Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.86.0
Konten Media Partner
Kata Sri Sultan Hamengkubuwono X soal Warga Jogja yang Ikut KAS
20 Januari 2020 17:46 WIB
ADVERTISEMENT
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan HB X, mengaku tak bisa berbuat banyak terkait dengan banyaknya warga Yogyakarta yang menjadi pengikut atau anggota Keraton Agung Sejagat (KAS) pimpinan Totok Santosa di Purworejo Jawa Tengah yang terungkap beberapa hari yang lalu.
ADVERTISEMENT
"Ya keyakinannya begitu mau dibagaimanakan lagi. Ya mau apa, dulu mau jadi anggota yo ra takon aku kok (dulu mau jadi anggota ya tidak tanya saya kok)," ujarnya, Senin (20/1/2020) di Kompleks Kepatihan.
Menurut Sultan, masyarakat DIY itu harus hati-hati. Jangan terbuai jika diminta setor uang dalam jumlah banyak dengan iming-iming bunga tinggi, namun ternyata uangnya dibawa lari.
Karenanya ia meminta masyarakat untuk bagaimana mewaspadai itu menjadi sesuatu yang penting. Tetapi masyarakat DIY adalah masyarakat yang sangat mudah percaya pada orang lain sehingga untuk menghindari hal-hal tersebut menjadi susah.
"Urung karuan kenal we dipercoyo (belum tentu kenal saja percaya)," tambahnya.
Contohnya adalah Medayoh atau bertamu, di mana tidak kenal terus bertamu. Paling banyak warga DIY bertanya hanya namanya siapa dan asalnya dari mana. Masyarakat DIY tidak akan mungkin bertanya hal yang lain karena menganggap hal tersebut tabu.
ADVERTISEMENT
"Begitu ngobrol sampai siang 'monggo dhahar rumiyin (silahkan makan dulu)' begitu sampai sore belum pulang ngobrol minta menginap juga dipersilahkan. Ngerti-ngerti Densus 88 teko, yo keno (tahu-tahu Densus 88 datang, ya kena)," ceritanya.
Sementara itu, di tempat yang sama Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan permasalah munculnya keraton-keraton baru yang terjadi belakangan ini juga menjadi agenda pertemuan dengan Gubernur DIY. Munculnya KAS ataupun Sunda Empire sudah dicermati oleh BIN dan aparat hukum terkait sehingga kenapa, bagaimana dan cara mengantisipasinya kini tengah dibahas.