Pilkada Serentak Jalan Terus, Satgas COVID-19 Universitas Brawijaya Was-was

Satgas COVID-19 UB: Saya Seram Juga Kalau ada Pilkada

Ilustrasi Pilkada. Foto: Instagram KPU RI

MALANG - Kendati berbagai pihak seperti Nahdlatul Ulama (NU), dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyarankan untuk menunda Pilkada Serentak 2020, nyatanya Pemerintah Pusat tetap kekeh menyelenggarakannya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Satgas COVID-19 Universitas Brawijaya (UB), dr Aurick Yudha Nagara, mengaku seram melihat penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19.

"Pendapat saya, seram juga jika ada Pilkada saat pandemi begini," ucapnya, pada Jumat (25/9/2020).

Oleh sebab itu, dr Aurick menitikberatkan perhatiannya pada penyelenggaraan Pilkada itu sendiri. "Penyelenggaraan Pilkada bukan boleh atau tidaknya, tapi bagaimana cara pelaksanaannya," ucapnya.

Bukan tanpa alasan dosen Fakultas Kedokteran UB ini mengatakan hal tersebut. Pasalnya, saat memasuki era new normal ini saja, masih banyak warga yang abai protokol kesehatan.

"Saya perhatikan sendiri masih banyak kegiatan yang kurang tepat (melaksanakan protokol kesehatan) saat new normal ini," sebutnya.

Apalagi saat kampanye, lanjutnya, terkadang fanatisme para pendukung Calon Bupati membuat lupa untuk menerapkan protokol kesehatan.

"Protokol kesehatan ini harus benar-benar dilakukan, bukan hanya sekedar mengucapkan mantra-mantra saja," imbaunya.

Dia juga mewanti-wanti kegiatan di ruang tertutup seperti rapat internal tim pemenangan. "Physical distancing mungkin dipenuhi, tapi perlu diperhatikan juga ventilasinya, begitupun durasi rapat yang melebihi 15 menit itu sudah termasuk kontak erat," paparnya.

Alumni UB ini juga mengingatkan, saat ini setiap rumah sakit rujukan COVID-19 mulai penuh.

"Kapasitas rumah sakit dalam jangka waktu 2 minggu ini sudah mulai penuh dan keteteran, sehingga banyak pasien baik yang terpapar COVID-19 maupun tidak yang kesulitan mendapatkan kamar," jelasnya.

Oleh sebab itu, dia menambahkan, perlu ada koordinasi antar rumah sakit di Jawa Timur. Sehingga jika satu rumah sakit penuh, si pasien bisa dioper ke rumah sakit rujukan COVID-19 lain.

"Kita harus saling koordinasi dengan setiap rekan medis di Jawa Timur," pungkasnya.