Menelaah Dinamika Politik Di Berbagai Daerah

Sumber: pixabay-politics-2361943_640

Akhir-akhir ini banyak kita temui isu-isu aktual yang sangat menarik untuk kita diskusikan bersama, utamanya topik tentang “POLITIK” sebab menurut saya pribadi politik sendiri merupakan sesuatu yang sangat urgent dalam kehidupan kita, mengapa sedemikian ?, sebab segala yang kita nikmati di negara ini (fasilitas negara) merupakan produk dari politik itu sendiri, meskipun pada faktanya banyak yang beranggapan bahwa politik itu hanya merupakan langkah dalam proses penggelaran PEMILU, PILKADA atau lain semacamnya, maka dari ini perlu kita telaah kembali pengertian dari politik itu apa.

Tulisan ini akan memuat narasi-narasi ringan tentang eksistensi serta dinamika politik di berbagai daerah, yang mana tulisan ini ditulis hasil dari diskusi saya dengan teman-teman kuliah, sebut saja mas reza bima sesoca dan mas sholehoddin yang menjadi teman diskusi saya pada suatu waktu di warkop tepatnya di kota surabaya.

Pada waktu diskusi itu kita sama-sama menarasikan kondisi politik di daerahnya masing-masing, mas reza menyampaikan dinamika politik yang terjadi di kota gresik, mas sholehodden menyampaikan dinamika politik pula yang berlansung di kabupaten bangkalan dan saya pribadi menyampaikan dinamika politik di kabupaten pamekasan.

Mas reza bima sendiri menyampaikan peristiwa politik yang berdasarkan pada memamfaatkan partai politik untuk mensukseskan dirinya menjadi bagian dari pejabat negara, dalam artian salah satu keluarga yang notabenenya dari partai politik berusaha di dekati untuk bisa mengdukungnya, pasca penggelaran PEMILU setelah dirinya sukses mendapatkan gelar pejabat keluarga tersebut ditinggalkan tanpa diberi peran apapun bahkan terkesan dibuang layaknya sampah, hal ini menurut mas reza yang menjadi problem besar di kota gresik.

Beda dengan apa yang disampaikan mas sholehoddin, yang mana mas sholehoddin mendifinisikan kondisi sistem pemerintahan atau sistem politik yang berada dibangkalan itu sejak dahulu kental dengan istilah monarki, mengingat kekuasannya terkesan oleh seorang penguasa tunggal yang kerap kali dipegang oleh kalangan kiyai, namun mas sholehoddin menyampaikan bahwa untuk saat ini sistem tersebut mulai menurun karena adanya gerakan oleh para pemuda desanya khususnya yang sudah menjadi mahasiswa, bahkan mas sholehoddin dengan teman-temannya siap melaksanakan aksi demonstrasi terhadap pemerintah bangkalan yang tidak serius dalam menjalankan amanahnya.

Kalau saya pribadi menarasikan kepada teman-teman terkait kondisi politik di pamekasan dengan istilah praktik politik “edintitas”, hampir sama dengan kondisi yang berada di bangkalan namun bedanya di pamekasan tidak terkesan sistem pemerintahan yang monarki, di pamekasan sendiri juga menggunakan identitas kiyai yang dijadikan instrument dalam berpolitik, akan tetapi kelompok lain berusaha menyainginya dengan persaingan yang sehat, meskipun pada suatu kodisi unsur-unsur lain digunakan, sejauh ini kalau menelaah dinamika politik di madura meliputi empat kabupaten seperti bangkalan, sampan,pamekasan dan sumenep terdapat banyak persamaan, yang paling jelas adalah politik edintitasnya.

Setelah lama kita diskusi tentang tema politik tersebut kita saling menyimpulkan bahwa kalau bicara perihal kondisi politik di era sekarang hampir seluruh daerah dan mayoritas melangsungkan praktik politik yang menyimpang dari koridor-koridornya, yang paling eksis adalah terkait banyaknya praktik politik praktis dan edintitas, selain daripada itu yang paling menjadi isu krusial yakni maraknya politik uang, sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa praktik politik yang sedemikian termasuk faktor yang mendukung terhadap bobroknya sistem demokrasi indonesia.

Menyoal kembali tentang dinamika politik, bahwa memang yang sangat mempengaruhinya adalah sebuah sistem desentralisasi politik salah satu contohnya sistem dsentralisasi politik yakni bupati yang berada ditingkat kabupaten, dalam sistem desentralisasi politik sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, selain UU diatas ada juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 22 Tahun 1999. UU ini lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Meskipun sudah secara jelas kita ketahui bersama tentang pengaturan tentang desentralisasi politik seperti Undang-Undang yang disebutkan diatas, namun dalam kacamata faktanya masih banyak penyimpangan-penyimpangan kebijakan yang dialkukan oleh para pemerintah daerah, hal ini yang kemudian menjadi tugas besar bagi pemerintah pusat untuk semakin melangsungkan peninjauan secara ketat, sebab penyimpangan tersebut sangat berdampak buruk terhadap masyarakatnya, secara logika meskipun pemerintah pusat menggagas berbagai program mensejahterakan rakyat namun apabila kondisi pemeritah di daerah bobrok maka akan terkesan percuma.

Di era yang penuh dengan problem-problem kompleks tentang politik ini bukan berarti menutup sebuah kemungkinan untuk mengembalikan kondisi politik kemarwahnya (politik sehat), kita sebagai pemuda mempunyai peran penting dalam mengawal setiap dinamika politik kedepan, karena kita belum dikatakan terlambat, meskipun tidak sedikit orang memiliki perspektif bahwa hal tersebut akan mustahil untuk dicapai namun kita perlu mengingat terhadap apa yang pernah dinarasikan oleh salah satu filsuf ternama yang berasal dari athena yakni plato yang mana narasi filsuf tersebut tertuang dalam sebuah buku yang berjudul “ the principles of power “ beliau menyampaikan bahwa “ ketika orang lain menganggap sesuatu mustahil, itulah saatnya bagi kita untuk membuktikan sebaliknya dengan keyakinan dan ketekunan.