DPD RI : Pemerintah Kurang Sensitif dengan Arab Saudi

***

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung kembali mempertegas pernyataannya terkait diplomasi pemerintah. Khususnya menyangkut polemik pembatalan haji yang diputuskan Kementerian Agama. Hal itu dinilai minim upaya komunikasi secara serius dengan pihak pemerintah Arab Saudi. Padahal, Arab Saudi bisa saja membuka pintu bagi jamaah Indonesia. Mengingat hubungan kedua negara selama ini cukup dekat.

Menurut Tamsil, Arab Saudi adalah mitra istimewa bagi Indonesia. Dalam berbagai dimensi kepentingan antara kedua negara. Selain masalah tenaga kerja, juga menyangkut umrah dan haji. Lebih dari itu, pemerintah Arab Saudi bahkan menyatakan rasa persaudaraan dengan Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Namun semua hubungan itu menjadi kurang berarti jika pemerintah kurang sensitif. Karena itu, Tamsil mendorong agar pemerintah Indonesia peka terhadap Arab Saudi. Termasuk dalam rencana penempatan Duta Besar.

“Sebelumnya, beberapa bulan yang lalu, Presiden Republik Indonesia mengirim ke DPR nama tersebut untuk ditempatkan sebagai Duta Besar di Arab Saudi. Yakni namanya Zuhairi Misrawi,” papar Tamsil. Menurut Anggota Komite III DPD yang membidangi urusan haji ini, sosok Zuhairi sering melontarkan pernyataan yang kontraproduktif dengan kepentingan Indonesia di Arab Saudi.

“Termasuk pendapatnya tentang umrah yang katanya hanya menghamburkan uang. Hanya membantu meningkatkan devisa Arab Saudi. Dia juga membandingkan ibadah umrah dengan ziarah kubur. Katanya, di kampung kalau mau berdoa cukup baca Yasin atau ziarah kubur. Sekarang harus ke Mekkah,” ujar Tamsil mengutip beberapa pernyataan politisi PDIP yang namanya sempat diusulkan ke DPR untuk jadi Dubes di Arab Saudi.

Menurut Tamsil, orang yang tidak sensitif, bahkan cenderung membangun tembok dengan suatu negara tidak pantas menjadi Dubes. Apalagi berharap melakukan negosiasi meningkatkan kuota haji.

Sebelumnya, dalam sesi wawancara dengan jurnalis senior FNN, Hersubeno Arief, Tamsil melontarkan sejumlah kritik dan masukan terkait tata kelola haji. Termasuk bagaimana pemerintah melakukan lobi dan pendekatan dengan Arab Saudi.

“Pemerintah ini tidak sensitif. Kenapa menempatkan yang seperti itu. Carilah orang yang bersahabat. Yang bisa jadi Duta Besar maupun jadi Menteri Agama, supaya komunikasi ini menjadi lebih baik,” pungkas Tamsil.