Kalah Praperadilan, Kajari Kuansing: Kami Akan Laporkan Majelis Hakim ke KY

KEPALA Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi (Kajari Kuansing), Hadiman.

SELASAR RIAU, PEKANBARU - Kalahnya Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi (Kajari Kuansing), Hadiman, kali ketiga dari tersangka dugaan kasus korupsi menampar korps Adhyaksa.

Kali ini, Kamis (28/10/2021), Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Taluk Kuantan, Kuansing, mengabulkan semua gugatan diajukan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Indra Agus Lukman.

Menanggapi keok untuk ketigakalinya, Kajari Kuansing, Hadiman, mengatakan, ia merasa ada keanehan proses sidang praperadilan. Ia menjelaskan, persidangan praperadilan dilakukan dalam waktu empat hari.

Pada sidang di hari ketiga, tutur Hadiman, majelis hakim langsung memutuskan pemohon dan termohon menyampaikan kesimpulan sidang.

"Intinya sidang kemarin (Rabu malam) pembuktian dokumen. Hakim langsung memutuskan kesimpulan pada malam hari sekitar pukul 9 malam," katanya.

Pada saat itu, jelas Hadiman, dari pemohon Indra Agus Lukman sudah memberikan kesimpulan.

Namun dari Kejari Kuansing belum. Alasannya, saksi dan ahli dari mereka belum dihadirkan untuk dimintai keterangannya.

Seharusnya, jelas Hadiman, saksi dari Kejaksaan merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dihadirkan pada hari ini, Kamis.

Sedangkan ahli dari Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) diagendakan esok hari, Jumat (29/10/2021).

Hakim, jelas Kajari Kuansing ini, meminta para saksi termohon segera diajukan malam itu juga sebelum kesimpulan. Permintaan hakim tunggal Yosep Butar Butar tidak bisa dipenuhi.

Pasalnya, semua saksi tidak berada di Kuansing, dan telah dijadwalkan Kamis dan Jumat.

"Artinya, hakim mengabaikan saksi dari termohon (kejari). Kita kalau memanggil saksi tidak bisa secara lisan. Kalau mau memanggil saksi harus menyurati pimpinannya. Saksi itu PNS, ada di Pekanbaru dan Kuansing. Ada ketentuan harus dilakukan memanggil saksi dari kami ini," jelasnya.

Para saksi tersebut, tuturnya, sudah disurati untuk hadir hari ini, dan saksi ahli dari BPKP sudah disurati untuk hadir esok hari. Namun, Rabu malam sidang sudah diminta kesimpulan, jaksa menyatakan keberatannya.

"Jaksa tidak mau menandatangani berita acara sidang kesimpulan yang digelar malam hari. Ini ada apa, kok kesannya seperti terburu-buru. Padahal waktu praperadilan itu kan 7 hari," jelas Hadiman.

Keanehan lainnya, ungkap Kajari Kuansing, persidangan pokok perkara melibatkan Indra Agus Lukman sudah dijadwalkan digelar Kamis ini di Pengadilan Tipikor Pekanbaru dengan agenda pembacaan dakwaan.

Ternyata sidang itu ditunda oleh majelis hakim, tanpa disampaikan dalam persidangan.

Berbeda dengan perkara korupsi 6 kegiatan di Setdakab Kuansing dengan terdakwa mantan Bupati Kuansing, Mursini, penundaan sidangnya disampaikan di persidangan.

"Sidang perkara pokok (Indra Agus) ditunda tanpa dibuka dalam ruang sidang. Sementara ketua hakim yang sama dalam perkara Mursini membuka sidang dan menyampaikan sidang ditunda. Apa salahnya langsung disampaikan juga sidang ditunda dengan alasan sakit," jelasnya.

Kejari Kuansing mencoba mencari informasi ke panitera persidangan, mengapa sidang pokok tersebut tidak dibuka.

"Disebutkan, tunggu sidang vonis praperadilan di PN Teluk Kuantan, dan sidang ditunda pada 9 November tanpa dibuka di ruang persidangan. Kalau nanti dalam sidang putusan sela dakwaan kami dinilai cacat demi hukum, ya kami terbitkan lagi Sprindik (Surat Perintah Penyidikan," Jelas Hadiman lagi.

Kejaksaan Negeri Kuansing akan membuat laporan ke Komisi Yudisial, terkait keanehan persidangan yang dipimpin hakim tunggal praperadilan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

"Kami akan melaporkan ke KY, " tutupnya.

Indra Agus Lukman ditetpkan tersangka terkait dugaan korupsi dana Kegiatan Bimtek dan Pembinaan Bidang Pertambangan Serta Akselerasi di Dinas ESDM Kuansing Ke Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2013-2014.

Laporan: RONI TUAH AULIA