PKL Menjerit, Dewan Sarankan Akses Kayutangan Dibuka

Dialog pedagang di Kayutangan. Foto: Ulul Azmy

MALANG - Pengerjaan proyek Kayutangan Heritage yang dimulai pekan ini, terpaksa membuat akses jalan protokol Kota Malang itu ditutup. Imbasnya, perekonomian warga sekitar mandek. Bahkan, tercatat tidak ada transaksi sama sekali selama sepakan ini.

Keresahan ini ditampung anggota Komisi B DPRD Kota Malang yang berdialog langsung dengan warga, di Pujasera Kayutangan, pada Sabtu (14/11/2020).

Anggota Komisi B DPRD Kota Malang dari Fraksi PKB, Arief Wahyudi, meminta pemerintah segera melakukan tindak lanjut. Sebab, penutupan masih akan berlangsung hingga dua bulan ke depan. Praktis, warga akan menghindari kawasan Kayutangan. Artinya, aktivitas perekonomian pelaku usaha disini mati.

Dia menyayangkan, atas minimnya sosialisasi pemerintah terkait proyek ini.

"Nyatanya realita di lapangan, warga mengaku tidak pernah mendapat sosialisasi dan komunikasi apapun. Ujug-ujug langsung ditutup dan warga dengar dari berita-berita dan medsos,'' ungkapnya usai berdialog.

Sebab itu, dia menyarankan, agar pemerintah sebaiknya membuka kembali akses jalan sebagian menuju kawasan Kayutangan. Lagipula, tidak semua area dalam kawasan menjadi objek pembangunan.

''Ada saran, untuk dibuka saja jalannya, toh ga sampai lokasi proyek. Masih bisa dibuat putar balik di sejumlah titik. Itu saya kira saran yang bagus dan semoga bisa segera ditindaklanjuti,'' ucapnya menyarankan.

Selain itu, pihaknya juga akan segera mengusulkan penggantian kompensasi bantuan dana kepada pelaku usaha terdampak. Dia menilai, itu adalah tuntutan yang wajar.

''Akan segera kita bahas akan diambilkan dari dana apa. Saya yakin ada, entah dari dana tanggap darurat, atau lainnya,'' ujarnya.

Terlepas dari itu, dia juga memberikan pemahaman bahwa kedepannya program ini sangat positif, khususnya untuk kepentingan warga sendiri. Namun demikian, dalam prinsipnya, warga juga berhak mendapat informasi yang jelas, khususnya di kawasan terdampak.

''Yang pasti, jangan sampai niatan baik pemerintah ini menyengsarakan masyarakat dalam prosesnya. Maka dari itu, untuk pemerintah juga legislatif mari mawas diri,'' imbaunya.

Hal senada dikatakan Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, bahwa pemerintah perlu segera memikirkan solusi, khususnya dana kompensasi untuk warga terdampak.

"Kasihan masyarakat, imbas pembangunan ini jualannya jadi sepi, harusnya segera ada solusi dan komunikasi baik dari pemerintah. Tapi hingga saat ini belum ada,'' ungkapnya.

Dia juga menyarankan, agar akses jalan dibuka saja sebagian. Minimal, ada pemberitahuan bahwa pusat pertokoan dan warung di dalam kawasan tetap buka.

"Setidaknya bisa diberikan pemberitahuan kalau toko ini masih buka. Setidaknya ada akses kendaraan masuk untuk sekedar berbelanja,'' pungkasnya.