BPJS Ketenagakerjaan: Kesejahteraan Pekerja di TPS 3R

"Bersama Kelola Sampah, Lestarikan Masa Depan" (didokumentasikan pada 18/7/2024).

Sampah di TPS 3R (didokumentasikan 18/7/2024).

Usaha untuk mewujudkan pengelolaan sampah rumah tangga yang efektif nyatanya masih belum terealisasikan secara maksimal di Desa Bono, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Selain kesadaran yang belum terbentuk, anggaran yang minim, kurangnya sumber daya manusia (SDM) serta minim keterlibatan teknologi menjadi tantangan yang sedang dihadapi saat ini. Kesejahteraan SDM juga menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kinerja dan keefektifitasan kerja di Tempat Pembuangan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), yang mana untuk saat ini para pekerja belum secara resmi berada dibawah perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Hadirnya program kerja Pemberdayaan Sampah Terpadu bertujuan untuk mengelola sampah organik dan anorganik secara efektif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bono, termasuk kesejahteraan para pekerja. Sebagai bentuk kontribusi atas program kerja tersebut, dua mahasiswa Universitas Diponegoro dari jurusan Ilmu Pemerintahan dan Hukum, Harbangan Frans Michael Simbolon dan Shafarani Khalida Yosyarin, mengadakan kegiatan pengedukasian mengenai pentingnya memiliki BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja, khususnya petugas sampah di TPS 3R.

Kanan ke kiri: Pak Afip, Shafarani, Harbangan, dan Pak Bakdiyono dalam pemaparan hasil program kerja multidisiplin #2 Pemberdayaan Tempat Sampah Terpadu di Balai Desa Bono (9/8/2024).

Dalam pelaksanaan kegiatan BPJS Ketenagakerjaan dengan para perangkat Desa Bono, Harbangan menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada para pekerja dari risiko kecelakaan kerja maupun kematian dengan menghadirkan jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), serta manfaat lain yang dapat memberikan rasa aman dan jaminan di masa depan. Shafarani, sendiri menambahkan bahwa banyak pekerja informal, termasuk petugas sampah, seringkali tidak menyadari hak-hak mereka terhadap jaminan sosial. BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya melindungi pekerja dari resiko kecelakaan, tetapi juga memberikan perlindungan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dokumentasi kegiatan pemaparan hasil program kerja multidisiplin #2 Pemberdayaan Tempat Sampah Terpadu bersama perangkat desa dan para pekerja TPS 3R di Balai Desa Bono (9/8/2024).

Secara garis besar, BPJS Ketenagakerjaan memang wajib diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerjanya. Dalam proses pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan ini memang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Dengan diselenggarakannya penyuluhan mengenai peran penting BPJS Ketenagakerjaan ini, diharapkan bahwa para perangkat desa dapat melaksanakan realisasi pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk pemenuhan kesejahteraan warga, termasuk para pekerja di TPS3R.

#KKNUndipTim2

#P2KKNUndip

#LPPMUndip

#Undip

Penulis : Shafarani Khalida Yosyarin

Dosen Pembimbing Lapangan : drg. Indah Lestari Vidyahayati, MDSc., Sp.KGA.