Aroma Pertarungan Pilpres 01 dan 02 di Pemilihan Komisi DPRD Riau

SELASAR RIAU, PEKANBARU - Damai antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto usai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, ternyata sama sekali tak diikuti 65 anggota DPRD Riau dalam penyusunan Alat Kelengkapan DPRD.

Semua posisi pimpinan Komisi, mulai dari ketua, wakil ketua, hingga sekretaris, sama sekali tak diberikan kepada tiga partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat Pilpres lalu.

Ketiga partai tersebut, Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Uniknya, Partai Demokrat, pendukung Prabowo-Sandi, malah mendapatkan unsur pimpinan di Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Riau.

Ketua Fraksi PAN DPRD Riau, Zulfi Mursal, tak menampik adanya polarisasi pada Pilpres lalu masih terjadi hingga sekarang.

"Memang betul karena 01 dan 02. Yang ikut paripurna kan 01 semua," tegasnya, Sabtu, 12 Oktober 2019.

Menurut Zulfi, Fraksi PAN ingin bersama membangun Riau dan semua tentu harus melalui AKD yang disusun secara terbuka dan disepakati semua fraksi.

Namun, kenyataannya ada pihak-pihak tertentu ngotot ingin mendapatkan jabatan strategis.

Diceritakan Zulfi, DPRD Riau memiliki empat partai pemenang, Golkar, PDIP, Demokrat, dan Gerindra. Artinya, empat partai ini seharusnya mendapatkan jabatan ketua komisi.

"Tapi tampaknya mereka belum melupakan Pilpres, mereka tidak mau memberi ketua komisi pada Gerindra, selain itu kami juga sudah sampaikan urutan kelima itu PKS," ujar Zulfi.

Namun, PKS mengalah dan tidak menginginkan kursi ketua komisi, sehingga jatah PKS untuk Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi saja.

"Ini tidak mau disepakati oleh mereka," tambahnya.

Selain itu, dalam rapat pimpinan fraksi, Zulfi mengatakan, PAN meminta jadwal paripurna dilakukan Kamis depan saja.

Alasannya, Senin pekan depan, 14 Oktober 2019, 35 anggota DPRD Riau akan melakukan orientasi di Jakarta gelombang kedua.

Tapi, tutur mantan Ketua DPRD Siak ini, seorang pimpinan meminta hari Senin dan tiga fraksi setuju.

Karena disepakati hari Senin, jelasnya, semua anggota fraksi pulang. Namun, saat sudah pulang pimpinan fraksi dikabarkan melaksanakan rapat malam itu juga.

"Kalau begini kan ada kucing-kucingan," kata anggota fraksi Gerindra, Marwan Yohanis.

Lima Fraksi Keroyok 3 Fraksi

Marwan menjelaskan, Gerindra tidak takut tak dapat jabatan.

"Kita tak dapat pun tak masalah asal sesuai proses. Dalam politik itu hal biasa kalau masalah dapat tidak dapat ini," kata Marwan.

Ia menceritakan, sebelum paripurna diadakan, semua fraksi menggelar rapat di satu ruangan pimpinan DPRD Riau, namun ternyata sebelum rapat itu diadakan lima fraksi sudah menetapkan susunan AKD.

"Ternyata sebelum itu dilaksanakan, mereka sudah mengadakan rapat dan menetapkan susunan AKD, dan kita dipaksa terima hasilnya saja," ujar Marwan.

Makanya, tiga fraksi sepakat untuk tidak mengusulkan nama di susunan AKD karena merasa pembagian ini tidak proporsional dan terkesan diakal-akali.

Untuk itulah, tiga fraksi ini menuding lima fraksi menghadiri rapat paripurna sudah menyalahi aturan dan cacat formal.

"Ini mengangkangi PP Nomor 12 tahun 2018. Dimana sesuai aturan, pimpinan menyurati pimpinan fraksi untuk mengirimkan nama usulan. Setelah disampaikan ke pimpinan, barulah pimpinan mengumumkan di paripurna. Nah sekarang yang menyampaikan kan baru lima fraksi," pungkasnya.

"Yang banyak belum tentu benar, yang benar tak perlu banyak. Biarpun kami sedikit tapi kami memperjuangkan kebenaran," tutupnya.

Sekretaris Fraksi PAN, Ade Hartati, menyayangkan kondisi seperti ini, sebab menurutnya di DPR RI saja kondisi perpolitikan sudah agak mencair dibandingkan pilpres 2019 lalu.

"Yang pasti di Riau belum selesai Pilpres-nya, harus mereka ketahui Prabowo-Sandi itu menang 62 persen di Riau," kata Ade.

Ia bahkan menyindir lima fraksi mengikuti rapat paripurna Kamis malam, sama sekali tidak mencerminkan Pancasila. Sebab, tidak ada keadilan, persatuan, dan musyawarah.

"Di DPRD Riau tidak bisa, kami masih dianggap beda. Sekarang siapa yang tidak Pancasila? Ada tidak keberadaban dan keadilan, persatuan yang mana? dan mana yang musyawarah itu?," tuturnya.

Kelima Fraksi dimaksud Ade Hartati tersebut antara lain PDIP, PKB, Demokrat, Golkar, dan fraksi gabungan (PPP, Nasdem, dan Hanura) mengesahkan susunan AKD, meski tanpa nama dari Gerindra, PAN, dan PKS.