Corak Pergerakan Nasional yang Menolak Kerja Sama dengan Pemerintah Kolonial

Ilustrasi corak pergerakan nasional yang menolak kerja sama dengan pemerintah kolonial biasa disebut kelompok. Foto: Pixabay

Corak pergerakan nasional yang menolak kerja sama dengan pemerintah kolonial biasa disebut kelompok pergerakan nasional radikal non kooperatif.

Apa maksudnya dan apa contoh organisasinya? Simak artikel di bawah ini untuk mendapat info lebih lanjut tentang pergerakan nasional radikal non kooperatif.

Pergerakan Nasional Radikal Non Kooperatif

Ilustrasi corak pergerakan nasional yang menolak kerja sama dengan pemerintah kolonial biasa disebut kelompok. Foto: Pixabay

Dalam perjuangan meraih kemerdekaan, terdapat dua corak pergerakan nasional yang ditempuh oleh organisasi. Pertama adalah radikal non kooperatif dan kedua ialah moderat kooperatif.

Kalau pergerakan nasional moderat kooperatif merupakan perjuangan yang dilakukan dengan menghindari tindakan kekerasan.

Maka sebaliknya, pergerakan nasional radikal non kooperatif adalah perjuangan dengan cara yang keras dalam menentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda.

Non kooperatif berarti tidak mau bekerjasama dengan pemerintah Belanda. Taktik ini menekankan bahwa kemerdekaan harus diusahakan sendiri oleh Bangsa Indonesia, tanpa campur tangan bagian lain.

Periode radikal ditandai dengan ciri khas dan tujuan organisasi yang berupaya mencapai hal ekstrim dengan cara yang dianggap agresif, seperti melontarkan kritik tajam, melawan, atau menggagas hal yang dianggap mengganggu status quo.

Kelompok pergerakan nasional radikal non kooperatif muncul pertama kali pada 1925, saat berdirinya Partai Komunis Indonesia. Bertahan hingga tahun 1936, saat pembubaran Pendidikan Nasional Indonesia Baru.

Selain itu, organisasi lain yang merupakan pergerakan nasional radikal non kooperatif, yaitu Indische Partij, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Indonesia.

Faktor yang mempengaruhi organisasi pergerakan nasional adalah timbulnya krisis ekonomi dunia yang terjadi setelah Perang Dunia I.

Krisis ekonomi saat itu memengaruhi daerah jajahan, termasuk Indonesia. Kemudian menjadi peluang untuk melakukan perlawanan.

Faktor kedua adalah terpilihnya Dirk Fock menggantikan Van Limburg Stirum yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda lebih bersifat reaksioner.

Dirk Fock membuat beberapa kebijakan, yaitu mempersulit hak untuk berserikat, memperkuat dinas intelijen Hindia Belanda, menerapkan pasal penyebaran kebencian, melakukan penghematan besar-besaran yang menyebabkan PHK.

Artikel di atas ditulis berdasarkan Modul Pembelajaran SMA Sejarah - Persamaan dan Perbedaan Strategi Pergerakan Nasional oleh Hasnawati.

Demikian adalah pembahasan tentang corak pergerakan nasional yang menolak kerja sama dengan pemerintah kolonial biasa disebut kelompok pergerakan nasional radikal non kooperatif. (SP)