Palestine Walk, Bandung : Monumen Kemesraan Bandung dan Palestina

Sumber Gambar : pikiran-rakyat.com

Palestine Walk, Bandung : Monumen Kemesraan Bandung dan Palestina

Oleh : Tatang Hidayat (Pegiat Student Rihlah Indonesia)

Sabtu, 13 Oktober 2018 saat itu saya diberikan kesempatan yang berharga bisa menghadiri rangkaian agenda pekan solidaritas Indonesia untuk Palestina yang diselenggarakan Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. Salah satu agendanya adalah diskusi dengan Menteri Luar Negeri Palestina yakni Dr. Riad Malki. Agenda diskusi diselenggarakan di Gedung Merdeka, salah satu gedung bersejarah yang ada di kota Bandung.

Banyak yang dibicarakan dalam diskusi tersebut, salah satunya kondisi terkini keadaan Palestina yang sedang dijajah oleh entitas Yahudi. Di sesi diskusi, nampak banyaknya dukungan dari peserta diskusi bahkan sampai melibatkan emosi untuk bebasnya Masjid Al-Aqsha dan Palestina yang kebanyakan dari anak-anak muda yang ada di Kota Bandung. Dukungan tersebut terlihat ketika perwakilan para peserta menyampaikan testimoninya untuk bebasnya masjid Al-Aqsha dan Palestina.

Tentu dukungan dari anak-anak muda di Bandung yang disampaikan dalam forum diskusi bersama Menteri Luar Negeri Palestina Dr. Riad Malki tidak serta merta ada dengan sendirinya, tetapi sudah melewati sejarah yang panjang bagaimana hubungan mesra Indonesia dan Palestina yang sudah terbangun jauh hari, bahkan sejak abad ke-15 M ketika masifnya dakwah Islam di Nusantara masa Walisongo dengan kedatangan Maulana Utsman Haji (Sunan Ngudung) dan Syaikh Ja’far Shadiq (Sunan Kudus) dari Baitul Maqdis. Sehingga hubungan mesra Indonesia dan Palestina sudah melekat dalam jiwa bangsa Indonesia, khususnya umat Islam dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Palestine Walk yang berada di Jalan Alun-alun Timur, Kota Bandung itu dibuat sebagai bentuk dukungan dari Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Taman sepanjang 100 meter tersebut diresmikan langsung oleh Wali Kota Bandung Oded M. Danial bersama Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Palestina Dr. Riad Malki. Palestina walk ditempatkan di lokasi strategis berada di pusat kota. Selain itu, letak Alun-alun Bandung berdekatan dengan Gedung Merdeka yang menjadi tempat bersejarah pertama kali Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 (detik.com, 13/10/2018).

Menteri Luar Negeri Palestina Dr. Riad Malki juga mengungkapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Indonesia dan Kota Bandung atas dukungan terhadap rakyat Palestina. Bahkan ia menyampakan salam dari saudara-saudara di Palestina, yang setiap hari, setiap jam, setiap detik terus berjuang untuk kebebasan dan kemerdekaan, Baginya, Kota Bandung selalu menjadi tonggak sejarah perubahan dunia. Saat Konferensi Asia Afrika, pertemuan para pemimpin Asia dan Afrika telah mengubah paradigma dunia akan kemerdekaan. Kini, langkah kecil pembuatan Palestine Walk ini juga sangat berarti bagi mereka. Ia juga mengajak kepada warga Bandung untuk senantiasa mendukung dan mengingat perjuangan rakyat Palestina. Setiap berjalan di Palestine Walk, ingatlah rakyat Palestina yang sedang berjuang di sana (humas-bandung.go.id, 13/10/2018).

Sumber Gambar : mybandung.id

Palestine Walk merupakan simbol dukungan moril bangsa Indonesia pada umumnya, dan orang Sunda pada khususnya yang diwakili Bandung untuk bebasnya Palestina dari penjajahan entitas Yahudi. Selain itu, Palestina Walk juga bisa disebut sebagai monumen kemesraan Bandung dan Palestina.

Bandung dipilih sebagai tempat Palestine Walk tentu tidak serta merta ada dengan sendirinya tanpa dilandasi dengan sejarah yang ada di dalamnya. Palestina Walk yang letaknya dekat Alun Alun Bandung dan Gedung Merdeka yang menjadi tempat bersejarah pertama kali Konferensi Asia Afrika 18-24 April tahun 1955. Bahkan jauh sebelum itu, Gedung Merdeka yang dulunya bernama Gedung Concordia pernah digunakan agenda Kongres Nasional Pertama Central Sarekat Islam pada 17-24 Juni 1916 dengan pidato terkenalnya seorang pribumi muslim yakni H.O.S Tjokroaminoto yang menuntut kehendak berpemerintahan sendiri (Zelfbestuur).

Selama sepekan, tanggal 17 – 24 Juni 1916, di Alun-Alun Bandung seperti ada pasar malam. Bahkan pada hari Minggu siang tanggal 18 Juni diadakan pawai besar yang berjalan teratur melalui jalan-jalan raya Bandung. Semula pawai itu juga akan membawa Bendera Turki Utsmani. Tapi maksud ini tidak dilaksanakan, berdasar larangan dari Assisten Residen (Nunu A Hamijaya dalam buku Titik Nol Kehendak Berpemerintahan Sendiri Zelfbestuur 1916).

Bandung adalah monumen perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan dan monumen pribumi muslim untuk berkehendak berpemerintahan sendiri (Zelfbestuur). Oleh karena itu, menjadikan Bandung sebagai tempat Palestine Walk sangat tepat, karena keadaan Palestina saat ini sedang dijajah oleh entitas Yahudi. Akar masalah bagi permasalahan Palestina adalah karena adanya penjajahan yang dilakukan oleh entitas Yahudi dan solusinya penjajah tersebut harus diusir dari bumi Palestina. Selama penjajah itu masih ada di Palestina, permasalahan Palestina tidak akan selesai-selesai.

18-24 April 1955, Bandung kembali dijadikan tempat dalam agenda besar dan bersejarah yang dikenal dengan Konferensi Asia Afrika. Agenda tersebut melibatkan negara-negara di Benua Afrika dan Asia. Negara-negara peserta Konferensi Asia-Afrika di antaranya, Afghanistan, Indonesia, Pakistan, Birma, Iran, Filipina, Kamboja, Irak, Iran, Arab Saudi, Ceylon, Jepang, Sudan, Republik Rakyat Tiongkok, Yordania, Suriah, Laos, Thailand, Mesir, Libanon, Turki, Ethiopia, Liberia, Vietnam (Utara), Vietnam (Selatan), Pantai Emas, Libya, India, Nepal, dan Yaman.

Hasil Konferensi Asia Afrika di antaranya ada konsensus yang dituangkan dalam komunike akhir, yang isinya adalah mengenai kerja sama ekonomi; kerja sama kebudayaan; hak-hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri; masalah rakyat jajahan; masalah-masalah lain; deklarasi tentang memajukan perdamaian dunia dan kerja sama internasional. Deklarasi yang tercantum pada komunike tersebut, selanjutnya dikenal dengan sebutan Dasasila Bandung.

Dasasila Bandung yaitu suatu pernyataan politik berisi prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerja sama dunia. Adapun isi dari Dasasila Bandung :

1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)

2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa

3. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil

4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soalan-soalan dalam negeri negara lain

5. Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB

6. Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain

7. Tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara

8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi (penyelesaian masalah hukum) , ataupun cara damai lainnya, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBBcc

9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama

10. Menghormati hukum dan kewajiban–kewajiban internasional.

Dasasila Bandung mengubah pandangan dunia tentang hubungan internasional. Bandung telah melahirkan faham Dunia Ketiga atau “Non-Aligned” terhadap Dunia Pertama Washington, dan Dunia Kedua Moscow. Jiwa Bandung telah mengubah juga struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Forum PBB tidak lagi menjadi forum eksklusif Barat atau Timur saja (http://disdik.jabarprov.go.id/, 18/4/2020).

Setelah Konferensi Asia Afrika, Bandung disebut dengan Ibu Kota Asia Afrika karena telah dijadikan tempat dalam agenda berbasis internasional dan berhasil menyatukan bangsa Asia dan Afrika untuk keluar dari belenggu kolonialisme dan imperialisme menuju kemerdekaan dan perdamaian. 10 tahun setelah itu, diselenggarakan kembali Konferensi berbasis internasional, pada 6-14 Maret 1965 konferensi ini khusus untuk menyatukan ide dan solidaritas kalangan umat Islam bangsa Asia dan Afrika untuk melawan neo-kolonialisme yaitu dalam konferensi Islam Afrika Asia, agenda tersebut adalah kelanjutan perjuangan dari Konferensi Asia Afrika yang dilandasi oleh spirit keIslaman yang berada di dada setiap jiwa umat Islam Asia Afrika untuk melawan sistem kejahatan internasional yang bernama neo-kolonialisme. Neo-kolonialisme ini telah campur tangan di dunia Islam dengan berkedokan kerjasama di bidang politik, ekonomi, kebudayaan dan bahkan agama. Padahal sistem tersebut adalah sebuah penjajahan bentuk baru. Kota Bandunglah yang menjadi saksi perjuangan dua konferensi tersebut untuk kemajuan bangsa Asia dan Afrika dari cengkraman kolonialisme dan imperialism baik bentuk lama maupun dalam bentuk baru (Andri Nurjaman dan Asep Sulaiman dalam Jurnal Historia Madania Vol. 4 No. 1 tahun 2020).

Berdasarkan fakta-fakta sejarah di atas, dapat disimpulkan dari dulu Bandung selalu dijadikan sebagai tempat perlawanan terhadap cengkraman kolonialisme dan imperialisme. Dari dulu Bandung selalu melahirkan gagasan dan opini global. Begitupun yang terjadi saat ini adanya penjajahan di bumi Palestina pasti ada hubungan dengan Bandung pada khususnya dan Indonesia pada umumya, karena melawan penjajahan adalah amanat dari Kongres Nasional Pertama Central Sarekat Islam, Konferensi Asia Afrika dan Konferensi Islam Afrika Asia.

Sudah menjadi komitmen bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945, yang secara tegas Indonesia menyatakan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa “kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Di sisi lain, bagi seorang muslim, tentu melawan penjajahan merupakan tuntutan akidah Islam, begitupun masalah pembebasan Masjid Al Aqsha dan Palestina bukan hanya masalah kemanusiaan saja, lebih dari itu, tetapi masalah Akidah Islam.

Tanah Palestina (Baitul Maqdis) dimana di sana terdapa Masjid Al-Aqsha adalah tanah yang diberkahi. Kiblat pertama kaum muslimin sedunia. Tempat Isra’ dan Mi’rajnya Baginda Nabi Muhammad SAW. Bumi para Nabi yang mulia. Palestina adalah bagian dari Akidah Islam. Secara status hukum, tanah Palestina adalah tanah kharajiyah, tanah yang dibebaskan melalui kekuatan militer dan menjadi milik kaum muslimin sedunia hingga hari kiamat. Tanah yang dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiallahuanhu pada tahun 638 M dari penjajah Romawi, dan dibebaskan kembali oleh Panglima Shalahuddin Al Ayyubi dari cengkraman Tentara Salib pada 1187 M. Tanah yang dijaga dan tidak pernah diberikan oleh Khalifah Abdul Hamid kepada Herzl, orang Yahudi yang berusaha keras membelinya dengan harga sangat mahal.

Serangan yang terjadi bertubi-tubi yang dilakukan entitas Yahudi yang selalu berulang harus kita kutuk dan menuntutnya agar serangan brutal tersebut dihentikan. Bagi para penguasa di negeri-negeri kaum muslimin yang memiliki kekuatan tentu kewajiban mereka dalam mengirimkan tentara untuk Jihad Fii Sabilillah, mengusir penjajah entitas Yahudi di bumi Palestina. Selain itu, seharunya penguasa di negeri-negeri kaum muslimin untuk memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Israel.

Solusi dua negara yang ditawarkan sebagai solusi hakiki untuk Palestina harus ditolak. Tidak selayaknya solusi ini diambil karena Israel adalah negara penjajah, tidak layak yang dijajah hidup berdampingan dengan yang menjajah. Penjajah harus diusir keluar dari tanah yang dijajahnya.

Di sisi lain, upaya untuk terwujudnya persatuan umat dan ukhuwah Islamiyyah untuk berjuang bersama demi bebasnya Masjid Al-Aqsha dan Palestina serta negeri-negeri Islam lainnya perlu terus diupayakan oleh segenap komponen umat Islam. Persatuan ini tegak di atas landasan Aqidah Islamiyyah. Tanpa persatuan yang hakiki, umat Islam itu akan terus menjadi pihak yang lemah. Bukan hanya di Palestina, tapi juga dibelahan dunia lainnya seperti Rohingya di Myanmar, Xinjiang di Cina, Kashmir di India. Dengan seabreg penderitaan umat di berbagai belahan dunia saat ini, jelas umat semakin membutuhkan institusi yang menyatukan umat Islam dan pemimpin sebagai pelindung yang mengayomi umat dan akan kembali menyatukan negeri-negeri kaum muslimin, menjaga kehormatan kaum muslimin, dan menolong kaum yang tertindas. Wallohu’alam bi al-Shawab