Menafsir Kunjungan KSAL Australia ke Jakarta

Kepala Staf Angkatan Laut Australia yang baru, Laksamana Madya Mark Hammond. Foto: Chief of Navy Australia @CN_Australia

Kepala Staf Angkatan Laut Australia (Royal Australian Navy-RAN), Laksamana Madya Mark Hammond, berkunjung ke Badan Keamanan Laut RI beberapa waktu lalu. Lawatan ini merupakan perkenalan yang bersangkutan yang baru menduduki jabatan sebagai KSAL Australia sejak Juli 2022. Pertemuan Admiral Mark dengan Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia berada dalam bingkai strategis kemitraan keamanan antara Australia, Inggris dan Amerika Serikat (AUKUS).

Pihak-pihak yang terlibat dakam AUKUS berulang kali menegaskan bahwa AUKUS bukan pakta pertahanan. AUKUS adalah wadah yang memungkinkan ketiga negara berbagi teknologi dan kemampuan dengan baik. Bagi Australia, partisipasinya akan memperkuat kemampuan mereka dalam bekerja sama dengan mitra regional untuk mendukung stabilitas dan keamanan regional. Indonesia diharap yakin bahwa kesepakatan tersebut tidak mengubah komitmen Australia terhadap Indonesia untuk saling bekerja sama dalam menjaga keamanan laut kawasan.

Saat ini, Bakamla RI telah memiliki kerja sama formal dengan mitra kerja Australia yaitu Australian Border Force (ABF) tentang kerja sama keamanan laut. Jadi bukan dengan RAN. Sehingga, tidak terungkap apa komitmen konkret yang diberikan oleh AL Australia kepada Bakamla RI dalam pertemuan antara Admiral Mark dan Laksdya Aan. Kedatangan KSAL Australia ke Bakamla RI bisa jadi membawa misi khusus.

Misi itu barangkali menawarkan bantuan kapal patroli untuk Bakamla RI. Kemungkinan ini muncul mengingat ada beberapa kapal milik RAN yang akan dipensiunkan ke depannya. Sepertinya dari pada dibesituakan (scrapped) lebih baik kapal-kapal itu dihibahkan kepada mitra seperti Bakamla RI. Sehingga, ikatan yang sudah terbangun antara kedua lembaga bisa makin diperkuat. Amanda menilai jalan masuk untuk itu sudah dibuka oleh Australia dengan pemberian 15 unit kendaraan taktis alias rantis tipe Bushmaster baru-baru ini. Hibah ini sudah disetujui oleh DPR RI beberapa waktu lalu.

Defile pasukan Bakamla saat peringatan HUT ke-17 Bakamla di Lapangan Mabes Bakamla, Jakarta, Kamis (29/12/2022). Foto: Galih Pradipta/Antara Foto

Sayangnya, bila niat RAN menghibahkan kapal bekas kepada Bakamla RI, hal ini akan sulit terwujud. Hibah tadi akan sulit terwujud karena: pertama, kapal yang akan diberikan merupakan kapal dengan grade (level) militer. Hal ini tidak cocok dengan kapasitas Bakamla RI sebagai lembaga penegakan hukum atau non-combatant. Penggunaan kapal ini dapat mengaburkan garis batas konsepsi antara grey-hull dan white-hull. Penegakan hukum di laut menggunakan kapal patroli military grade bisa dimaknai oleh negara bendera sebagai hostile intent saat kapal mereka ditangkap. Karenanya, TNI AL merupakan counterpart RAN yang paling tepat sebagai penerima kapal hibah.

Kedua, mitra yang sangat pas untuk Bakamla RI, dan lembaga ini sudah mitra resmi dengannya, adalah ABF. Hanya saja, lembaga ini bertugas lebih sebagai koordinator sehingga tidak memiliki aset (baca: kapal). Saat menggelar patroli terkoordinasi, ABF “dipinjami” aset oleh instansi yang menjadi stakeholder-nya, salah satunya RAN. Bagaimana mungkin mau menghibahkan kapal patroli, ABF bukan pemilik aslinya. Entahlah.