BI DIY Wanti-wanti Peredaran Uang Palsu Jelang Pilkada 2024

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) DIY, Ibrahim. (Foto: Wulan)

Bank Indonesia (BI) Perwakilan DIY mewanti-wanti masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi penyebaran uang palsu menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar pada Rabu (27 November 2024), besok.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) DIY, Ibrahim. Menurutnya, peredaran uang akan meningkat karena pasangan calon (paslon) mengeluarkan dananya selama pelaksanaan kampanye, di samping adanya pembiayaan pilkada dari pemerintah.

Seiring dengan pergerakan tersebut, masyarakat diminta untuk mewaspadai peredaran uang palsu.

Sebab, beredarnya uang palsu dapat menimbulkan inflasi yang mengancam pertumbuhan ekonomi dan merupakan ancaman yang dapat merugikan masyarakat.

"Terkait dengan peredaran uang palsu juga perlu kita waspadai, terutama menjelang pesta demokrasi. Jadi ada fase-fase di mana titik-titik tertentu kita harus mencermati risiko yang mungkin timbul, katakanlah ada money politic potensinya semakin meningkat pada masa pesta demokrasi karena bisa muncul uang palsu," kata Ibrahim.

Kendati begitu, Ibrahim mengungkap bahwa secara jumlah, peredaraan uang palsu terus alami penurunan dari tahun ke tahun.

Tren penurunan ini bisa tergambar dari perbandingan 5 lembar per 1 juta lembar. Ibrahim menjelaskan uang palsu yang dihitung bukan nominalnya akan tetapi jumlah lembarnya.

"Data nasional trennya semakin menurun 6 menjadi 5 lembar per 1 juta. Keamanan kami tingkatkan dan sosialisasi kami gencarkan," jelasnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya peredaran uang palsu, pihaknya menggunakan strategi preventif, preemptif, dan represif dalam menanggulangi uang palsu.

Dalam kesempatan ini, KPwBI DIY turut mensosialisasikan strategi dalam penanggulangan uang palsu sebagai mitigasi risiko peredaran uang palsu di wilayah DIY.

Menurutnya sosialisasi ini menjadi tanggung jawab BI dengan dukungan semua pihak. Sehingga tercipta ketenangan di masyarakat DIY, stabilitas sistem keuangan, ekonomi tumbuh, inflasi stabil, dan kesejahteraan masyarakat DIY semakin stabil.

"Jadi terkait dengan uang palsu ini kita sampaikan sosialisasi secara inklusif. Artinya tugas semua pihak, baik itu masyarakat profesional, masyarakat pendidikan, maupun kepada saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus terutama yang tuna netra. Ada fitur-fitur uang yang bisa mereka kenali melalui diraba, bagaimana mengenali uang seratus ribu, lima puluh ribu, dan itu rata-rata mereka sudah punya basic kompetensi dan pengetahuan tentang uang itu," jelasnya.

Ibrahim juga menjelaskan bahwa pihaknya memberikan edukasi terkait uang palsu kepada penyandang disabilitas tuna netra. Mereka juga diperkenalkan dengan uang palsu sehingga bisa membedakan dengan mudah antara uang asli dan uang palsu hanya dengan meraba.

"Kemudian kita lengkapi bagaimana uang palsu mereka raba juga bisa membedakan. Jadi hal-hal seperti ini menjadi tanggung jawab kami dan tentu saja kami perlu dukungan kerja sama dari semua pihak," tandasnya.

(M Wulan)