Imbauan Mendagri Tak Pilih Petahana Viral Lagi, Begini Tanggapan Bupati Malang

Tito Karnavian. Foto: Istimewa.

MALANG - Warganet yang kecewa dengan ulah Bupati Malang dangdutan, beramai-ramai memviralkan berita lama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, terkait imbauan tidak memilih petahana yang tidak serius menangani COVID-19.

Menanggapi hal tersebut, Calon Petahana Bupati Malang, Muhammad Sanusi, sepenuhnya menyerahkan keputusan kepada masyarakat untuk memilih dirinya atau tidak dalam Pilkada 2020.

"Mana yang baik dan mana yang dipilih itukan masyarakat yang menentukan, intinya yang memiliki hak suara," ucapnya, pada Kamis (6/7/2020).

Sanusi. Foto: Rizal Adhi.

Sanusi memaklumi setiap pendapat masyarakat. Menurutnya, petahana pasti akan disoroti kinerjanya.

"Kalau incumbent itukan salah satu yang jadi pertimbangan adalah kinerja. Ya tergantung masyarakat lah nanti. Itu wajar untuk diperdebatkan karena siapapun dipertimbangkan untuk dipilih," sebutnya.

Alumni UIN Malang ini juga tidak memusingkan jika dalam Pilkada 2020, dirinya akan diserang lewat isu COVID-19 ini. "Ya lihat nanti, kalau soal beginikan soal pandemi nasional. Ya lihat dulu apa prosedur dan kita lakukan semua," ucapnya.

Sanusi juga sangsi jika ada orang yang menjamin bisa mengendalikan sepenuhnya masalah COVID-19 ini.

"Prosedur yang dianjurkan pemerintah pusat sudah kita jalankan semua. Adapun masyarakat harusnya mentaati peraturan pemerintah," jelas pengusaha tebu asal Gondanglegi ini.

"Kalau ada yang kena pasti ada salah satu prosedur yang dilanggar. Karena COVID-19 yang tidak kelihatan sehingga masyarakat susah juga (mentaati protokol)," sambungnya.

Terakhir, Sanusi menegaskan, tidak hanya masyarakat kalangan menengah dan bawah saja yang terdampak COVID-19. "Akhirnya banyak yang kena dan semua orang kena, rumah sakit kena, dokter kena, pejabat juga kena," tutupnya.

Sebelumnya, Tito Karnavian pada 22 Juni 2020 memang menyebutkan jika incumbent yang tidak serius menangani COVID-19, lebih baik tidak dipilih kembali dalam Pilkada Serentak 2020.

Dikutip dari kumparan.com, Tito menyebutkan jika kinerja petahana dalam menangani COVID-19 akan dipertaruhkan.

"Kepala daerah yang tidak efektif menangani COVID-19 jangan dipilih lagi. Rakyat membutuhkan kepala daerah yang efektif dalam menyelesaikan COVID-19 di wilayahnya sampai ke dampak sosial-ekonominya," tegas Tito.

Menurutnya, isu ini juga menjadi topik hangat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di negara-negara lain seperti Amerika Serikat sampai Korea Selatan.

"Isu COVID-19 ini juga ikut dalam Pemilu disana. Mulai dari penanganan COVID-19. Efektif tidaknya pemerintah atau kepala daerah dan dampak sosial-ekonomi juga menjadi isu sentral," beber mantan Kapolri ini.