Peran Peraturan Perundang-undangan dalam Rangka Menunjang Pelaksanaan Endemi

Gambar 1. Masyarakat mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi transisi menuju endemi (sumber : dokumen pribadi)

Tak terasa kita telah hidup berdampingan dengan virus Corona selama dua tahun. Adanya wabah Covid-19 yang terjadi di Indonesia, mendorong pemerintah berinisiatif untuk menerapkan berbagai kebijakan yang salah satunya adalah pembatasan sosial. Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak leluasa dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Melihat kondisi yang ada, tentu saja kita tidak bisa hidup selamanya seperti ini. Dengan demikian, pemerintah berupaya untuk melakukan pemulihan kehidupan masyarakat Indonesia melalui kebijakan transisi dari pandemi menuju endemi. Terkait hal itu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin telah meneruskan rencana tersebut kepada seluruh masyarakat Indonesia dan berharap agar seluruh pihak dapat bersiap dalam menjalankan rencana transisi ini.

Untuk dapat mewujudkan upaya transisi menuju endemi, pemerintah Indonesia baru-baru ini memulai untuk melonggarkan peraturan perundang-undangan seperti kebijakan karantina kesehatan bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang sudah mendapatkan vaksinasi booster atau vaksin dosis ketiga. Maka karantina akan dipangkas dari lima hari menjadi tiga hari. Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona. Namun, terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan berbagai kebijakan menjadi kenyataan. Diharapkan masyarakat juga dapat selalu mematuhi protokol kesehatan sehingga rencana transisi ini dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Lebih lanjut Hetifah Sjaifudian, wakil ketua Komisi X DPR RI meminta agar rencana perubahan menuju endemi terdapat aturan maupun standar negara yang disepakati dengan jelas. Selain itu, ia juga mengimbau agar aturan tersebut dapat disosialisasikan kepada semua pihak. Apa yang telah dikatakan oleh Hetifah sesuai dengan konsep bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yaitu "Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini bermakna bahwa segala bentuk kegiatan yang dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perlu berlandaskan pada hukum dan segala bentuk perundang-undangan yang berlaku di wilayah Indonesia".

Penulis : Swastika Pramesty Sawitri Arimby (Mahasiswi Fakultas Hukum UNAIR).

Referensi :

kumparan.com. 2022. https://kumparan.com/kumparannews/resmi-aturan-baru-covid-19-di-indonesia-kini-semakin-longgar-1xe8E5kS1S6 [Diakses pada 27 April 2022].

kumparan.com. 2022. https://kumparan.com/kumparannews/5-kebijakan-terbaru-pemerintah-ri-soal-covid-19-jelang-2-tahun-pandemi-1xbE6HrJEoD/3 [Diakses pada 28 April 2022].

kumparan.com. 2022. https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum-1uhFyeet28m/full [Diakses pada 28 April 2022].