Di Depan Kader, Sekjen Gerindra Ungkap Alasan Prabowo Gabung Jokowi

Ahmad Muzani (kanan) saat diwawancarai wartawan usai Rapat Konsolidasi Pemenagan Pilkada Serentak di Medan, Minggu (19/1) Foto: Rahmat Utomo/kumparan

SELASAR RIAU, PEKANBARU - Hingga kini, teka-teki kenapa Prabowo Subianto bersama Partai Gerindra masuk dalam barisan pemerintahan Presiden Joko Widodo, akhirnya dijelaskan ke kader serta simpatisan di Pekanbaru.

Sekjen DPP Gerindra, Ahmad Muzani mengungkapkan, sejak Gerindra menjadi peserta Pemilu 2004 lalu, Gerindra selalu menjadi oposisi hingga 2019 lalu, Gerindra memutuskan mendukung Prabowo sebagai Capres.

"(Pemilu) 2019 kita sorong Prabowo jadi presiden. Semua kampanye, ibu-ibu bergerak, anak muda, emak-emak, semua ingin Prabowo jadi presiden," kata Muzani.

Bahkan, saking panasnya perpolitikan di Pilpres lalu, negatif campaign kerap diarahkan ke Gerindra, mulai dari Wahabi, Radikal, khilafah, intoleran dan lain sebagainya.

Namun, Gerindra tetap tenang karena apa dituduhkan tidak terbukti sampai hari ini.

Memang, Pilpres 2019 tidak berjalan sesuai dengan harapan Gerindra. Namun, perjuangan harus terus dilakukan baik di segi pemerintahan maupun pertahanan disamping situasi perpolitikan yang tak kunjung reda.

Tingginya tensi politik, kata Muzani, akibat demokrasi bebas yang diadopsi Indonesia dimana semua masyarakat dimungkinkan untuk mengakses berbagai macam informasi.

"Demorkasi yang bebas menyebabkan kita semua mengakses semua informasi, itu akibatnya. Ancaman disintegrasi terjadi dimana-mana. Ketika kemudian proses demokrasi selesai, kita jangan berlarut-larut berpotensi menyeret Indonesia menjadi lebih berat. Makanya ketika ada tawaran, kami berpikir apa ini perlu. Kita merasa sebagian diambil untuk menyelamatkan bangsa dan negara," tuturnya.

Bahkan, sejak Gerindra masuk ke dalam koalisi pemerintah, semua nyinyiran Gerindra saat menjadi oposisi lalu terbukti dimana selama ini Gerindra menyoroti sejumlah BUMN.

"Kita bisa lihat kondisi Jiwasraya, Bumi Putera, PLN, Garuda, pertamina. Itu yang sudah mengemuka, yang belum? Jadi yang kita sangkakan selama ini tak salah-salah amat. Bahkan lebih dari itu," tegas Muzani.

Gerindra, sambung Muzani, melihat proses penyelenggaraan sangat berat sekali. Sehingga, Gerindra ingin berpartisipasi dalam memperbaiki semuanya dari dalam.

"Makanya Prabowo merelakan diri dari Capres menjadi Menhan agar persatuan kita makin kuat, ancaman disintegrasi setidaknya bisa diminimalisir," tuturnya.

"Jangan kira itu tanpa problem. Otokritik luar biasa di dalam. Perginya Prabowo dari Jerman dan Prancis merupakan kampanye mempertahankan Indonesia dan memperkuat alutsista," tuturnya.

Meski berada dalam sistem pemerintahan, Gerindra sejauh ini masih tetap kritis dan memberi masukan kepada pemerintah, contohnya di saat pemerintah ingin menaikkan BPJS.

"Sekarang mau dihapus subsidi LPG 3 kg, yang berat itu masyarakat ekonomi kecil, kita juga mau menjaga agar listrik 1200-2000 jangan sampai naik TDL nya, baik di parlemen maupun di dalam pemerintahan, kita terus suarakan itu," tutupnya.