Interpelasi Anies Baswedan Perspektif Mahasiswa

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Foto: Fitra Andrianto/Kumparan

Karni Ilyas yang merupakan seorang pranatacara senior dari sebuah program acara favorit penulis yaitu ILC (Indonesia Lawyers Club) pernah berkata, “Tidak semua yang saya tahu bisa saya katakan. Tidak semua yang saya pahami harus saya sampaikan. Tidak semua yang saya alami bisa saya ceritakan.”

Saya membaca dan mendengarkan kalimat itu disaat acara tersebut batal tayang karena suatu hal. Lantas banyak yang membicarakan dan menanyakan kenapa acara tersebut batal untuk ditayangkan. Dari situ Bung Karni atau sapaan akrab beliau menjawab dengan kalimat di atas. Dan pada acara itulah, Gubernur DKI Jakarta mengemukakan sebuah kalimat yang menarik.

Dari pengantar tersebut memandang dan mengambil pelajaran dari Gubernur di daerah saya di besarkan, DKI Jakarta, Anies Baswedan. Beliau dihantam bertubi-tubi dengan badai yang tidak ringan. Satu belum selesai, dihantam lagi dengan badai yang lain. Kini beliau sedang menghadapi badai interpelasi yang diusung oleh dua fraksi di DPRD DKI Jakarta yaitu PSI dan PDIP. Dua partai tersebut menggunakan hak interpelasi yang merupakan hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah sebagai eksekutif melalui dewan perwakilan sebagai legislatif.

Dalam hal ini, interpelasi tersebut diarahkan kepada Anies Baswedan mengenai progamnya mengadakan Formula E di ibukota Jakarta yang sejak sebelum pandemi sudah direncanakan. Beliau menjelaskan banyak manfaat nantinya yang akan dirasakan jika program tersebut berjalan. Namun karena pandemi masuk ke Indonesia, ajang bergengsi tersebut berstatus Quo atau menunggu keputusan Pemprov DKI.

Padahal jika dilihat secara hukum, hal tersebut masuk ke dalam force majeure atau keadaan kahar atau tidak diduga-duga. Merupakan sesuatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga sesuatu tidak dapat dilaksanakan atau tepat pada waktunya. Sebagai contoh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang memuat hal tersebut ada dalam Pasal 1244 yang mempunyai frasa kalimat “disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga” juga terdapat dalam Pasal 1245 dalam frasa kalimat “keadaan memaksa”.

Dari dua contoh pasal di atas, jika ditarik dalam hukum qiyas atau disamakan ke dalam konteks interpelasi yang dihadapi oleh Anies Baswedan. Maka tanpa beliau menjawab, publik sudah tahu mengapa Formula E nanti tidak diadakan tepat pada waktunya yaitu karena pandemi. Namun respon Anies terhadap pertanyaan tersebut dihadapinya dengan santai. Dengan menerbitkan Intruksi Gubernur DKI Jakarta dengan Nomor 49 Tahun 2021 terkait penyelesaian isu prioritas daerah tahun 2021-2022 agar ajang Formula E menjadi hal utama yang harus terselenggara pada Juni 2022. Dari hal tersebut, Gubernur Anies paham bahwa progamnya sedang dalam keadaan force majeure, namun beliau tidak putus asa dan mencari hal terbaik yang bisa dilakukannya, dengan cara menerbitkan Intruksi Gubernur tersebut.

Walaupun program tersebut masih ada waktu beberapa bulan untuk dipersiapkan, namun Fraksi PSI dan PDIP DPRD DKI Jakarta sudah mengeluarkan interpelasi untuk mempertanyakan bahkan ingin menyetop program tersebut. Tapi fakta bekata lain, interpelasi tersebut terancam gagal. Karena syarat interpelasi adalah 51 anggota namun terdapat 7 fraksi dengan 73 anggota tidak hadir dikarenakan ingin Pemprov DKI untuk fokus menangani pandemi Covid-19 terlebih dahulu. Berbeda dengan PSI dan PDIP yang mengeluarkan hak interpelasi yang berjumlah 33 anggota. Namun pada rapat paripurna interpelasi di DPRD DKI Jakarta dinyatakan diundur karena anggota rapat tidak kuorum atau memenuhi persyaratan kehadiran. Tidak cukup sampai disitu, jika interpelasi tersebut gagal, Arief Puyono menyarankan lewat twitternya untuk mengadakan ekstra parlementer yaitu menurunkan massa aksi ratusan ribu untuk mendatangi balaikota DKI Jakarta.

Gubernur Anies tidak ambil pusing atau merespon hal tersebut. Banyaknya kritikan, cacian, bahkan perundung yang tertuju pada beliau. Belum habis dirundung menyoal Formula E, saat ini pada musim penghujan beliau dirundung soal penanganan banjir dengan progamnya yakni sumur resapan air. Saya masih ingat ketika beliau merespon berbagai hal yang tertuju padanya yang beliau sampaikan dalam program acara Indonesia Lawyers Club episode “ILCAniesdiBully”.

“Tidak dalam posisi untuk menjawab kata-kata dengan kata-kata, tugas saya sekarang adalah menjawab setiap kata-kata dengan karya-karya, itu tugas saya. Semua kata-kata itu tidak akan saya jawab dengan kata-kata juga, karena saya akan menunjukan lewat karya.”

Pernyataan Gubernur Anies tersebut lantas disambut dengan tepuk tangan oleh para pembicara. Juga beliau mencontohkannya sewaktu menjadi bintang tamu lalu dikritik dalam acara "Lapor Pak" di Trans7, namun beliau balas dengan senyuman dan canda balik.

Hal tersebut membuat penulis kagum dengan pendirian beliau yang membalas sebuah kritik atau perundungan lewat senyuman serta karya. Dan benar sepanjang 2020, Anies memborong 52 penghargaan dari 22 lembaga pemerintah dan non-pemerintah baik level nasional maupun internasional.

Saya rasa hal di atas bisa menjadi contoh yang baik untuk tenang saat menghadapi sesuatu, kritikan, cacian, dan lain-lain. Terlebih kepada para mahasiswa sebagai agent of change atau aktor perubahan masa depan. Menjadi pionir atau pemimpin bangsa mendatang. Perlu diasah jiwanya agar tidak anti kritik. Malahan menyambut baik kritikan yang datang kepadanya. Jika kritikan disikapi dengan baik, maka akan berbuah manis agar bisa mengoreksi kesalahan dan memperbaikinya agar lebih baik lagi. Karena tanpa diasah dari sekarang terlebih semenjak mahasiswa, maka kekebalan jiwa terhadap kritikan sulit untuk didapatkan.