Soroti Kasus Antraks Berulang di Gunungkidul, DPRD DIY: Ubah Mindset Masyarakat

Ilustrasi sapi. Foto: istimewa

Tradisi mbrandu atau porak yang masih dipertahankan oleh masyarakat disinyalir menjadi penyebab puluhan orang di Padukuhan Jati, Kalurahan Candirejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, tersuspek antraks hingga membuat tiga orang meninggal dunia.

Masyarakat itu diketahui mengumpulkan iuran untuk membeli hewan ternak yang sakit atau mati, kemudian hewan ternak itu disembelih dan dagingnya dibagikan untuk dikonsumsi.

Menanggapi kondisi antraks yang selalu terulang setiap tahunnya itu, Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari mengatakan peristiwa serupa dapat terulang karena lemahnya sosialiasi dan edukasi di masyarakat, termasuk lemahnya pengawasan di tingkat masyarakat.

Adanya masyarakat yang menggali sapi mati untuk kemudian dikonsumsi menunjukkan lemahnya pengetahuan masyarakat terkait penyakit antraks tersebut.

"Apalagi masyarakat masih mempunyai rasa eman-eman tadi yang saya sampaikan juga sehingga ini masalah pemahaman, kita harus memberikan pemahaman, harus ubah mindset masyarakat," kata Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari, Rabu (12/7/2023).

Menurutnya langkah instan seperti memberikan sanksi tidak akan efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Andriana menilai pemerintah perlu melakukan upaya yang sistematis, salah satunya dengan meningkatkan literasi masyarakat, mengedukasi masyarakat lalu melakukan penanganan secara patologinya atau penyakitnya.

Jika hal itu tidak dapat diwujudkan oleh Pemkab Gunungkidul, Andriana mengatakan akan mendorong Pemda DIY agar siap membantu merealisasikan upaya pencegahan tersebut.

"Kami punya fungsi penganggaran, kami akan undang dinas terkait agar punya solusi untuk Brandu ini. Betul bahwa ketika sapinya terindikasi antraks kalau kami harus suport anggaran, kami siap. Harus ada win-win solution ketika paling tidak hewannya diijoli atau diganti agar tidak dibrandhu," ujarnya.

Namun untuk saat ini, Pemkab setempat sedang berupaya mencari solusi salah satu nya muncul wacana Raperda di Kabupaten Gunungkidul untuk kompensasi hewan ternak yang terjangkit antraks. Raperda itu sebagai langkah untuk memutus budaya mbrandu dan kasus antraks menyebar di wilayah itu, sehingga DPRD DIY akan mendukung hal tersebut.

"Ada informasi bahwa Pemkab Gunungkidul sudah membuat perda atau Raperda, ini menjadi apresiasi bagi kita, yang penting (DPRD DIY) akan dorong support untuk bagaimana Kabupaten Gunungkidul membuat perda dan Raperda untuk kompensasi sebagai solusi dari maraknya kejadian antraks di Gunungkidul," imbuh dia.

Di sisi lain, Andriana juga menekan pentingnya vaksinasi rutin sebagai langkah pencegahan yang paling efektif terhadap antraks. Pihaknya menekankan perlunya pasokan vaksin yang memadai untuk memenuhi kebutuhan daerah endemis dan daerah sekitarnya. Sejauh ini, mereka menyerukan evaluasi terus-menerus terhadap program vaksinasi antraks untuk memastikan keefektifannya dalam mencegah bakteri serupa di masa mendatang.

"Kepada Pemerintah DIY, khususnya OPD yang terkait seperti Dinas Kesehatan, Peternakan, dan Pertanian, agar semakin rutin melangkah ke lapangan dan melakukan pendekatan serta komunikasi yang lebih intensif. Hal ini diharapkan agar dapat mengatasi antraks dengan lebih baik. Salah satu langkah yang penting adalah mendampingi vaksinasi hewan-hewan di wilayah DIY, terutama di daerah-daerah yang terdampak parah, baik dalam hal korban jiwa maupun penyebarannya yang begitu luas," pungkasnya.