Apa itu Asas Dominus Litis pada Jaksa?

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/07/31/16/15/gavel-3575414_960_720.jpg (ilustrasi palu hakim)

Apa itu asas dominus litis? Asas dominus litis merupakan salah satu prinsip hukum yang sangat fundamental dalam sistem peradilan pidana. Dalam pembahasan ini, asas tersebut berkaitan dengan siapa yang berhak menentukan jalannya suatu perkara pidana, khususnya mengenai apakah suatu kasus layak untuk dibawa ke pengadilan atau tidak. Pada hakikatnya, asas dominus litis mengatur bahwa pihak yang memiliki otoritas dalam menentukan nasib suatu perkara adalah pihak yang memiliki kewenangan hukum dalam hal tersebut, yaitu jaksa penuntut umum. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, jaksa memiliki peran yang sangat sentral dan penting dalam menentukan apakah suatu perkara akan dilanjutkan atau dihentikan.

Secara umum, prinsip dominus litis ini menyatakan bahwa pihak yang memiliki otoritas untuk mengatur jalannya proses hukum adalah pihak yang memegang kendali atas perkara tersebut. Dalam konteks perkara pidana, jaksa penuntut umum berperan sebagai pemegang otoritas dalam hal ini. Meskipun penyidik telah menyelesaikan penyidikan dan mengumpulkan bukti, keputusan akhir untuk melanjutkan atau menghentikan suatu perkara tetap ada di tangan jaksa penuntut umum. Keputusan ini bisa didasarkan pada berbagai pertimbangan, seperti kelayakan perkara, bukti yang ada, serta kepentingan publik.

Asas dominus litis memberi wewenang kepada jaksa untuk memutuskan apakah perkara yang sudah diselidiki layak untuk diajukan ke pengadilan atau tidak. Jaksa bisa saja memutuskan untuk tidak melanjutkan perkara meskipun penyidik telah mengumpulkan bukti yang cukup. Keputusan untuk menghentikan perkara atau tidak melanjutkan kasus seringkali didasarkan pada pertimbangan profesional, seperti apakah perkara tersebut memiliki peluang untuk berhasil di pengadilan atau tidak. Hal ini sangat penting karena jaksa tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang menuntut, tetapi juga sebagai penjaga keadilan dalam sistem hukum.

Namun, keputusan jaksa untuk melanjutkan atau menghentikan perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang objektif dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Jaksa harus memastikan bahwa keputusan yang diambil mengedepankan keadilan dan tidak terpengaruh oleh tekanan atau kepentingan lain. Keputusan jaksa untuk tidak melanjutkan suatu perkara bisa berhubungan dengan berbagai faktor, seperti kemungkinan kasus yang tidak cukup bukti, atau apakah melanjutkan kasus tersebut akan memberi dampak buruk bagi kepentingan publik.

Selain itu, asas dominus litis juga memberikan gambaran mengenai betapa pentingnya peran jaksa dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Jaksa tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang menuntut agar terpidana dihukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap perkara yang ditangani dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. Jaksa harus bekerja dengan integritas tinggi dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau pihak-pihak tertentu yang berusaha memengaruhi jalannya perkara.

Asas dominus litis juga menuntut agar jaksa bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Sebagai wakil negara, jaksa harus menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama ketika memutuskan untuk melanjutkan atau menghentikan perkara. Dalam hal ini, jaksa harus dapat mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan kemanusiaan, termasuk hak-hak tersangka atau terdakwa yang harus dihormati. Hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak atas pengacara, serta hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif adalah hak dasar yang tidak boleh diabaikan dalam setiap proses hukum.

Di sisi lain, asas dominus litis juga memiliki dampak yang sangat besar terhadap upaya reformasi hukum yang tengah dilakukan di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, isu mengenai independensi jaksa dalam menjalankan tugasnya semakin mendapat perhatian. Hal ini berhubungan dengan upaya untuk memastikan bahwa jaksa tidak terpengaruh oleh kekuatan eksternal yang dapat memengaruhi keputusan-keputusan hukum yang mereka ambil. Dalam hal ini, pengawasan terhadap kinerja jaksa, seperti melalui lembaga pengawasan internal Kejaksaan, Komisi Kejaksaan, atau Ombudsman, semakin menjadi hal yang penting untuk menjaga integritas sistem peradilan.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa kasus, asas dominus litis bisa menimbulkan kontroversi. Misalnya, dalam kasus di mana jaksa memutuskan untuk tidak melanjutkan perkara meskipun sudah ada bukti yang cukup. Terkadang, keputusan jaksa tersebut bisa dipertanyakan oleh masyarakat atau pihak yang berkepentingan, terutama jika ada kesan bahwa keputusan itu dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Oleh karena itu, sangat penting bagi jaksa untuk selalu menjalankan tugasnya dengan objektif dan tidak terlibat dalam tindakan yang bisa merugikan keadilan.

Seiring berkembangnya sistem hukum dan perubahan sosial, asas dominus litis pun mengalami evolusi dalam aplikasinya. Asas ini juga dapat berperan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh jaksa. Dengan memberikan wewenang yang besar kepada jaksa, tidak berarti jaksa dapat bertindak sewenang-wenang. Jaksa harus tetap bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil dan selalu memastikan bahwa keputusan tersebut berdasarkan pada hukum yang berlaku dan bukan pada faktor eksternal lainnya.

Dalam praktiknya, asas dominus litis tidak hanya berlaku pada tahap penyidikan atau penuntutan, tetapi juga saat perkara sudah berada di pengadilan. Jaksa memiliki kewenangan untuk mengontrol jalannya perkara, mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan. Jaksa berhak menentukan apakah perkara tersebut bisa diteruskan atau tidak. Dengan demikian, jaksa memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap perkara pidana diproses dengan cara yang sah dan adil sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Secara garis besar, asas dominus litis menegaskan bahwa jaksa penuntut umum memiliki kewenangan yang sangat besar dalam menentukan jalannya suatu perkara pidana. Kewenangan tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, objektivitas, dan integritas. Jaksa harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip keadilan, bukan karena tekanan atau kepentingan tertentu. Dengan begitu, asas dominus litis menjadi landasan penting dalam menjaga sistem peradilan pidana yang transparan dan adil, serta mengedepankan hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum.