain itu ada pemerintah juga perlu memperbaiki pengelolaan sumber daya, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menjaga kekhasan identitas lokal.

Tantangan Otonomi Daerah di Era Globalisasi

Ilustrasi tantangan otonomi daerah di era globalisasi, foto: unsplash/Deco Kogoya

Mengutip dari Journal of Accounting Law Communication and Technology,Bq Dewi Hartika, Intan Sholatiyah, Nurhasanah (2024:888-897), berikut adalah tiga tantangan otonomi daerah di era globalisasi ini.

1. Ketergantungan Fiskal

Salah satu tantangan utama otonomi daerah adalah ketergantungan fiskal yang masih tinggi terhadap pemerintah pusat.

Meskipun otonomi memberikan kewenangan lebih besar, banyak daerah belum mampu mandiri dalam mengelola sumber daya lokal.

Ketergantungan ini berdampak pada lambatnya pembangunan infrastruktur dan terbatasnya kemampuan daerah untuk merespons kebutuhan masyarakat secara efektif.

Akibatnya, daerah sering kali terhambat dalam mengoptimalkan potensi lokal yang dimilikinya.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah perlu mencari cara inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Langkah ini dapat dilakukan melalui diversifikasi ekonomi, pengelolaan sumber daya alam yang lebih bijak, dan promosi investasi yang mendukung keberlanjutan.

Kemandirian fiskal yang lebih baik akan memungkinkan daerah menjalankan fungsinya secara optimal tanpa terlalu bergantung pada pusat.

2. Kualitas Birokrasi dan Pelayanan Publik

Kualitas birokrasi sering kali menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan publik yang responsif.

Birokrasi yang lambat, kurang transparan, dan tidak profesional mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Tantangan ini semakin terasa di era globalisasi, di mana masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, efisien, dan berbasis teknologi.

Pemerintah daerah perlu melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme aparatur.

Pelatihan, digitalisasi layanan, dan pengawasan yang lebih baik dapat menjadi solusi untuk menciptakan birokrasi yang modern dan responsif.

Dengan demikian, kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan, dan pelayanan publik yang lebih berkualitas dapat tercapai.

3. Pengaruh Globalisasi dan Pasar Bebas

Globalisasi membuka peluang besar bagi daerah untuk terhubung dengan pasar internasional, tetapi juga membawa tantangan berat. Pasar bebas sering kali memberi tekanan pada sektor lokal yang belum siap bersaing dengan produk asing.

Selain itu, arus budaya global yang kuat berpotensi mengikis nilai-nilai budaya lokal yang menjadi identitas daerah.

Itu tadi tiga tantangan otonomi daerah di era globalisasi. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah daerah harus memperkuat daya saing produk lokal melalui inovasi dan promosi.

Selain itu, perlindungan budaya lokal harus menjadi prioritas, baik melalui pendidikan, kegiatan budaya, maupun regulasi. Dengan langkah ini, daerah dapat tetap beradaptasi dengan globalisasi tanpa kehilangan jati diri. (Mona)

Baca juga: Bagian Tradisi Lisan yang Berisi Kisah dan Adat Istiadat di Daerah Tertentu