FJI DIY-Jateng Minta Kepala BPIP Dicopot Buntut Larangan Jilbab Paskibraka 2024

Front Jihad Islam (FJI) Yogyakarta dan Ormas Islam di DIY dan Jawa Tengah minta Yudian Wahyudi dicopot dari Ketua BPIP. Foto: M Wulan

Larangan terhadap Paskibraka putri 2024 mengenakan jilbab saat bertugas berbuntut panjang. BPIP selaku penanggungjawab Paskibraka mendapat kritik keras dari sejumlah pihak termasuk dari Front Jihad Islam (FJI) Yogyakarta dan Ormas Islam di DIY dan Jawa Tengah yang saat ini ikut menyuarakan kegelisahan atas larangan tersebut.

Puluhan orang yang tergabung dalam organisasi agama itu mendatangi langsung kediaman Kepala BPIP, Yudian Wahyudi yang berlokasi di Jalan Wonosari, Yogyakarta, Minggu (18/8/2024). Mereka meminta agar Yudian dicopot dari jabatannya lantaran kebijakannya tak mencerminkan nilai Pancasila dan tak memahami Bhinneka Tunggal Ika yang sesungguhnya.

"Dalam Islam bahwa memakai hijab itukan wajib, kalau pak Yudian, Ketua BPIP, memaksa ataupun membuat aturan harus melepas jilbab inikan sudah melanggar ketentuan secara Islam," ujar Panglima DPP FJI, Abdurahman Abu Dzaki saat dijumpai di sela-sela aksi, Minggu (18/8/2034).

Selain itu, Dzaki mengaku heran mengapa mulanya BPIP mewajibkan paskibraka putri lepas jilbab saat bertugas. Dia juga menyoroti jawaban Kepala BPIP yang menyebutkan tidak melarang para anggota paskibraka tersebut melainkan atas dasar kesukarelaan.

Dalam aksi yang berlangsung kediaman Kepala BPIP itu, mereka meminta agar Presiden Joko Widodo dapar mengganti dan mencopot jabatan Yudian Wahyudi selaku Kepala BPIP itu. FJI juga mengecam tindakan tersebut meskipun adanya kabar jilbab sudah kembali dipakai setelah menuai banyak kecaman dari publik.

"Kami minta (Presiden Jokowi) mencopot ketua BPIP (dari jabatannya), yang kedua meminta maaf kepada umat Islam dan yang ketiga untuk membuat pernyataan atau penyampaian bahwa apa yang dilakukan itu keliru," ucap dia.

"Kita juga perlu jawaban dari Ketua BPIP nya sendiri, karena selama ini belum ada klarifikasi walaupun disitu ada menyampaikan bahwa itu sukarela kita sendiri, kita dilogika tidak mungkin, apalagi memakai hijab itu wajib," sambungnya.

Meski tak berjumpa secara langsung saat didatangi di kediaman, Dzaki memberikan waktu kepala Yudian sekurang-kurangnya 1 minggu dari surat pencopotan jabatan itu diserahkan.

Sementara massa yang lain tampak memasangkan banner berbunyi 'Jangan Bikin Malu Orang Jogja. Copot Ketua BPIP Yudian Wahyudi. Kami mengutuk dan mengecam keras Ketua BPIP atas dugaan pemaksaan pelepasan jilbab di Paskibraka saat dikukuhkan presiden'.

Setidaknya ada tiga banner yang terpasang didepan rumah Yudian Wahyudi sebagai bentuk protes atas kebijakan yang mewajibkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) nasional putri melepas jilbab saat upacara di IKN.

(M Wulan)