Dampak Sosial dan Politik G30S PKI bagi Bangsa Indonesia

Ilustrasi dampak sosial dan politik G30S PKI bagi bangsa Indonesia. Foto: wikipedia.org

Dampak sosial dan politik G30S PKI bagi bangsa Indonesia di antaranya, munculnya Tritura, kondisi perekonomian yang memburuk, hingga lahirnya orde baru.

Mari simak penjelasan tentang dampak sosial dan politik G30S PKI bagi bangsa Indonesia dalam artikel berikut ini.

Dampak Sosial dan Politik G30S PKI bagi Bangsa Indonesia

Ilustrasi dampak sosial dan politik G30S PKI bagi bangsa Indonesia. Foto: Mufid Majnun/Unsplash

Dilansir dari laman fahum.umsu.ac.id, G30S PKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa yang terjadi tanggal 30 September-1 Oktober 1965. Banyak dampak negatif untuk kehidupan sosial serta polemik di masyarakat akibat peristiwa tersebut.

Latar belakang terjadinya G30S PKI yaitu adanya keinginan Partai Komunis Indonesia untuk menumbangkan pemerintahan Soekarno, menguasai Indonesia, dan mengubah ideologi negara Indonesia menjadi komunis.

Akan tetapi, pihak PKI khawatir terhadap penurunan kesehatan Presiden Soekarno dan kemungkinan terjadinya peralihan kekuasaan apabila usianya tidak lama. Akhirnya munculah gerakan pemberontakan PKI dengan menculik dan melakukan pembunuhan terhadap sejumlah petinggi TNI Angkatan Darat pada 30 September 1965.

Mereka yang menjadi korban dalam peristiwa G30S PKI yaitu Mayjen M.T Haryono, Mayjen S. Parman, Brigjen D.I Panjaitan, Mayjen R. Soeprapto, Letjen Ahmad Yani, Lettu Pierre Tendean, dan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo.

Berikut beberapa dampak sosial dan politik G30S PKI bagi bangsa Indonesia:

1. Munculnya Tritura

Tritura atau tiga tuntutan rakyat disuarakan tanggal 12 Januari 1966, saat Front Pancasila berdemonstrasi di gedung DPR-GR. Latar belakang aksi tersebut ialah sebagai bentuk protes terhadap Presiden Soekarno yang tak mengusut tuntas G30S dan buruknya perekonomian pada masa pemerintahan.

Isi Tritura antara lain pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, penurunan harga barang, dan pembersihan kabinet Dwikora dari berbagai unsur PKI.

2. Kondisi Ekonomi Memburuk

Peristiwa G30S PKI menyebabkan perekonomian memburuk. Teror terus terjadi di masyarakat dan kian mencekam. Berbagai daerah mengalami masalah pangan, harga barang melonjak, inflasi terus merangkak, tetapi pemerintah belum menemukan solusi guna mengatasinya.

3. Memudarnya Kekuasaan dan Pamor Politik Soekarno

Presiden Soekarno yang dianggap tidak mampu menindak tegas peristiwa G30S menimbulkan kekecewaan di masyarakat. Pamor dan nama besar Soekarno makin meredup.

Usai terjadinya demonstrasi, Soekarno lantas merombak kabinet Dwikora. Namun, langkah tersebut masih mendapatkan penentangan dari para mahasiswa karena beranggapan masih banyak pendukung PKI yang duduk di kabinet.

4. Dikeluarkannya Supersemar

Dalam situasi negara yang kacau, Presiden Soekarno kemudian memberi mandat pada Letjen Soeharto untuk memulihkan kondisi dan mengembalikan kewibawaan pemerintah. Mandat itu dikenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar. Surat tersebut dikeluarkan tanggal 11 Maret 1966.

5. Kelahiran Orde Baru

Supersemar disebut sebagai tonggak kelahiran orde baru karena sehari usai menerima mandat, Soeharto lantas mengeluarkan sebuah keputusan atas nama presiden yang dikukuhkan dalam ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1996.

Ini menandai tatanan politik baru di Indonesia sudah diletakkan. Selain itu, seluruh unsur PKI lantas dibersihkan, tetapi karena Supersemar pula kedudukan Soekarno sebagai presiden mulai tergerus dan posisi Soeharto menguat.

Akhirnya, status Soekarno sebagai presiden seumur hidup dicabut oleh MPRS tanggal 7 Maret 1967. Setelah lengsernya Soekarno, Soeharto pun menjadi presiden tanggal 27 Maret 1968. Ini menjadi awal mula orde baru.

Demikian dampak sosial dan politik G30S PKI bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut juga menjadi bagian dalam sejarah bangsa yang tidak akan pernah terlupakan. (DN)