Cara Mengatasi Berita Negatif untuk Instansi Pemerintah

Ilustrasi: Berita Negatif di Media

Berita dengan tone negatif ini dapat berasal dari beberapa penyebab antara lain (1) adanya ketidakpuasan suatu kelompok masyarakat atas kinerja Pemerintah (2) adanya sentimen negatif kelompok masyarakat tertentu (3) adanya penjelasan yang kurang lengkap atas peristiwa yang melibatkan suatu instansi Pemerintah/pejabat publik atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan (4) salah kutip awak media yang menulis berita. Hal ini bisa karena sengaja atau tidak sengaja. Untuk poin terakhir, pastikan ada yang merekam pernyataan spokeperson atau juru bicara instansi pemerintah ketika menyampaikannya ke media, agar suatu saat dapat menjadi bukti dalam menyelesaikan perselisihan dengan awak media.

Apakah setiap poin terkait berita negatif harus kita jawab atau kita buatkan kontra narasinya? Sebenarnya tidak harus kita sendiri yang menjawabnya. Kita bisa memanfaatkan orang ketiga (third party spokeperson) dalam memberikan keterangan atas hal yang dipermasalahkan. Orang ketiga dibutuhkan jika spokeperson dalam berita tidak terlalu dikenal publik serta dimuat di bukan media utama. Jangan sampai kita membawa api ke tengah rumah kalau awalnya hanya di luar pagar. Kita hanya butuh orang lain untuk membereskannya.

Oleh karena itu, sangat penting bagi humas pemerintah dalam menjalin jejaring dengan para pemangku kepentingan terlebih yang punya pengaruh. Menjalin jejaring ini bukan hanya menyimpan nomor kontak, melainkan juga sering memberikan data dan/atau informasi yang memang selayaknya dipublikasikan terutama yang terkait dengan pemangku kepentingan tersebut. Jadi untuk memadamkan api berita negatif, pastilah kita juga memberikan bahan dan alat seperti air, tabung pemadam kebaran atau alat lain.

Berita negatif karena ketidakpuasan publik atas kinerja instansi pemerintah atau pejabat publik biasanya disebabkan oleh kurangnya publikasi atas kinerja. Kinerja yang diinginkan publik antara lain terkait output dan outcome. Berapa orang yang mendapatkan manfaat dari suatu program/kegiatan pemerintah misalnya atau berapa dan seperti apa produk dihasilkan menjadi tuntutan publik. Ini juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik atas kinerja pemerintah yang notabene menggunakan anggaran belanja yang berasal dari publik melalui pajak.

Akan lebih bagus lagi jika ada bukti outcome atau manfaat atas output tersebut. Cara paling mudah ialah mengambil testimoni atau melakukan survei kepada pihak-pihak yang menerima atau merasakan output. Untuk mendapatkan data output maupun outcome ini perlu kolaborasi antara unit teknis dengan unit kehumasannya. Jika suatu kegiatan atau proyek belum selesai maka sampaikan tingkat kemajuannya.

Bagi kelompok masyarakat yang dikenal dengan sentimen negatifnya ke instansi pemerintah atau pejabat publik maka targetnya cukup menjelaskan ke publik. Kita tidak perlu sampai harus membuat kelompok tersebut puas atas penjelasan kita. Jika kita tidak memberikan penjelasan maka publik akan menyerap informasi dari kelompok ini. Kalau kelompok ini kurang dikenal apalagi beritanya di media lokal maka kita hanya butuh orang lain, atau spokeperson di wilayah lokal tersebut. Jangan sampai masalah kecil dinaikkan levelnya.

Untuk berita negatif yang timbul dari penjelasan yang kurang lengkap, biasanya timbul karena arus informasi internal yang kurang cepat. Maka benar-benar humas harus dekat dengan sumber informasi dan harus memahami semua latar belakang pengambilan keputusan, tindakan, atau suatu kebijakan. Hal ini agar humas dapat menjelaskan atau memberikan pembekalan kepada spokeperson yang ditunjuk secara gamblang.

Jangan sampai unit teknis apriori ke unit kehumasannya. Semua informasi yang diterima oleh humas tidak semuanya disampaikan. Humas akan memilah dan memilih mana yang perlu disampaikan dan mana yang tidak. Informasi yang tidak perlu disampaikan karena berpotensi menimbulkan kesalahpahaman hanya untuk dasar pemahanan dalam merumuskan pesan kunci.

Secara umum, alat publikasi untuk menyampaikan kontra narasi tersebut ada yang dalam bentuk lisan atau tulisan. Dalam bentuk lisan misalnya penjelasan oleh spokeperson atau juru bicara instansi pemerintah yang ditunjuk baik melalui doorstop interview maupun konferensi pers. Sedangkan untuk media tertulis, kontra narasi dapat disampaikan melalui siaran pers, konten media sosial, buku putih, tulisan opini dan lain-lain.

Berita negatif atau membingungkan yang berasal dari ketidaksengajaan awak media bisa dimitigasi dengan media briefing. Media briefing merupakan kegiatan memberikan pengetahuan kepada awak media terkait isu yang tengah terjadi dan latar belakangnya. Selain itu media briefing juga sebagai sarana memberikan informasi mengenai dasar-dasar pengetuan yang harus dimiliki oleh awak media terkait dengan tugas dan fungsi suatu instansi pemerintah yang menjadi mitranya.

Perlu dipahami bahwa tidak semua awak media memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman yang sesuai dengan core business instansi pemerintah yang menjadi sumber berita. Jika sudah terjadi pemberitaan yang keliru, maka instansi humas bisa menghubungi kantor media yang bersangkutan. Instansi pemerintah atau pejabat publik memiliki hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sekali lagi, bukti rekaman saat spokeperson menyampaikan keterangan ke media sangat penting.

Siko Dian Sigit Wiyanto Pranata Humas Kementerian Keuangan Wakil Ketua I Ikatan Pranata Humas Indonesia

*) Tulisan ini merupakan pendapat penulis, tidak terkait dengan instansi tempat penulis bekerja.