Menebak Arah dan Harapan akan Peranan Kepolisian di Tahun 2024

Gambar hanya ilustrasi

Menebak arah perkembangan kebijakan dan peranan Polri mau kemana di tahun 2024, sungguh bukan hal yang mudah.

Berbagai kejadian di tubuh Polri yang terjadi ditahun 2023, sungguh mengguncang tetapi sekaligus juga memperlihatkan kepada kita, bahwa Polri mampu mengatasi persoalan-persoalan intern-nya secara baik meskipun tidak terlepas dari pengawasan masyarakat secara ketat (medsos).

Pertanyaannya mampukah Polri mengantisipasinya?

Teknologi AI

Salah satu perubahan signifikan yang akan terjadi dan harus diantisipasi dan menjadi peranan penting kepolisian adalah penerapan teknologi canggih dalam penegakan dan pencegahan kejahatan.

Peningkatan kecerdasan buatan (AI) dan analisis data yang memungkinkan polisi untuk mengidentifikasikan pola kejahatan serta menciptakan strategi yang efektif dalam menghadapi berbagai macam ancaman kejahatan (keamanan). Selain AI Polri juga diharapkan menggunakan teknologi canggih lainnya seperti analisis forensik digital.

Lingkungan Hidup.

Kepolisian berperanan penting juga dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kejahatan terkait lingkungan seperti illegal logging, perburuan liar dan pencemaran lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas ini, kepolisian diharapkan akan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait serta masyarakat untuk menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga keberlanjutan alam.

Peningkatan Kapasitas SDM dan pengetahuan HAM.

Diharapkan Polri akan terus melakukan pelatihan dan pengembangan personelnya agar memiliki kualitas yang lebih baik dalam menghadapi kejahatan yang semakin kompleks. Pelatihan intensif terhadap personel diharapkan dapat meningkatkan kemampuan investigasi, manajemen dan penegakan hukum.

Dalam hal Hak Asasi Manusia (HAM), kepolisian juga diharapkan menjadi garda terdepan dalam melindungi hak asasi manusia disamping penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM (bukannya malah menjadi lembaga pelanggar HAM).

Sudah saatnya SDM Polri mendapat pelatihan khusus dan pengetahuan yang mendalam mengenai hak asasi manusia agar dapat bertindak dengan adil dan profesional dalam menghadapi situasi yang kompleks.

Meningkatkan Pengawasan Internal:

Polri harus terus memperkuat pengawasan internal dan disiplin anggota agar dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran etika, dan penyimpangan lainnya. Pencegahan korupsi dan tindakan melawan anggotanya yang terlibat dalam kejahatan harus dilakukan secara tegas dan adil.

Peningkatan pengawasan:

Polri perlu meningkatkan sistem pengawasan internal untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran oleh anggota polisi. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui pendekatan supervisi, audit, dan pemeriksaan internal secara reguler dan tanpa pemberitahuan.

Pelibatan masyarakat:

Masyarakat juga perlu terlibat dalam menertibkan oknum anggota polisi. Polri harus mendengarkan keluhan dan laporan dari masyarakat terkait perilaku buruk atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polisi. Melalui partisipasi aktif masyarakat, Polri dapat menerima masukan, menyelidiki laporan dengan lebih baik, dan memberikan solusi yang efektif.

Humanis.

Peran penting kepolisian juga diharapkan dalam memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat. Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan kepolisian akan semakin berorientasi pada masyarakat dengan membangun hubungan yang kuat antara polisi dan masyarakat melalui program-program seperti polisi sahabat anak, polisi RW (sudah ada) polisi peduli lingkungan dan polisi humanis sosial.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dalam hal TPPO Polri harus melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan: Polri harus bekerjasama dengan pemerintah, LSM, dan institusi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang TPPO. Memperkuat pengetahuan tentang TPPO di sekolah-sekolah, komunitas serta media sosial, masyarakat akan lebih mampu mengenali dan melaporkan serta mencegah berkembangnya kasus TPPO.

2. Penguatan kemampuan intelejen dan penyelidikan. Pengembangan data base nasional tentang kasus TPPO, pemantauan terhadap pelaku dan jaringan. Pemingkatan kerjasama dengan lembaga internasional untuk pertukaran informasi yang lebih efektif.

3. Penindakan dan Penghukuman yang Tegas.

4. Perlindungan dan Pendampingan Korban.

Memberikan perlindungan fisik dan psikologis.

5. Kerjasama Internasional.

Kerjasama yang meliputi pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan operasi polisi lintas batas untuk membongkar jaringan TPPO.

Upaya-upaya diatas diharapkan dalam hal TPPO Polri dapat secara efektif menangani dan mengurangi jumlah kasus TPPO secara signifikan.

Penegakan Hukum.

Polri diharapkan akan lebih transparan dan akuntabel dan terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Ini termasuk dalam proses penyelidikan, penangkapan dan penuntutan. Tidak ada lagi rekayasa kasus dan manipulasi kasus. Dengan demikian Polri akan membangun kepercayaan masyarakat secara luas.

Penanganan dan Pencegahan Kasus Narkoba.

1. Penanganan Kasus yang Efektif: Harapan pertama adalah penanganan kasus narkoba yang lebih efektif. Kepolisian diharapkan dapat melakukan penyelidikan yang mendalam dan berhasil menangkap pengedar narkoba, serta mengungkap jaringan narkoba dengan hasil penggerebekan yang signifikan.

2. Pencegahan yang Berkelanjutan: Kepolisian diharapkan dapat lebih fokus pada upaya pencegahan penyebaran narkoba, terutama di kalangan remaja dan masyarakat rentan. Harapannya adalah adanya program pencegahan yang terencana dengan melibatkan masyarakat secara aktif untuk meminimalisir jumlah pengguna narkoba.

3. Kolaborasi dengan Instansi Terkait: Kepolisian diharapkan dapat menjalin kerja sama yang baik dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Kesehatan, serta instansi terkait lainnya guna meningkatkan sinergi dalam upaya penanggulangan masalah narkoba. Kolaborasi ini akan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memberantas peredaran narkoba.

4. Pemberantasan Korupsi: Korupsi di dalam aparat kepolisian seringkali menjadi salah satu penghambat penanganan kasus narkoba. Oleh karena itu, harapan di tahun 2024 adalah adanya komitmen dari pihak kepolisian untuk memberantas korupsi secara tegas dan menghapus praktik-praktik yang merugikan upaya pemberantasan narkoba.

5. Peningkatan Kualitas Personel dan Sumber Daya: Upaya pemberantasan narkoba membutuhkan kualitas personel yang tinggi dan peningkatan sumber daya yang memadai. Diharapkan di tahun 2024 kepolisian dapat melaksanakan program pelatihan dan peningkatan kualitas personelnya secara berkala serta meningkatkan alokasi anggaran guna memperkuat peran kepolisian dalam memberantas narkoba.

6. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Harapan terakhir adalah peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba dan perannya dalam memberantas masalah ini. Kepolisian diharapkan dapat menjalankan program edukasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba, sehingga masyarakat dapat lebih aktif melaporkan kasus narkoba dan turut berpartisipasi dalam upaya pencegahan.

Demikian beberapa point yang diharapkan masyarakat menjadi prioritas utama kerja Polri ditahun 2024 ini.

Pada akhirnya, keberhasilan peranan kepolisian di tahun 2024 akan sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dan menghadapi berbagai tantangan yang ada. Dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian perlu menjaga integritas, profesionalisme, dan transparansi dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dan menciptakan keamanan yang berkelanjutan.

Kita beri semangat pada Polri, Bravo Polri!