Hoax sebagai Propaganda Hitam Menuju 2019

Penyebaran berita bohong (hoax) menjadi alat bagi kelompok tertentu untuk mencapai tujuan politik. Hoax tersebut dibuat dan disebarkan secara sistematis, dibuktikan dengan adanya grup-grup percakapan yang memproduksi dan menyebarkan kepada masyarakat luas. Konten hoax diduga menjadi propaganda untuk mempengaruhi persepsi publik dalam mengambil keputusan politik. Selain menjadi materi propaganda, hoax juga menjadi alat agitasi, yaitu untuk menyerang pihak-pihak tertentu dengan berita-berita negatif.

Propaganda berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi tiga kategori, pertama adalah propaganda putih atau bisa disebut juga penerangan. Propaganda putih biasa dijalankan oleh pemerintah secara resmi. Materi propaganda biasanya adalah program-program pemerinta dan dalam kondisi tertentu propaganda putih berisi materi keberhasilan pemerintah sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin kuat. Kesempatan dan media bagi pemerintah untuk menyampaikan propaganda putih sangat besar sehingga hal inilah yang membuat pemerintah tidak melakukan propaganda jenis lainnya.

Propaganda ketegori kedua adalah propaganda abu-abu. Propaganda ini biasanya sumber materinya jelas namun isinya dimiringkan atau diolah sedemikian rupa untuk tujuan tertentu. Dalam propaganda abu-abu obyektifitasnya diragukan, dan dalam konteks saat ini dalam propaganda abu-abu sudah mengandung konten hoax atau kabar bohong.

Propaganda hitam, dalam berbagai literatur disebut juga sebagai agitasi, ialah propaganda yang dilakukan dengan rahasia, dan tidak menyebutkan sumbernya yang sebenarnya. Kebenaran dari materi propaganda hitam tidak penting lagi, yang penting adalah tujuan dari propaganda hitam ini tercapai, seperti untuk menciptakan persepsi negatif masyarakat terhadap pihak tertentu. Hoax untuk agitasi dilakukan dengan menyebarkan berita-berita bohong yang isinya negatif untuk mendeskreditkan pihak tertentu.

Propaganda Politik

Penggunaan hoax sebagai alat propaganda (abu-abu dan hitam) cenderung dominan dilakukan oleh oposisi. Hal ini disebabkan kelompok penguasa atau pemerintah bisa melakukan propaganda putih melalui saluran-saluran resmi yang lebih kaya data. Selain itu penguasa atau pemerintah juga mempunyai dana yang cukup untuk memberitakan keberhasilan capaian kerjanya. Bagi kelompok oposisi yang belum mempunyai bukti kinerja, mempunyai kemungkinan besar untuk menggunakan kabar-kabar negatif, bahkan bohong, sebagai materi propaganda untuk melemahkan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah atau penguasa.

Fenomena hoax yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia adalah bentuk propaganda hitam. Kebenaran materi propaganda tidak diperhatikan lagi, karena yang dipentingkan adalah tujuannya. Propaganda dengan menyebarkan berita bohong (hoax) tentang aksi kekerasan terhadap pemuka agama oleh orang gila, yang dianggap sebagai proxy Partai Komunis Indonesia, sudah terjadi akhir-akhir ini di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Tujuan dari propaganda hitam tersebut adalah menciptakan keresahan masyarakat, yang ditakut-takuti dengan kabar kebangkitan Partai Komunis Indonesia. Partai ini dikabarkan telah melakukan aksi kekerasan sistematis terhadap pemuka agama.

Situasi ini akan dimanfaatkan oleh pihak tertentu dengan menggalang atau membangkitkan kekuatan masyarakat. Hasil dari penggalangan ini kemudian diarahkan untuk bersama-sama untuk melawan atau tidak dalam pihak yang sama dengan pihak yang dituduh tersebut, dalam hal ini adalah Partai Komunis Indonesia.

Di sisi lain juga dijalankan propaganda bahwa ada pihak tertentu yang dianggap sebagai pembela atau pendukung Partai Komunis Indonesia yang harus dilawan. Propaganda juga dilakukan dengan menuduh ada kelompok yang anti dengan agama tertentu. Tujuan dari propaganda hitam yang terjadi saat ini terbaca dengan jelas, untuk kepentingan 2019.

Polri Berhasil Mencegah

Terjadinya propaganda hitam sangat meresahkan masyarakat. Hoax yang digunakan sebagai alat propaganda tersebut oleh kalangan tertentu dipercayai sebagai kebenaran. Reaksi yang terjadi atas penyebaran hoax tersebut cenderung negatif dan muncul kecurigaan berlebihan dari penerima hoax terhadap kelompok-kelompok tertentu. Situasi ini tentu menjadi tidak sehat dan mengganggu.

Tindakan Polri yang melakukan penanganan dengan mengungkap pembuat dan penyebar hoax tersebut sangat efektif untuk mengembalika situasi kamtibmas menjadi lebih kondusif. Fakta mengejutkan yang dirilis oleh Mabes Polri, Senin (5/3/2018) dari 45 berita kekerasan terhadap ulama, ternyata hanya ada 3 yang benar-benar terjadi, dan ketiga kasus tersebut adalah kasus yang terpisah, tidak mempunyai hubungan atau afiliasi. Polri bertindak cepat dengan menangkap para pelaku dan otak dari kelompok penyebar hoax tersebut.

Sejak dilakukan penangkapan belasan orang diberbagai kota yang disebut tergabung dalam grup MCA (Muslim Cyber Army), situasi di sosial media relatif lebih kondusif. Berita-berita yang provokatif terkait isu kekerasan terhadap pemuka agama dan kebangkitan Partai Komunis Indonesia seketika menjadi lenyap atau tidak muncul lagi.

Tidak hanya berhenti pada hal tersebut di atas, pengungkapan oleh Polri diharapkan dapat mengungkat siapa yang berada di balik tim pembuat dan penyebar hoax. Jika ternyata mereka adalah para lone wolf yang bergabung karena mempunyai satu tujuan tertentu, maka harus diungkap juga fenomena yang menjadi dasar dari perilaku tersebut. Jika mereka adalah proxy dari kelompok tertentu maka harus diungkap juga motif dan tujuannya supaya benar-benar tuntas dan tidak terjadi lagi.

Berpolitiklah Secara Sehat

Penggunaan hoax, apapun tujuannya harus dihentikan. Indonesia yang sedang menjalankan tahun politik di 2018 dan 2019 harus babas dari cara-cara yang tidak terpuji seperti dengan menggunakan hoax untuk mendeskreditkan pihak lain. Politik berbasiskan kompetensi harus diutamakan. Biarkan masyarakat memilih dan mengambil keputusan berdasarkan kompetensi kandidat yang bertarung.

Jika dalam berpolitik masyarakat masih diarahkan untuk menggunakan platform identitas, bukan kompetensi dan program kerja yang akan dilakukan, maka kekhawatiran bahwa kegiatan politik justru akan semakin melemahkan kerukunan dan perdamaian menjadi benar. Kebhinekaan dan keragaman yang dijunjung tinggi di Indonesia tidak perlu dicederai oleh aktifitas politik yang berdasarkan platform identitas.

Pemangku kepentingan dalam tahun politik 2018 dan 2019 harus melakukan aktifitas politik yang sehat. Bukan dengan cara-cara yang tidak terpuji, seperti dengan menggunakan kabar bohong (hoax) yang cenderung akan meresahkan masyarakat. Tujuan politik yang seharusnya membawa masyarakat lebih baik, harus dilakukan dengan cara yang baik. (*)

*) Stanislaus Riyanta, pengamat intelijen, mahasiswa Doktoral Fakultas Ilmu Administrasi.