Komunikasi Publik COVID-19 Sepanjang 2020

Pandemi Coronavirus Disease (COVID)-19 sudah lebih dari sembilan bulan berada di Indonesia. Per 26 Desember 2020, sudah terdapat 706.837 pasien terkonfirmasi, 576.893 sembuh, dan 20.994 meninggal. Pada saat ini layanan kesehatan terkait COVID-19 merupakan salah satu kebutuhan utama baik yang sudah terdiagnosis maupun yang masih indikasi. Sebagai bagian dari edukasi pencegahan dan penanganan COVID-19, layanan informasi seputar virus tersebut menjadi kebutuhan utama publik. Menjelang berakhirnya tahun 2020, rasanya perlu kita telisik, kira-kira apa saya pelajaran yang dapat dipetik dari pelaksanaan komunikasi publik khususnya yang sudah dilakukan pemerintah sampai saat ini.

Hoaks dan Disinformasi Memperburuk Keadaan

Saat seperti ini, publik ingin sekali mendapatkan informasi terbaru tentang persebaran COVID-19. Beberapa pihak baik pemerintah maupun kelompok masyarakat lain yang memiliki kompetensi dan legitimasi tentu juga ingin memberikan edukasi publik. Tidak hanya terkait COVID-19, publik juga menginginkan informasi mengenai bantuan yang diberikan pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah. Akan tetapi, ada sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja menyebarkan berita-berita palsu melalui aplikasi perpesanan dan platform media sosial lainnya. Selanjutnya informasi yang salah dan dibuat secara tidak sengaja tersebut biasa kita kenal dengan hoaks. Sementara itu, ada beberapa berita yang mengalami distorsi makna awal yang disebut sebagai disinformasi.

Kita perlu bersyukur bahwa pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (laporan isu hoaks) dan beberapa pemerintah daerah memiliki layanan klarifikasi informasi hoaks dan disinformasi. Selain itu, beberapa komunitas seperti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia melalui situs web turnbackhoax.id juga menyediakan klarifikasi atas berbagai informasi yang salah di publik. Perlu peran publik secara luas melaporkan informasi-informasi yang terindikasi hoaks maupun disinformasi. Diantara ciri yang informasi tersebut antara lain sumbernya bukan berasal dari sumber resmi pemerintah maupun media yang terverifikasi oleh Dewan Pers. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah laiinya juga diharapkan memiliki laman khusus agar para pemangku kepentingan dapat segera mengetahui mengenai kebenaran yang didapatkannya dan terindikasi tidak benar.

Salah satu sebab yang diyakini mengapa masyarakat lebih mudah percaya berita-berita yang tidak jelas kebenarannya karena mudah didapatkan melalui aplikasi perpesanan. Sementara itu literasi mengenai sumber informasi yang valid bagi masyarakat diyakini masih kurang. Oleh karena itu, publikasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah ke depan agar dibuatkan broadcast message dan disebarkan melalui aplikasi perpesanan, khususnya informasi yang penting dengan tautan dari sumber valid. Salah satu penandanya ialah tautan situs web pemerintah.

Mengkomunikasikan Informasi yang Baru

Salah satu fungsi pusat kontak layanan di instansi pemerintah ialah memberikan penjelasan terhadap publikasi yang kurang jelas. Basis data pengetahuan baik untuk aktivasi publikasi maupun layanan informasi harus setiap saat dievaluasi. Hal ini terlebih jika ada perubahan informasi signifikan dari yang sudah disampaikan sebelumnya. Sebagai contoh sebelum disampaikan penggunaan masker hanya untuk yang sakit, beberapa pekan kemudian World Health Organization menyebutkan penggunaan masker bagi semua orang memperkecil potensi penularan. Narasi bahwa para ahli sedang dan terus meneliti sifat dan berbagai hal mengenai virus ini sehingga bisa saja ada perbedaan informasi sebelumnya perlu menjadi salah satu pesan kunci. Konferensi pers harian yang sebelumnya dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 sangat membantu publik mendapatkan informasi terbaru dan ini perlu diapresiasi karena menyajikan penjelasan atas berbagai pertanyaan publik yang berkembang di saat itu.

Kolaborasi Berbagai Kelompok Publik Sangat Membantu

Para tenaga kesehatan yang menjadi influencer atau setidak-tidaknya memiliki akun media sosial yang memberikan edukasi publik sangat membantu pemerintah. Tak hanya itu fasilitas medis baik negeri maupun swasta, termasuk berbagai platform layanan kesehatan online juga turut membantu pemerintah memberikan edukasi publik. Tanpa edukasi, publik dapat terpolarisasi menjadi dua kelompok besar yakni kelompok paranoid dan kelompok acuh tak acuh. Sikap waspada dengan melakukan pencegahan optimal merupakan salah satu yang diharapkan.Masyarakat dapat juga membagikan kembali informasi dari sumber resmi terkait penanganan COVID-19. Bahkan berdasarkan surat dari Kominfo kepada Ikatan Pranata Humas (Iprahumas), pemangku jabatan fungsional Pranata Humas diberikan angka kredit jika membagian informasi terkait COVID-19 melalui akun pribadinya. Diharapkan kolaborasi ini terus berjalan sampai pademi COVID-19 dinyatakan berakhir.

Telah masuknya era kenormalan baru dalam penanganan pandemi COVID-19 membuat peran komunikasi internal di tempat kerja semakin penting. Di instansi pemerintah, Kementerian Keuangan sudah membuat program komunikasi internal untuk untuk para pegawainya di seluruh Indonesia. Salah satunya aktivasi komunikasi dilakukan melalui laman https://www.kemenkeu.go.id/covid19internal tempat kerja perlu memberikan edukasi terkait berbagai hal implementasi kenormalan baru seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Setiap instansi atau perusahaan tentu memiliki norma spesifik terkait prosedur kerjanya dan ini perlu diketahui seluruh pegawai termasuk langkah-langkah apa yang harus ditempuh jika pegawai ada yang terindikasi COVID-19.

Informasi Berperan Dalam Pengambilan Keputusan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III membaik dari triwulan II. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis peningkatan tersebut sebesar 5,05% (q-to-q). Gotong royong dalam membangkitkan ekonomi salah satunya dengan membeli produk-produk UMKM. Pembelian kebutuhan kepada UMKM akan lebih memberikan dampak ekonomi yang lebih tinggi, lebih banyak mengurangi pengangguran dan membangun ekonomi yang semakin mandiri. Pesan ini diharapkan terus menerus disampaikan kepada publik yang penghasilannya tidak terdampak pandemi. Sementara itu, berdasarkan publikasi APBN KiTA bulan Desember 2020, realisasi bantuan sosial telah mencapai Rp191,36 triliun atau sekitar 109,65 persen dari pagu APBN berdasarkan Perpres 72/2020. Fungsi belanja sosial tersebut untuk menjaga daya beli masyarakat. Peran publik sangat diharapkan dalam mengawasi penyaluran belanja sosial tersebut agar tetap sasaran. Instansi pemerintah maupun semua para pemangku kepentingan termasuk media diharapkan terus perkembangan kondisi perekonomian. Media juga diharapkan membingkai pemberitaan dengan proporsional sehingga membuat para pelaku ekonomi dapat mengambil keputusan yang tepat.

Siko Dian Sigit Wiyanto Pranata Humas Ahli Pertama Kementerian Keuangan Wakil Ketua I Ikatan Pranata Humas Indonesia

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis, tidak mewakili pendapat instansi tempat penulis bekerja.